Sebelum Prabowo, Sri Mulyani Pernah Akui Ada Mark-up Anggaran
Reporter:
Fajar Pebrianto
Editor:
Ali Akhmad Noor Hidayat
Jumat, 8 Februari 2019 08:45 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. InstagramMenteri Keuangan Sri Mulyani.
Instagram
*TEMPO.CO, Jakarta -*Calon presiden nomor urut 02, Prabowo
<https://www.tempo.co/tag/prabowo> Subianto, mengatakan Indonesia
merupakan negara yang kaya tapi bermasalah karena kekayaannya banyak
yang dilarikan ke luar negeri dan habis dikorupsi. Dalam
hitungannya, Prabowo memperkirakan, sebanyak 25 persen anggaran
pemerintah Indonesia bocor.
Simak: Jokowi Tantang Prabowo Lapor KPK Soal Anggaran Bocor Rp 500 T
<https://bisnis.tempo.co/read/1173211/jokowi-tantang-prabowo-lapor-kpk-soal-anggaran-bocor-rp-500-t/>
Prabowo menyebut salah satu akibat dari maraknya mark-up atau
penggelembungan harga yang dilakukan oknum-oknum. Dengan hitungan 25
persen kebocoran dari anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai Rp
2.000 triliun, maka hampir Rp 500 miliar uang yang hilang.
“Bayangkan jembatan harganya Rp 100 miliar ditulis Rp 150, 200, 300
miliar. Dan ini terjadi terus menerus,” ucap Prabowo, dalam acara ulang
tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia, di Sports Mall, Jakarta,
Rabu 6 Februari 2019.
Sebelum Prabowo, ternyata Sri Mulyani pernah mengakui ada praktik
mark-up dalam anggaran. Hal itu disampaikan Sri saat menjelaskan
penerapan spending review di Kantor Kementerian Keuangan pada Februari
2017. "Tahun ini dilakukan spending review untuk mengidentifikasi apakah
ada potensi efisiensi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di
gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2017.
Adapun yang dimaksud spending review adalah mengkaji aspek-aspek teknis
dalam pelaksanaan APBN dan mencoba mengidentifikasi alternatif celah
fiskal sebagai bentuk masukan terhadap perbaikan, perencanaan, dan
penganggaran serta kemungkinan kebijakan penghematan.
Hasil spending review oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
menunjukkan adanya potensi celah fiskal Rp 9,6 triliun pada tahun
anggaran 2016 dan Rp 8,7 triliun pada tahun anggaran 2017. Potensi celah
itu masih didominasi oleh belanja perjalanan dinas, khususnya
paket meeting dan honorarium.
Sri Mulyani pun menyentil perilaku kementerian atau lembaga yang
melakukan mark-up anggaran. "Bayangkan kalau mereka
memberikan mark-up bertambahnya 8-10 persen jadi kita over
budgeting, seharusnya defisit tidak terlalu besar."
ADVERTISEMENT
Tempo juga mengkonfirmasi pernyataan Prabowo ini kepada Kepala Biro
Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira
Sakti. Ia mempersilahkan calon presiden nomor urut 02Prabowo
<https://www.tempo.co/tag/prabowo>Subianto untuk melaporkan kepada unit
terkait bila ada kebocoran anggaran pada tingkat kementerian atau lembaga.
"Kami sangat menentang adanya korupsi pada pelaksanaan anggaran, APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah uang rakyat, tidak boleh
dikhianati sepeserpun," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 7
Februari 2019.
*FAJAR PEBRIANTO | GHOIDA RAHMAH*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
