http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1451-guru-publik
/*Guru Publik*/
Penulis: *Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group* Pada: Kamis, 21 Feb
2019, 05:30 WIB podium <http://mediaindonesia.com/podiums>
<http://www.facebook.com/share.php?u=http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1451-guru-publik>
<http://twitter.com/home/?status=Guru Publik
http://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1451-guru-publik via
@mediaindonesia>
Guru Publik
<http://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/podiums/2019/02/3056733737449e0fbc12588243440ced.jpg>
DALAM demokrasi kita kiranya banyak yang lucu-lucu yang hidup
berdampingan dengan yang tegang-tegang. Contohnya, dalam debat capres
tentu ada ketegangan. Namun, setelah debat usai, melalui media sosial,
berhamburanlah yang lucu-lucu di ruang publik.
Satu di antara yang lucu itu ialah kisah rekaan tentang seorang asing
beristrikan perempuan Indonesia. Ia melapor kepada polisi karena mobil
dan istrinya dibawa kabur sopirnya.
Alkisah dalam waktu kurang dari 6 jam si sopir tertangkap polisi. Segera
si sopir diinterogasi penyidik. Tanya penyidik, "Mengapa Anda membawa
kabur istri dan mobil pria bule itu?"
Jawab sopir, "Saya ini seorang nasionalis daripada dikuasai asing lebih
baik saya kuasai."
Tidak penting lagi siapa pengarang orisinal kisah rekaan itu. Sekalipun
tidak eksplisit disebut konteksnya, orang tahu betul teks itu berkaitan
langsung dengan pernyataan Prabowo dalam debat yang berlangsung Minggu
(17/2).
Dalam debat malam itu Jokowi menyebut Prabowo punya lahan yang sangat
luas di Kalimantan Timur 220 ribu ha dan 120 ribu ha di Aceh Tengah.
"Pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," kata
Jokowi.
Pernyataan Jokowi itu, dalam pengamatan seorang teman, membuat Prabowo
menjadi kalem. Di akhir debat, Prabowo membenarkan pernyataan Jokowi dan
bilang tanah itu HGU, milik negara. "Jadi, setiap saat, setiap saat
negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara, saya rela
mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik
saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot."
Pernyataan Prabowo itu mengundang sedikitnya dua reaksi, yaitu yang lucu
dan yang serius. Yang lucu menganalogikannya dengan kisah rekaan sopir
yang nasionalis yang telah dikutip di atas, sedangkan yang serius
membahasakan Prabowo sebagai seorang senofobia yang takut pada asing.
Yang lucu sekaligus serius, atau serius tapi lucu, gara-gara pernyataan
Jokowi itu tim advokat dari pihak Prabowo melaporkan Jokowi ke Bawaslu
dengan tuduhan pelanggaran pemilu, yaitu menyerang pribadi capres
Prabowo. Menurut mereka, lahan itu bukan atas nama pribadi Prabowo,
tetapi atas nama perusahaan.
Maka terjadilah dorongan migrasi dari debat publik menjadi debat kusir,
dari pencerdasan publik menjadi pembodohan publik. Bukankah debat
publik, terlebih debat capres merupakan forum pembelajaran adu
argumentasi yang terbuka, sehat, dan cerdas bagi rakyat? Dalam
kontestasi kepublikan itu seyogianya orang 'bertemu' dengan guru publik,
bahkan guru bangsa.
Yang terjadi malah berujung pada pelaporan pelanggaran hukum. Dalam
pelaporan itu tampaklah hal yang paling serius, tetapi paling tidak
lucu, yakni perihal pemahaman konsep 'hak menguasai dari negara' serta
pemahaman 'pemilikan perseroan'.
Dalam konteks HGU, 'hak menguasai dari negara' itu dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Bahkan, HGU dapat
beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui (1) jual beli, (2)
tukar-menukar, (3) penyertaaan dalam modal, (4) hibah, dan (5) pewarisan.
Undang-undang tegas mengatur HGU tidak dapat jatuh kepada asing. Hanya
warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia yang dapat mempunyai HGU. Jadi menyebut bahwa 'daripada jatuh
ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan
patriot', merupakan pernyataan retorik yang tidak cocok dengan
undang-undang agraria.
Sebetulnya apa yang sedang terjadi? Saya kira bukan perkara pengetahuan,
apakah itu mengenai HGU apalagi unicorn, melainkan urusan yang lebih
besar, tentang open mind, pikiran dan hati yang terbuka. Padahal, itulah
esensi debat publik, yaitu terbuka untuk menang, terbuka pula untuk
kalah dalam jiwa dan pikiran yang jernih. Bukankah kita tengah mencari
presiden yang negarawan?
Sejujurnya sejauh ini kita belum menciptakan perilaku politik yang baru.
Bahkan sejauh ini kita belum punya pandangan politik yang baru. Namun,
kita tidak boleh pesimistis. Bukankah masih ada tiga kali debat?
Pernah saya utarakan bahwa saya tidak percaya debat capres-cawapres
memengaruhi elektabilitas. Akan tetapi, kiranya publik boleh berharap di
forum itu nyata hadir guru publik, bahkan guru bangsa sehingga seusai
debat anak bangsa lebih 'kenal' siapa yang punya jiwa dan pikiran jernih
untuk memimpin negara dan bangsa ini lima tahun ke depan.
