Bahayanya kalau hampir seluruhnya tergantung pada export. Sritex yang textile maupun pakaian militernya sangat laku di luar negeri, tetap memperhatikan pemasaran di dalam negeri. Bisa karena saingan, bisa karena nilai mata uang berubah, exportnya bisa tidak jalan. Bisa dipahami kalau pemerintah ingin kelapa sawit dipakai dalam campuran minyak diesel, sampai 5 % (B5), 10% (B10), 20% (B20), dan sampai 100% (diolah dulu dengan proses esterifikasi).
Pada tanggal Sen, 18 Mar 2019 pukul 21.23 Sunny ambon [email protected] [GELORA45] <[email protected]> menulis: > > > *Zaman bahula ada lagu "Rayuan Pulau Kelapa" yang menyebar ke seluruh > penjuru dunia, padahal ekspor kopra dan minyak kelapa tidak menduduki > posisi nomor wahid seperti "sawit". Sawit sudah nomor wahid tetapi belum > ada lagunya. Apakah pemilik perkebunan sawit kikir menymbang labanya kepada > seminan musik, sehingga tidak ada lagunya. Atau bisa jadi karena tanah > ulayat disita dan hutan digundulkan maka oleh sebab itu tidak mendapat > perhatian untuk dijunjung seperti kelapa.* > > *https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/pok7o0383/indonesia-sebut-uni-eropa-bersikap-diskriminatif-soal-sawit > <https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/pok7o0383/indonesia-sebut-uni-eropa-bersikap-diskriminatif-soal-sawit>* > > Indonesia Sebut Uni Eropa Bersikap Diskriminatif Soal Sawit > > Senin 18 Mar 2019 > > 18:24 WIB > > Rep: Adinda Pryanka/ Red: Nidia Zuraya > > REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyampaikan keberatan > atas keputusan Komisi Eropa untuk mengadopsi draft Delegated Regulation > yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas tidak > berkelanjutan dengan risiko tinggi. Menurut pemerintah, klasifikasi > tersebut merupakan langkah diskriminatif Uni Eropa (UE) terhadap komoditas > sawit nasional. > > Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, > pernyataan sikap ini merupakan tindak lanjut kesepakatan dari 6th > Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pada > akhir Februari. Saat itu, tiga negara produsen minyak terbesar dunia > (Indonesia, Malaysia dan Kolombia) menyepakati akan memberikan tanggapan > terhadap langkah-langkah diskriminatif UE. > > Menurut Darmin, klasifikasi Komisi Eropa terhadap minyak kelapa sawit atau > *crude > palm oil* (CPO) ditentukan berdasar sistematika dengan bahan 'ilmiah > main-main'. Artinya, bahan tersebut sudah dirancang sejak awal untuk > mendiskreditkan CPO. > > "Dalam hal ini, mereka menyebutkan, CPO beresiko tinggi," katanya dalam > konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, > Jakarta, Senin (18/3). > > Klasifikasi CPO sebagai risiko tinggi itu masuk dalam rancangan peraturan > Komisi Eropa. Yakni, Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 > of the EU Renewable Energy Directive (RED II). > > Dengan dimasukkannya CPO dalam kategori risiko tinggi, Darmin menilai, > akan merugikan bagi industri kelapa sawit dalam negeri. Tidak hanya untuk > pengusaha, juga jutaan petani yang menggantungkan hidup ke perkebunan > kelapa sawit. > > Darmin mengatakan, klasifikasi CPO merupakan kompromi politis di internal > UE yang bertujuan mengisolasikan dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari > sektor biofuel. “Di sisi lain, akan menguntungkan minyak nabati lainnya, > termasuk rapeseed yang diproduksi UE,” tuturnya. > > Darmin menuturkan, pembahasan UE ini masih fokus pada penggunaan CPO untuk > biodiesel. Tapi, di sana, pemanfaatan untuk bahan bakar memberikan > kontribusi hingga 64 persen. Sisanya, CPO digunakan untuk makanan dan > minuman. > > Ketakutan UE terhadap keberadaan CPO yang dapat bersaing dengan rapeseed > mereka, diakui Darmin, sebagai hal logis. Sebab, tingkat produktivitas > kelapa sawit dapat delapan hingga 10 kali lebih banyak dibanding dengan > rapeseed. > > "Kami tidak kaget kalau mereka khawatir, komoditas mereka tidak dapat > bersaing dengan CPO," ujarnya. > > Pemerintah Indonesia akan mengirimkan delegasi ke Eropa untuk bertemu > dengan Parlemen pada bulan depan. Menurut Darmin, pemerintah siap > memberikan pembelaan komoditas sawit nasional. > > Selain itu, pemerintah siap membawa tudingan diskriminatif ini ke World > Trade Organization (WTO) apabila regulasi ini benar diberlakukan UE. > > Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional > Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo menuturkan, pemerintah > akan mengkaji dampak dari sikap UE ini terhadap keberlanjutan > Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU > CEPA). > > Menurut Iman, keputusan pemerintah terhadap keberlanjutan EU CEPA > membutuhkan kajian dari berbagai aspek, terutama permasalahan sosial. > "Berbicara EU CEPA, kita berbicara 17,2 miliar dolar AS. Tapi, kalau bicara > kelapa sawit, kita berbicara 17 juta tenaga kerja," tuturnya. > > Iman mengatakan, pemerintah sudah sempat bertemu dengan UE dan membahas > akses pasar kelapa sawit ke pasar UE dalam Working Group on Trade and > Investment (WGTI) ke-9 di Brussel, Belgia, bulan lalu. Tapi, diskusi > tersebut masih jauh dari kesepakatan karena EU cenderung offensive. > > Wakil Ketua III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar > Sanggani mengatakan, pengusaha akan mendukung kebijakan yang diambil > pemerintah. Baik itu terhadap EU ataupun negara lain yang berpotensi > mengganggu keberlangsungan industri sawit di Indonesia. > > Togar menjelaskan, industri ini strategis karena peranannya dalam > penerimaan devisa negara dan penyediaan lapangan kerja. Ia berharap, > rancangan peraturan ini tidak jadi diadopsi atau diresmikan. "Tapi, kami > tidak mau berandai-andai,"` tuturnya. > > Menurut data Gapki, volume ekspor CPO dan turunannya sepanjang 2018 > mencapai 32,02 juta ton. Total itu berasal dari tiga negara utama, yakni > India 6,71 juta ton, Uni Eropa 4,78 juta ton dan Cina 4,41 juta ton. Ekspor > ke AS hanya 1,21 juta ton dan kumpulan negara nontradisional lain adalah > 6,44 juta ton. > *Baca Juga* > > - Soal Sawit, Indonesia Siapkan Langkah Keras Hadapi Eropa > > <https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/pok7o0383/ekonomi/keuangan/19/03/15/poeqqv370-soal-sawit-indonesia-siapkan-langkah-keras-hadapi-eropa> > > - Kemendag Cabut Permendag 54 Tingkatkan Ekspor Produk Sawit > > <https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/pok7o0383/ekonomi/keuangan/19/03/18/pojpyr370-kemendag-cabut-permendag-54-tingkatkan-ekspor-produk-sawit> > > - Kementan Lepas Ekspor Produk Olahan Sawit ke Cina > > <https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/pok7o0383/ekonomi/pertanian/19/03/05/pnvz70423-kementan-lepas-ekspor-produk-olahan-sawit-ke-cina> > > > >
