Dengan ketentuan PILPRES langsung, tentu SULIT, sangat, sangat sulit
bahkan TIDAK MUNGKIN bisa melaksanakan ketentuan POLRI/TNI tetap
dbersikap NETRAL, tidak boleh terlibat kampanye! Lalu, ... bagaimana
pelaksanaan hak/kewajiban setiap warga harus ikut memilih bagai
POLRI/TNI, memberikan suara pada capres yang ada? Diatur TPS khusus
didalam barak atau TPS umum dengan mencopor sergam polisi/tentara dan
kenakan baju preman?
Untuk pertahankan netralitas POLRI, kesalahan Sulman berikan dukungan
aresmi pada capres-02 dengan berfoto bersama tokoh pemenangan kubu-02,
dan oleh karenanya dimutasi! Yang jadi masalah Sulman TIDAK BISA
buktikan atasannya memerintahkan pak Kapolres untuk dukung kubu-01, ...
ajeg [email protected] [GELORA45] 於 2/4/2019 0:24 寫道:
Tidak berpolitik, cuma mengamankan kemenangan kok.
--- ilmesengero@... wrote:
Kalau disuruh memenang berartinya tidak boleh berpolitik. hehehhe
On Mon, Apr 1, 2019 at 6:05 PM ajeg wrote:
Rakyat butuh kepolisian yang jujur dan membuat masalah jadi terang.
Bukan kepolisian yang malah bikin kusut persoalan dan kabur seperti
kasus Buku Merah KPK, kasus Novel Baswedan dll. Semakin ditutupi
semakin nyaring baunya.
Salah sendiri kalau banyak yang memilih Golput karena pemilu
disalahgunakan hanya untuk memenangkan junjungan, bukan untuk
memenangkan Rakyat.
-
Eks Kapolsek Cabut Pernyataan
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190401174146-32-382623/eks-kapolsek-cabut-pernyataan-soal-diarahkan-dukung-jokowi>
"Saya sudah melakukan suatu kesalahan saya, saya menyatakan bahwa
Polri itu tidak netral di dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman.
On Monday, April 1, 2019, 10:23:37 PM GMT+7, ajeg wrote:
Masih banyak yang ingat modus ini.
Mirip 2014.
"Dari saya kepada kami adalah Pak Kapolres. Saya nggak tahu apakah
perintah itu secara estafet dari atas atau tidak. Yang jelas saya
diperintahkan oleh beliau. Agar kita diperintahkan mendukung paslon
01, dan ada ancaman juga kalau seandainya paslon 01 di wilayah
masing-masing," ucapnya.
-
Minggu 31 Maret 2019, 17:29 WIB
Eks Kapolsek Pasirwangi Ngaku Diminta Kapolres Garut Menangkan Jokowi
Muhammad Fida Ul Haq, Hakim Ghani - detikNews
Inline image
Foto: Eks Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz (kiri) dan Direktur
Lokataru Haris Azhar
*Jakarta*- Mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz melaporkan
dugaan pelanggaran yang ada di satuannya ke lembaga bantuan hukum
Lokataru. Sulman mengaku pernah mendapatkan perintah dari atasannya
untuk memenangkan pasangan calon 01 Jokowi dan Ma'ruf Amin di Pilpres.
Sebelum berbicara mengenai perintah itu, Sulman lebih dulu membahas
mengenai mutasi dirinya dari pos orang nomor satu di Polsek
Pasirwangi. Menurut Sulman, dia dipindahkan karena pernah berfoto
dengan tokoh pemenangan pasangan calon 02.
"Saya merasa telah dizolimi, telah disakiti, termasuk keluarga saya,
istri saya, anak saya. Saya telah dimutasikan dari posisi saya ke
Polda Jawa Barat. Dikarenakan saya berfoto dengan tokoh agama, tokoh
NU kecamatan Pasirwangi. Yang kebetulan beliau itu ketua deklarasi
Prabowo-Sandi," kata Sulman di Kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta
Timur, Minggu (31/3/2019).
Sulman beralasan foto tersebut merupakan dokumentasi untuk laporan
tugasnya ke Kapolres Garut. Selain itu, dia mengaku difitnah karena
dituduh memobilisasi 9 kepala desa memilih Prabowo-Sandi.
"Saya dianggap memobilisasi kepala desa di Polsek Pasir Wangi untuk
memberikan dukungan kepada nomor 02," jelasnya.
Padahal menurutnya, justru 9 kepala desa yang meminta bantuan terkait
keamanan. Para kepala desa dipanggil oleh Polda Jawa Barat untuk
diperiksa terkait dana desa.
"Mereka itu menyampaikan kepada saya dan minta perlindungan kepada
saya bahwa mereka habis dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Diperiksa
dalam rangka dana desa dan bansos," ucapnya.
Sulman mengaku bingung kepada siapa dia melaporkan mutasi yang
dialaminya. Dia mengatakan tidak percaya laporannya akan diproses di
Divisi Propam.
"Saya adalah bawahan, siapa yang ingin mendengarkan laporan saya,"
ucapnya.
Dia mengatakan foto yang dipermasalahkan terjadi pada 25 Februari
2019. Beberapa minggu kemudian Sulman mendapat mutasi tanpa alasan
yang jelas.
"Nggak ada di dalam TR, nggak ada keterangan alasan dimutasi," jelasnya.
Sulman mengaku mengetahui alasan mutasi dari anggotanya yang dipanggil
Polres Garut. Para anggotanya ditanya terkait dugaan dukungan Sulman
pasa paslon 02.
"Propam Polda Jawa Barat yang ditanyakan apa hubungan saya dengam
Ustaz Zamzam dan apa yang sampaikan oleh saya ketika bertemu kepala
desa," jelasnya.
Sulman sendiri juga mengaku pernah diminta memetakan pemilih di
wilayahnya. Dia mengaku diperintah Kapolres Garut Kapolres Garut AKBP
Budi Satria Wiguna untuk mendukung paslon 01 melalui forum rapat dan
diancam mutasi bila paslon 01 kalah di wilayahnya.
"Dari saya kepada kami adalah Pak Kapolres. Saya nggak tahu apakah
perintah itu secara estafet dari atas atau tidak. Yang jelas saya
diperintahkan oleh beliau. Agar kita diperintahkan mendukung paslon
01, dan ada ancaman juga kalau seandainya paslon 01 di wilayah
masing-masing," ucapnya.
Sulman sendiri saat ini akan segera menjabat sebagai Kanit Seksi
Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat. Direktur
Lokataru Haris Azhar mengatakan dia mengantongi data galangan dukungan
untuk paslon tertentu pada Pilpres 2019.
"Jadi sejarahnya adalah pendataan itu hasil galangan. Artinya
sebelumnya diminta paran kapolsek melakukan penggalangan setelah
dilakukan penggalangan dilihat hasilnya maka keluarlah format-format
itu," ucap Haris.*
*
*
*
*Kapolres Garut Bantah Kesaksian AKP Sulman*
Dimintai konfirmasi terpisah, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna
menyangkal kesaksian Sulman. Dia bersumpah tidak pernah memerintahkan
Sulman untuk menggalang dukungan kepada Jokowi.
"Wah Demi Allah, sumpah saya nggak bisa berdiri kalau saya ngomong
gitu," tutur Budi saat dimintai konfirmasi detikcom.
Beberapa waktu sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Iqbal mengatakan
Polri memang mengumpulkan data di lapangan, tapi itu sama sekali tidak
terkait dengan politik praktis. Pengumpulan data, lanjut Iqbal,
dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan. Iqbal memastikan Polisi
netral dalam Pilpres, siapapun polisi yang bertindak tak netral akan
ditindak.
"Strategi keamanan dan mempunyai data, data fix data apa pun, tidak
ada kaitannya dengan motif politik kita wajib mengetahui dapil, juga
daerah mana yang terkonsentrasi paslon A dan paslon B. Untuk apa? kita
ingin melakukan proses pengamanan di situ. Ini adalah wajar yang sudah
kita lakukan dari tahun ke tahun, begitu kan," kata Iqbal kepada
wartawan di Jakarta.
Iqbal mengatakan strategi serupa pun dilakukan untuk pengamanan dalam
pemilihan level kepala desa. Pengetahuan mengenai massa akan
menentukan strategi pengamanan.
"Di dalam pilkades itu, kita sudah memetakan siapa sebenarnya yang
mendominasi. Agar apa, agar kami bisa menentukan strategi pengamanan
yang tepat. Begitu kan. Jadi sama sekali tidak ada motif politik, jadi
tegas sekali bapak Kapolri mengeluarkan TR-nya. Artinya, siapa pun yg
tidak netral akan kami proses, ada mekanismenya. Kan sudah banyak yang
sudah dibuktikan ada seorang wakapolda dan juga oknum-oknum. Sudah,
kode etik bahkan ada yang dicopot. Prinsipnya itu siapa pun yang
melalukan, pelanggaran terhadap netralitas akan kami proses dan ada
mekanismenya," tutur Iqbal.*
*
*
*
*(fdu/fjp)*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
