Tidak ada yang sulit bagi seorang presiden untuk menegakkan peraturan, apalagi
dia dipayungi sistem presidensiil. Masalahnya kelihatan kok Jokowi (presiden)
cuma sibuk mengurus kepentingan pribadinya (sibuk menangkis tuduhan sebagai
anak PKI) daripada bekerja menjaga tegaknya undang-undang yang mengharuskan
TNI-Polri netral dari kegiatan politik. Jadi, ini soal kemauan. Maunya menang
sekalipun dengan cara tak lazim / melabrak undang-undang.
Para intelektual di kubunya juga kelihatan kocak, lebih serius mengangkat
hal-hal pribadi Jokowi (punya keluarga, cucu dsb) ketimbang membeberkan
pemikiran kenegaraan sang junjungan, sambil ketat mengamati-amati urusan
pribadi orang.
Lihat saja kelakuan para intelektual itu, sampai si Rocky Gerung pun cuma
dikuliti soal-soal pribadinya saking mereka takut bersentuhan dengan
pemikirannya. Pantas Karni Ilyas meledek Rocky dengan julukan "profesor"
lantaran lawan-lawan debatnya cuma melongo tak sanggup menandingi pemikirannya
barang sepatah kata pun.
--- SADAR@... wrote:
Dengan ketentuan PILPRES langsung, tentu SULIT, sangat, sangat sulit bahkan
TIDAK MUNGKIN bisa melaksanakan ketentuan POLRI/TNI tetap dbersikap NETRAL,
tidak boleh terlibat kampanye! Lalu, ... bagaimana pelaksanaan hak/kewajiban
setiap warga harus ikut memilih bagai POLRI/TNI, memberikan suara pada capres
yang ada? Diatur TPS khusus didalam barak atau TPS umum dengan mencopor sergam
polisi/tentara dan kenakan baju preman?
Untuk pertahankan netralitas POLRI, kesalahan Sulman berikan dukungan aresmi
pada capres-02 dengan berfoto bersama tokoh pemenangan kubu-02, dan oleh
karenanya dimutasi! Yang jadi masalah Sulman TIDAK BISA buktikan atasannya
memerintahkan pak Kapolres untuk dukung kubu-01, ...
ajeg 於 2/4/2019 0:24 寫道:
Tidak berpolitik, cuma mengamankan kemenangan kok.
--- ilmesengero@... wrote:
Kalau disuruh memenang berartinya tidak boleh berpolitik. hehehhe
On Mon, Apr 1, 2019 at 6:05 PM ajeg wrote:
Rakyat butuh kepolisian yang jujur dan membuat masalah jadi terang. Bukan
kepolisian yang malah bikin kusut persoalan dan kabur seperti kasus Buku Merah
KPK, kasus Novel Baswedan dll. Semakin ditutupi semakin nyaring baunya.
Salah sendiri kalau banyak yang memilih Golput karena pemilu disalahgunakan
hanya untuk memenangkan junjungan, bukan untuk memenangkan Rakyat.
-
Eks Kapolsek Cabut Pernyataan
"Saya sudah melakukan suatu kesalahan saya, saya menyatakan bahwa Polri itu
tidak netral di dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman.
On Monday, April 1, 2019, 10:23:37 PM GMT+7, ajeg wrote:
Masih banyak yang ingat modus ini.
Mirip 2014.
"Dari saya kepada kami adalah Pak Kapolres. Saya nggak tahu apakah perintah
itu secara estafet dari atas atau tidak. Yang jelas saya diperintahkan oleh
beliau. Agar kita diperintahkan mendukung paslon 01, dan ada ancaman juga
kalau seandainya paslon 01 di wilayah masing-masing," ucapnya.
-
Minggu 31 Maret 2019, 17:29 WIB
Eks Kapolsek Pasirwangi Ngaku Diminta Kapolres Garut Menangkan Jokowi
Muhammad Fida Ul Haq, Hakim Ghani - detikNews
Foto: Eks Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz (kiri) dan Direktur Lokataru
Haris Azhar
Jakarta - Mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz melaporkan
dugaan pelanggaran yang ada di satuannya ke lembaga bantuan hukum Lokataru.
Sulman mengaku pernah mendapatkan perintah dari atasannya untuk memenangkan
pasangan calon 01 Jokowi dan Ma'ruf Amin di Pilpres.
Sebelum berbicara mengenai perintah itu, Sulman lebih dulu membahas mengenai
mutasi dirinya dari pos orang nomor satu di Polsek Pasirwangi. Menurut Sulman,
dia dipindahkan karena pernah berfoto dengan tokoh pemenangan pasangan calon
02.
"Saya merasa telah dizolimi, telah disakiti, termasuk keluarga saya, istri
saya, anak saya. Saya telah dimutasikan dari posisi saya ke Polda Jawa Barat.
Dikarenakan saya berfoto dengan tokoh agama, tokoh NU kecamatan Pasirwangi.
Yang kebetulan beliau itu ketua deklarasi Prabowo-Sandi," kata Sulman di
Kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (31/3/2019).
Sulman beralasan foto tersebut merupakan dokumentasi untuk laporan tugasnya
ke Kapolres Garut. Selain itu, dia mengaku difitnah karena dituduh
memobilisasi 9 kepala desa memilih Prabowo-Sandi.
"Saya dianggap memobilisasi kepala desa di Polsek Pasir Wangi untuk
memberikan dukungan kepada nomor 02," jelasnya.
Padahal menurutnya, justru 9 kepala desa yang meminta bantuan terkait
keamanan. Para kepala desa dipanggil oleh Polda Jawa Barat untuk diperiksa
terkait dana desa.
"Mereka itu menyampaikan kepada saya dan minta perlindungan kepada saya
bahwa mereka habis dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Diperiksa dalam rangka dana
desa dan bansos," ucapnya.
Sulman mengaku bingung kepada siapa dia melaporkan mutasi yang dialaminya.
Dia mengatakan tidak percaya laporannya akan diproses di Divisi Propam.
"Saya adalah bawahan, siapa yang ingin mendengarkan laporan saya," ucapnya.
Dia mengatakan foto yang dipermasalahkan terjadi pada 25 Februari 2019.
Beberapa minggu kemudian Sulman mendapat mutasi tanpa alasan yang jelas.
"Nggak ada di dalam TR, nggak ada keterangan alasan dimutasi," jelasnya..
Sulman mengaku mengetahui alasan mutasi dari anggotanya yang dipanggil
Polres Garut. Para anggotanya ditanya terkait dugaan dukungan Sulman pasa
paslon 02.
"Propam Polda Jawa Barat yang ditanyakan apa hubungan saya dengam Ustaz
Zamzam dan apa yang sampaikan oleh saya ketika bertemu kepala desa," jelasnya.
Sulman sendiri juga mengaku pernah diminta memetakan pemilih di wilayahnya.
Dia mengaku diperintah Kapolres Garut Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna
untuk mendukung paslon 01 melalui forum rapat dan diancam mutasi bila paslon
01 kalah di wilayahnya.
"Dari saya kepada kami adalah Pak Kapolres. Saya nggak tahu apakah perintah
itu secara estafet dari atas atau tidak. Yang jelas saya diperintahkan oleh
beliau. Agar kita diperintahkan mendukung paslon 01, dan ada ancaman juga
kalau seandainya paslon 01 di wilayah masing-masing," ucapnya.
Sulman sendiri saat ini akan segera menjabat sebagai Kanit Seksi
Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat. Direktur Lokataru Haris
Azhar mengatakan dia mengantongi data galangan dukungan untuk paslon tertentu
pada Pilpres 2019.
"Jadi sejarahnya adalah pendataan itu hasil galangan. Artinya sebelumnya
diminta paran kapolsek melakukan penggalangan setelah dilakukan penggalangan
dilihat hasilnya maka keluarlah format-format itu," ucap Haris.
Kapolres Garut Bantah Kesaksian AKP Sulman
Dimintai konfirmasi terpisah, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna
menyangkal kesaksian Sulman. Dia bersumpah tidak pernah memerintahkan Sulman
untuk menggalang dukungan kepada Jokowi.
"Wah Demi Allah, sumpah saya nggak bisa berdiri kalau saya ngomong gitu,"
tutur Budi saat dimintai konfirmasi detikcom.
Beberapa waktu sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Iqbal mengatakan Polri
memang mengumpulkan data di lapangan, tapi itu sama sekali tidak terkait
dengan politik praktis. Pengumpulan data, lanjut Iqbal, dilakukan untuk
memetakan potensi kerawanan. Iqbal memastikan Polisi netral dalam Pilpres,
siapapun polisi yang bertindak tak netral akan ditindak.
"Strategi keamanan dan mempunyai data, data fix data apa pun, tidak ada
kaitannya dengan motif politik kita wajib mengetahui dapil, juga daerah mana
yang terkonsentrasi paslon A dan paslon B. Untuk apa? kita ingin melakukan
proses pengamanan di situ. Ini adalah wajar yang sudah kita lakukan dari tahun
ke tahun, begitu kan," kata Iqbal kepada wartawan di Jakarta.
Iqbal mengatakan strategi serupa pun dilakukan untuk pengamanan dalam
pemilihan level kepala desa. Pengetahuan mengenai massa akan menentukan
strategi pengamanan.
"Di dalam pilkades itu, kita sudah memetakan siapa sebenarnya yang
mendominasi. Agar apa, agar kami bisa menentukan strategi pengamanan yang
tepat.. Begitu kan. Jadi sama sekali tidak ada motif politik, jadi tegas
sekali bapak Kapolri mengeluarkan TR-nya. Artinya, siapa pun yg tidak netral
akan kami proses, ada mekanismenya. Kan sudah banyak yang sudah dibuktikan ada
seorang wakapolda dan juga oknum-oknum. Sudah, kode etik bahkan ada yang
dicopot. Prinsipnya itu siapa pun yang melalukan, pelanggaran terhadap
netralitas akan kami proses dan ada mekanismenya," tutur Iqbal.
(fdu/fjp)
