Ini orang TIDAK melihat adanya perbedaan situasi politik saat pemilu
1997 dan pemilu 2019! Dimasa ORBA Soehato berkuasa pemilu hanya
dijadikan sarana resmi memenangkan GOLKAR dan tetap dirinya berkuasa,
.... sebelum pemilu diloangsungkan pun sudah bisa DIPASTIKAN Soeharto yg
menang! Dalam situasi politik begitu, GOLPUT atau tidak, ikut atau tidak
memilih hasilnya sama saja, Soeharto yang PASTI menang!
Sedang setelah Soeharto lengser dan memasuki era reformasi sejak 1999,
pemilu dengan segala kekurangan yang masih ada, dengan segala
kecurangan-kecurangan yang terjadi, ... masih ada kemungkinan merubah
siapa yang menang. Jadi, kemungkinan betapapun masih kecil itu harus
diperebutkan, jangan dilewatkan. Disinilah rasa tanggungjawab setiap
WARGA yang harus ditegakkan dalam memperjuangkan perubahan perbaikan
NASIB rakyat banyak! *JANGAN GOLPUT*,... berikan suara yg sangat
berharga itu pada capres yang dianggap lebih baik dari 2 pilihan yang
jelek itu! Dengan GOLPUT tidak merubah keadaan, sebaliknya keadaan akan
menjadi lebih jelek kalau yang terjelek berhasil berkuasa di 5 tahun
kedepan!
Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45] 於 3/4/2019 1:59 寫道:
"Berdasarkan jejak digital, *Megawati juga pernah menyerukan dan
mendeklarasikan dirinya golput dalam Pemilu 1997*. Menjadi aneh
apabila sekarang ini justru menanggapi golput dianggap tidak mempunyai
harga diri dan berkomentar jangan menjadi warga negara Indonesia,"
kata Suhendra kepada MerahPutih.com, Senin (4/1).
...
*"Golput itu tindakan seorang pengecut yang tidak punya pendirian dan
harga diri. Jangan jadi WNI kalau pilihannya golput," kata Megawati*,
saat berorasi dihadapan 11.200 kader PDIP Soloraya dalam kampanye
rapat umum bertema 'Merahkan Soloraya' di GOR Pandawa, Sukoharjo, Jawa
Tengah, Minggu (31/3)
...
BPN Temukan Jejak Digital Megawati Pernah Serukan Golput
<https://merahputih.com/post/read/bpn-temukan-jejak-digital-megawati-pernah-serukan-golput>
Angga Yudha Pratama <https://merahputih.com/user/anggayudha> | Apr 02
2019, 08:17 <https://merahputih.com/post?date=2019-04-02>
BPN Temukan Jejak Digital Megawati Pernah Serukan Golput
<https://merahputih.com/post/read/bpn-temukan-jejak-digital-megawati-pernah-serukan-golput>/Ketua
Dewan Pengarah Badan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri
saat tiba di Mabes Polri (istimewa)/
/
*Merahputih.com* - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, buka
suara menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati
Soekarnoputri terkait Golput atau tak menggunakan hak pilih dalam pemilu.
Saar kampanye rapat umum bertema 'Merahkan Soloraya' di GOR Pandawa,
Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (31/3), Megawati menyebut orang yang
memilih Golput tak boleh menjadi warga negara Indonesia..
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi,* Suhendra Ratu
Prawiranegara* mengungkapkan Megawati pernah menyerukan golput pada
Pelmilu 1997.
"Berdasarkan jejak digital, Megawati juga pernah menyerukan dan
mendeklarasikan dirinya golput dalam Pemilu 1997. Menjadi aneh apabila
sekarang ini justru menanggapi golput dianggap tidak mempunyai harga
diri dan berkomentar jangan menjadi warga negara Indonesia," kata
Suhendra kepada MerahPutih.com, Senin (4/1).
Suhendra menyebut fenomena golput kerap terjadi dalam setiap pemilu di
Indonesia dengan kisaran angka 20-30 persen. Angka itu, menurut dia,
akan semakin besar jika Pilkada, Pileg dan Pilpres tidak berjalan
demokratis dan mengecewakan.
"Artinya jika mereka kecewa dengan pemerintahan hasil dari pemilu,
salah satu cara mengoreksinya adalah dengan cara mengevaluasi kembali
hak politik mereka dalam pemilu," ungkap dia.
Apalagi, kata Suhendra, sikap golput juga dijamin oleh konstitusi,
merujuk pada pasal 28 UUD dan pasal 23 UU Tentang HAM.
Pasal 23 UU HAM tersebut berbunyi ; “Setiap orang bebas untuk memilih
dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Setiap orang bebas untuk
mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati
nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun
elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan,
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."
"Dalam pasal tersebut sangat jelas menghargai hak-hak politik seorang
warga negara untuk memilih dan menggunakan keyakinan politiknya,"
imbuh Suhendra.
Megawati Soekarnoputri. (ANTARA/Rivan Awal Lingga)
Menurut Suhendra yang juga anggota Tim Pakar BPN Prabowo Sandi ini,
hak dan keyakinan politik itu yang harus dihargai oleh negara terhadap
warga negaranya. "Jadi sangat tidak tepat jika ada pihak-pihak dari
kubu petahana yang ingin memberlakukan UU tertentu untuk mengancam hak
politik seseorang warga negara, termasuk juga Golput," pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menilai orang yang memilih Golput
sebagai pengecut saat meminta semua warga negera Indonesia agar
menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April mendatang. Bahkan,
mereka yang memilih Golput itu dianggap tidak layak menjadi WNI.
"Golput itu tindakan seorang pengecut yang tidak punya pendirian dan
harga diri. Jangan jadi WNI kalau pilihannya golput," kata Megawati,
saat berorasi dihadapan 11.200 kader PDIP Soloraya dalam kampanye
rapat umum bertema 'Merahkan Soloraya' di GOR Pandawa, Sukoharjo, Jawa
Tengah, Minggu (31/3)
Presiden RI ke-5 ini meminta pada kader PDIP untuk bejuang mengajak
emak-enak, anak, dan keluarga datang ke TPS. Sebagai warga negara
Indonesia yang telah mendapatkan haknya seharusnya mengunakan hak
pilihnya..
"Kalau kader PDIP jelas sudah punya pilihan. Ini tugas kita bersama
menjaga demokrasi jangan sampai dirusak golput," tutup ketum partai
pengusung pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin itu. *(Pon)*
/
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
