Sudah tahu pilihan jelek kok dipilih?
Dgn presidential threshold saya kira Jokowi cs memang sengaja berhadapan dgn
Prabowo yg punya beban HAM masa lalu, menghadapi orang lain selain Prabowo
tidak merasa yakin bisa menang.
On Tuesday, April 2, 2019, 4:51:23 PM PDT, ChanCT <[email protected]>
wrote:
Ini orang TIDAK melihat adanya perbedaan situasi politik saat pemilu 1997 dan
pemilu 2019! Dimasa ORBA Soehato berkuasa pemilu hanya dijadikan sarana resmi
memenangkan GOLKAR dan tetap dirinya berkuasa, ... sebelum pemilu
diloangsungkan pun sudah bisa DIPASTIKAN Soeharto yg menang! Dalam situasi
politik begitu, GOLPUT atau tidak, ikut atau tidak memilih hasilnya sama saja,
Soeharto yang PASTI menang!
Sedang setelah Soeharto lengser dan memasuki era reformasi sejak 1999, pemilu
dengan segala kekurangan yang masih ada, dengan segala kecurangan-kecurangan
yang terjadi, ... masih ada kemungkinan merubah siapa yang menang. Jadi,
kemungkinan betapapun masih kecil itu harus diperebutkan, jangan dilewatkan.
Disinilah rasa tanggungjawab setiap WARGA yang harus ditegakkan dalam
memperjuangkan perubahan perbaikan NASIB rakyat banyak! JANGAN GOLPUT,...
berikan suara yg sangat berharga itu pada capres yang dianggap lebih baik dari
2 pilihan yang jelek itu! Dengan GOLPUT tidak merubah keadaan, sebaliknya
keadaan akan menjadi lebih jelek kalau yang terjelek berhasil berkuasa di 5
tahun kedepan!
Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45] 於 3/4/2019 1:59 寫道:
"Berdasarkan jejak digital, Megawati juga pernah menyerukan dan
mendeklarasikan dirinya golput dalam Pemilu 1997. Menjadi aneh apabila sekarang
ini justru menanggapi golput dianggap tidak mempunyai harga diri dan
berkomentar jangan menjadi warga negara Indonesia," kata Suhendra kepada
MerahPutih.com, Senin (4/1).
... "Golput itu tindakan seorang pengecut yang tidak punya pendirian dan
harga diri. Jangan jadi WNI kalau pilihannya golput," kata Megawati, saat
berorasi dihadapan 11.200 kader PDIP Soloraya dalam kampanye rapat umum bertema
'Merahkan Soloraya' di GOR Pandawa, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (31/3)
...
BPN Temukan Jejak Digital Megawati Pernah Serukan Golput
Angga Yudha Pratama | Apr 02 2019, 08:17 Ketua Dewan Pengarah Badan
Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri saat tiba di Mabes Polri
(istimewa)
Merahputih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, buka suara
menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait
Golput atau tak menggunakan hak pilih dalam pemilu.
Saar kampanye rapat umum bertema 'Merahkan Soloraya' di GOR Pandawa, Sukoharjo,
Jawa Tengah, Minggu (31/3), Megawati menyebut orang yang memilih Golput tak
boleh menjadi warga negara Indonesia..
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengungkapkan
Megawati pernah menyerukan golput pada Pelmilu 1997.
"Berdasarkan jejak digital, Megawati juga pernah menyerukan dan mendeklarasikan
dirinya golput dalam Pemilu 1997. Menjadi aneh apabila sekarang ini justru
menanggapi golput dianggap tidak mempunyai harga diri dan berkomentar jangan
menjadi warga negara Indonesia," kata Suhendra kepada MerahPutih.com, Senin
(4/1).
Suhendra menyebut fenomena golput kerap terjadi dalam setiap pemilu di
Indonesia dengan kisaran angka 20-30 persen. Angka itu, menurut dia, akan
semakin besar jika Pilkada, Pileg dan Pilpres tidak berjalan demokratis dan
mengecewakan.
"Artinya jika mereka kecewa dengan pemerintahan hasil dari pemilu, salah satu
cara mengoreksinya adalah dengan cara mengevaluasi kembali hak politik mereka
dalam pemilu," ungkap dia.
Apalagi, kata Suhendra, sikap golput juga dijamin oleh konstitusi, merujuk pada
pasal 28 UUD dan pasal 23 UU Tentang HAM.
Pasal 23 UU HAM tersebut berbunyi ; “Setiap orang bebas untuk memilih dan
mempunyai keyakinan politiknya; (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai,
mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan
dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan
nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan
bangsa."
"Dalam pasal tersebut sangat jelas menghargai hak-hak politik seorang warga
negara untuk memilih dan menggunakan keyakinan politiknya," imbuh Suhendra.
Megawati Soekarnoputri. (ANTARA/Rivan Awal Lingga)
Menurut Suhendra yang juga anggota Tim Pakar BPN Prabowo Sandi ini, hak dan
keyakinan politik itu yang harus dihargai oleh negara terhadap warga
negaranya. "Jadi sangat tidak tepat jika ada pihak-pihak dari kubu petahana
yang ingin memberlakukan UU tertentu untuk mengancam hak politik seseorang
warga negara, termasuk juga Golput," pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menilai orang yang memilih Golput sebagai
pengecut saat meminta semua warga negera Indonesia agar menggunakan hak
pilihnya pada tanggal 17 April mendatang. Bahkan, mereka yang memilih Golput
itu dianggap tidak layak menjadi WNI.
"Golput itu tindakan seorang pengecut yang tidak punya pendirian dan harga
diri. Jangan jadi WNI kalau pilihannya golput," kata Megawati, saat berorasi
dihadapan 11.200 kader PDIP Soloraya dalam kampanye rapat umum bertema
'Merahkan Soloraya' di GOR Pandawa, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (31/3)
Presiden RI ke-5 ini meminta pada kader PDIP untuk bejuang mengajak emak-enak,
anak, dan keluarga datang ke TPS. Sebagai warga negara Indonesia yang telah
mendapatkan haknya seharusnya mengunakan hak pilihnya..
"Kalau kader PDIP jelas sudah punya pilihan. Ini tugas kita bersama menjaga
demokrasi jangan sampai dirusak golput," tutup ketum partai pengusung pasangan
nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin itu. (Pon)
| | 不含病毒。www.avg.com |
