https://fokus.tempo.co/read/1192806/solusi-anies-buat-banjir-jati-padang-naturalisasi-bukan-pilihan/full&view=ok
Solusi Anies buat Banjir Jati Padang, Naturalisasi
Bukan Pilihan?
Reporter:
Inge Klara Safitri
Editor:
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Jumat, 5 April 2019 18:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berinteraksi dengan Fatimah
Ketua RT 03 di lokasi tanggul Jatipadang yang jebol dua hari yang lalu
di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 13 Desember 2017. Tempo/M JULNIS
FIRMANSYAH
<https://statik.tempo.co/data/2017/12/13/id_669377/669377_720.jpg>
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berinteraksi dengan Fatimah
Ketua RT 03 di lokasi tanggul Jatipadang yang jebol dua hari yang lalu
di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 13 Desember 2017. Tempo/M JULNIS
FIRMANSYAH
*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu
bicara soal naturalisasi sungai untuk program pencegahan banjir
<https://www.tempo.co/tag/banjir> Jakarta, termasuk pembenahan Kali
Ciliwung. Namun untuk penanganan banjir Jati Padang, Anies justru
berharap pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Bogor, Jawa
Barat, dapat menjadi solusi.
*Baca: Ini Lima Jurus Anies Baswedan Hadapi Banjir Jakarta
<https://metro.tempo.co/read/1145748/ini-5-jurus-gubernur-anies-baswedan-menghadapi-banjir-jakarta>*
Menurut Anies, pembangunan dua waduk di kawasan Bogor akan berkontribusi
mengurangi debit air yang mengalir di Kali Pulo di Jatipadang sekitar 30
persen. Selama ini, limpahan air dari arah selatan Jakarta kerap tak
tertampung di Kali Pulo dan menyebabkan jebolnya tanggul di Jati Padang.
Bila tak ada kendala, menurut Anies, pembangunan dua waduk di kawasan
Bogor rampung pada Desember tahun ini. "Begitu terselesaikan, Insya
Allah, Jakarta akan punya volume air yang jauh lebih rendah," ujar Anies
di Jakarta, Senin 1 April 2019.
Wacana tentang naturalisasi sungai atau memulihkan kondisi sungai tanpa
betonisasi untuk mengatasi banjir Jati Padang ini dilontarkan oleh Wali
Kota Jakarta Selatan Marullah Matali.
Dia berencana menerapkan naturalisasi sungai di Kali Pulo, sesuai
keinginan Anies yang berharap agar sungai bisa mengelola air dengan baik
sekaligus mempertahankan ekosistem sungai. Namun Marullah mengatakan,
pembenahan permanen terhadap Kali Pulo baru akan dilakukan setelah
banjir surut.
Petugas PPSU membersihkan lumpur yang menggenanangi jalan di pemukiman
warga akibat jebolnya tanggul Kali Pulo di Jati Padang, Jakarta Selatan,
14 Januari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Untuk sementara, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan masih
mengandalkan tanggul darurat untuk mengatasi banjir di Kampung Air, Jati
Padang. Penanganan darurat dilakukan dengan pemasangan cerucuk kayu
dolken dan karung pasir untuk menghambat air Kali Pulo yang masuk ke
permukiman.
Rencananya, fondasi tanggul yang akan dibenahi kira-kira sepanjang 30
meter. "Tapi sebetulnya harus dikembalikan fungsi kanan-kirinya. Kalau
istilah pak Gubernur, itu naturalisasi," kata Marullah, Kamis 4 April 2019.
Akan tetapi keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan
naturalisasi, bukan normalisasi sungai tak mudah diterapkan. Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bambang Hidayah menjelaskan
kondisi kebanyakan aliran sungai di Jakarta di lapangan tak sesuai untuk
metode tersebut.
Menurut dia, pembenahan sungai secara natural tak bisa dilakukan di
sungai yang sempit dan banyak berdiri rumah di bantarannya. Naturalisasi
sungai berarti tak perlu pengerasan kiri dan kanan sungai dengan beton
atau disebut dengan normalisasi. Tapi dengan konstruksi alami seperti
batu kali. "Tapi konsep seperti itu baru bisa terealisasi jika sungai
luas," katanya ketika dihubungi Kamis 21 Maret 2019.
Warga menunjuk dua titik pondasi tanggul Kali Pulo yang bocor di RT3 RW6
Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Senin, 1 April 2019. Tempo/Imam Hamdi
Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Sumber Daya Air Jaksarta Selatan
Firmansyah Saputra juga menyampaikan hal yang sama dengan Bambang
Hidayah. Dia menerangkan Kali Pulo yang melintasi kawasan Jati Padang
saat ini sulit dinaturalisasi.
Alasannya, kawasan tersebut telah berubah menjadi permukiman padat
penduduk. "Tidak gampang memindahkan manusia yang sudah tinggal lama di
sana," kata dia.
Menurut Firmansyah, proyek naturalisasi bisa saja menjadi proyek jangka
panjang pemerintah Jakarta. Sejauh ini, menurut dia, pemerintah DKI
memang telah mulai membebaskan lahan di sekitar Kali Pulo. Namun, lahan
yang dibebaskan belum banyak.
Untuk mengurangi dampak banjir akibat jebolnya tanggul yang berulang,
Suku Dinas Sumber Daya Air sedang membuat embung seluas 7.000 meter di
hulu Kali Pulo, yakni di kawasan Jagakarsa.
*Baca: Banjir Lagi, Warga Kampung Air Jati Padang Tagih Janji Relokasi
Anies
<https://metro.tempo.co/read/1192011/banjir-lagi-warga-kampung-air-tagih-janji-relokasi-anies>*
Suku Dinas juga terus mengeruk Situ Babakan. Sebab, salah satu hulu
aliran Kali Pulo berasal dari Situ Babakan. "Kami harap naturalisasi
sungai <https://www.tempo.co/tag/naturalisasi-sungai> di hulu itu bisa
mengurangi banjir di Jati Padang," ujar dia.
*YUSUF MANURUNG | IMAM HAMDI | M JULNIS FIRMANSYAH *
