http://www.balipost.com/news/2019/04/12/72846/Bansos-Racuni-Kecerdasan-Pemilih.html
Bansos “Racuni” Kecerdasan Pemilih
Jumat, 12 April 2019 | 19:56:17
Berbagi di Facebook
<https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.balipost.com%2Fnews%2F2019%2F04%2F12%2F72846%2FBansos-Racuni-Kecerdasan-Pemilih.html>
Tweet di Twitter
<https://twitter.com/intent/tweet?text=Bansos+%E2%80%9CRacuni%E2%80%9D+Kecerdasan+Pemilih&url=http%3A%2F%2Fwww.balipost.com%2Fnews%2F2019%2F04%2F12%2F72846%2FBansos-Racuni-Kecerdasan-Pemilih.html&via=balipostcom>
*
*
DENPASAR, BALIPOST.com – Demokrasi elektoral yang ideal mensyaratkan
pemilih yang cerdas untuk menghasilkan wakil rakyat berkualitas.
Sayangnya, sistem demokrasi elektoral juga membuka ruang menguatnya
berbagai potensi yang mendangkalkan bahkan meracuni kecerdasan memilih.
Paket-paket bantuan sosial (bansos) yang dimediasi orang-orang politik
yang berkontestasi dalam pemilu mendangkalkan kecerdasan memilih.
Terlebih di Bali, yang sistem kekerabatannya masih cukup kuat mengikat
dalam klan, dadia, banjar dan desa adat, maka bansos adalah racun yang
merusak kecerdasan pemilih.
Ancaman besar bagi masa depan demokrasi dari pemberian bansos terungkap
dalam diskusi politik yang digelar Bali Post di Denpasar, Jumat (12/4).
Salah satu caleg DPR RI dari PDI Perjuangan dapil Bali, I Gusti Agung
Putri Astrid yang telah menjelajah Bali dan bertemu dengan konstituen
selama kampanye menangkap adanya potensi-potensi kecerdasan krama Bali
dalam soal politik. “Saya telah berkeliling Bali nyegara gunung. Memang
ada perbedaan antara masyarakat di pedesaan dengan di kota. Namun saya
menilai masyarakat kini cukup cerdas dalam pilihan politik,” katanya.
Gung Astrid, demikian tokoh wanita Bali ini biasa dipanggil,
mencontohkan bagaimana masyarakat di sekitar Danau Batur yang
ditemuinya, menyadari bahwa wakil rakyat Bali di DPR RI berperan besar
dalam penyelamatan lingkungan. “Dalam diskusi, warga Batur menyampaikan
penanggulangan meluapnya air Danau Batur, tidak hanya bisa diselesaikan
oleh pemerintahan di Bali, melainkan juga pemerintah pusat. Mereka lalu
meminta wakil rakyat Bali di DPR RI harus lebih banyak berbuat,” katanya.
Kesadaran dan kecerdasan politik krama Bali ini sayangnya banyak dirusak
oleh sikap-sikap pragmatis dari orang-orang politik yang berkontestasi
dalam pemilu dengan pemberian bansos. “Pemberian bansos saya akui justru
mendangkalkan kecerdasan memilih masyarakat Bali,” kata Gung Astrid.
Akibatnya pragmatisme itu lalu menular kepada krama Bali yang dalam
masa-masa kampanye seperti saat ini tidak segan-segan mensyaratkan
bansos sebagai pertimbangan penting memilih caleg.
“Bansos itu tidak hanya mendangkalkan tetapi menurut saya sudah meracuni
kecerdasan memilih krama Bali, “ kata Dr. I Wayan Jondra, Pendiri Komite
Demokrasi (KoDe) Bali, sebuah lembaga yang memiliki perhatian soal
demokrasi.
Krama Bali menjadi kehilangan kemampuan melihat dengan jernih kualitas
dan kemampuan caleg. Pilihannya kemudian tunduk pada kehendak bersama
sesuai pihak yang memberikan bansos kepada dadia, banjar dan desa adat.
Baca juga: LPD Perlu Perkuat Kerja Sama dan Kuasai IT
<http://www.balipost.com/news/2019/02/19/69110/LPD-Perlu-Perkuat-Kerja-Sama...html>
Pemberian bansos melalui orang-orang politik baik yang sudah duduk di
kursi legislatif maupun yang akan berkontestasi dalam pemilu, kata
Jondra adalah bentuk perampokan tugas eksekutif. “Ini tugas eksekutif
dirampok oleh orang-orang legislatif. Untuk itu saya menilai seharusnya
pemberian bansos melalui wakil rakyat di legislatif harus benar-benar
distop,” tegas Jondra.
Berbahayanya pemberian bansos yang berbau politik bagi masa depan
demokrasi di Bali juga disepakati I Wayan Juana, tokoh yang sudah cukup
lama berkecimpung di lembaga pengawas pemilu. “Paket-paket bansos yang
dimediasi orang-orang politik berdampak hilangnya kecerdasan
memilih,”.katanya.
Dampak negatif bansos terbesar mungkin dialami masyarakat di pedesaan
yang homogen. Sementara masyarakat di perkotaan dengan heterogenitasnya,
kata Juana mungkin bisa menjaga kecerdasan memilih.
Fenomena bansos berbau politik masa-masa pemilu menurut I Nyoman Mardika
aktivis sejumlah LSM adalah hal yang logis ditengah politik yang makin
pragmatis. “Yang penting pemilih harus mampu menyeimbangkan antara
logika dan logistik. Bansos itu logistik yang diakui atau tidak memang
diperlukan oleh masyarakat dan memberi manfaat. Namun warga juga harus
menggunakan logika untuk menelaah maksud pemberian bansos. Jadi harus
seimbang antara logika dan logistik,” kata Mardika.
Sayangnya penggunaan logika warga tidak berjalan dengan baik, lanjut
Mardika karena pendidikan politik yang masih lemah. Partai politik,
pihak yang harusnya bertanggungjawab soal pendidikan politik kepada
warga belum melakukannya dengan baik.
Ideologi partai menjadi tidak tersampaikan dengan baik kepada warga
masyarakat. Padahal ideologi menjadi basis dari kecerdasan memilih
warga. “Patut dicurigai, keengganan partai politik melakukan pendidikan
politik karena tidak ingin warga masyarakat sebagai pemilih menjadi
cerdas. Bukankah pemilih yang tidak cerdas akan dengan mudah untuk
diarahkan,” kata Jondra.
Pemilih yang kecerdasannya telah teracuni, suaranya dapat dengan mudah
“dibeli.” Wakil rakyat yang terpilihpun tidak berkualitas.
Kecerdasan memilih krama Bali, menurut narasumber yang hadir dalam
diskusi Jumat, menjadi dasar penentuan pilihan wakil rakyat dalam pemilu
17 April nanti. Krama Bali harus mampu menilai wakil rakyat yang
benar-benar mampu nindihin Bali, menjaga taksu Bali. “Janganlah memilih
wakil rakyat hanya berdasarkan bansos yang diberikan. Gunakanlah
logika,” tegas Mardika. (Winata/balipost)
