Tidak perlu diulang, toh lebih banyak emak-emak yang menginginkan biaya hidup yang berbeda, harga-harga yang lebih masuk akal dan terjangkau.
Cuma satu emak-emak yang menginginkan kursi jabatan yang itu-itu juga. --- ilmesengero@... wrote: Sekalipun diulang seribu kali, hasilnya akan tetap sama, karena yang menang adalah mereka-mereka itu-itu juga. On Thu, Apr 18, 2019 at 7:57 AM ajeg wrote: Sudah terlalu banyak masalah yang tidak tertangani dan dibiarkan tertutup masalah baru lainnya, mulai dari DPT bermasalah sampai surat suara tercoblos di luar TPS di Malaysia dll. Kalau Bawaslu dan KPU tetap bekerja berdasarkan azas Jurdil & Luber bukan mustahil pemilu 2019 jadi tonggak sejarah peningkatan kualitas pemilihan umum, bersamaan dengan pemungutan suara serentak yang pertamakali. Sayangnya kesempatan besar mencetak sejarah perbaikan pemilu ini disia-siakan Bawaslu dan KPU dengan membiarkan munculnya banyak masalah. Ditambah lagi dengan membiarkan berkembangnya ide anti-demokrasi berupa ancaman pidana bagi Golput.. Bawaslu-KPU jangan diam, sebab kalianlah yang pertama akan dipidana karena banyaknya TPS yang tidak kebagian surat suara sehinga menghalangi hak konstitusional Rakyat untuk bersuara. Singkat kata, dengan segala masalah yang menumpuk, emak-emak menilai 2 lembaga ini tidak becus menyelenggarakan pemilihan umum yang JURDIL & LUBER. Siap-siap saja Bawaslu-KPU seluruh Indonesia dijewer emak-emak di muka umum. --- SADAR@... wrote: Dua Ribuan TPS Coblos Ulang, Bawaslu: KPU Abaikan Peta Kerawanan Reporter: Iqbal Tawakal Lazuardi (Kontributor) Editor: Endri Kurniawati Kamis, 18 April 2019 08:03 WIB Petugas KPPS berbusana adat melayani warga saat pencoblosan Pemilu di TPS 12 Joyotakan, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 April 2019. ANTARA TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan banyaknya persoalan pada pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019 adalah akibat diabaikannya peta kerawanan. “Jajaran kami sudah menyampaikan semua rekomendasi di semua level tetapi kelihatannya ini tidak terlalu diantisipasi,” kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, 17 April 2019. Bawaslu sebelumnya sudah memetakan kerawanan Pemilu yang salah satu adalah kerawanan masyarakat yang terhalang hak pilihnya karena urusan teknis. Persentase kerawanan itu diprediksi terjadi sebesar 74 persen. Namun, peta kerawanan yang telah dibuat Bawaslu itu nampak diabaikan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Baca: Bawaslu: Pemantau Pemilu Sebanyak 138, Terbanyak dalam Sejarah Hingga kemarin petang, Bawaslu menerima 121.993 laporan dari seluruh pengawas Pemilu di seluruh Indonesia. Temuan-temuan itu diperoleh dari laporan cepat yang masuk ke sistem Bawaslu. “Ini quick response, artinya data ini masih terus bergerak,” kata Afif. Salah satu masalah yang dilaporkan adalah masih banyaknya tempat pemungutan suara (TPS) yang kekurangan surat suara bahkan belum menerima logistik hingga hari H. Yang paling banyak dilaporkan adalah ketersediaan surat suara dan lain-lain yang membuat beberapa TPS akhirnya tertunda baik pembukaannya hingga berpotensi pemungutan suara susulan besok. Baca: KPU: Ada 2.249 dari 810.193 TPS akan Pemungutan Suara Susulan Selain itu, menurut Bawaslu, masalah hak pilih masyarakat di sejumlah TPS dilaporkan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar di TPS sebagai pemilih tetap atau khusus masih bisa memberikan hak suaranya di TPS. “Ada juga yang karena ada orang-orang tidak sah menggunakan hak pilih direkomendasikan atau berpotensi pemungutan suara ulang.” ADVERTISEMENT KPU menyebutkan sebanyak 2.249 TPS di sejumlah daerah di Indonesia akan melaksanakan pemungutan suara susulan. Alasannya ada keterlambatan distribusi logistik dan terkendala bencana alam banjir. Angka itu dinilai sangat kecil dari keseluruhan TPS yang menyelesaikan pencoblosan. "Jumlah itu 0,28 persen dari total 810.193 TPS, " kata Ketua KPU RI Arief Budiman dalam keterangan pers di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 18 April 2019. TPS yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara itu tersebar di 18 kabupaten atau kota di Indonesia. Arief merinci kabupaten itu ialah Kota Jayapura sebanyak 702 TPS, Kabupaten Jayapura (1), Keerom (6), Waropen (11), Intan Jaya (288), Tolikara (24), Pegunungan Bintang (1). Selain itu, Kabupaten Yahukimo (155), Jayawijaya (3), Nias Selatan (113), Kutai Barat (20), Banggai (391), Jambi (24), Bintan (2), Banyuasin (44), Mahakam Hulu (4,) Kutai Kertanegara (8), dan Berau sebanyak 11 TPS.
