Menuju Rekonsiliasi Politik
Selasa , 23 April 2019 | 09:58
Menuju Rekonsiliasi Politik
Sumber Foto Kompasiana.com
Ilustrasi
POPULER
Menuju Rekonsiliasi Politik
<http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/8239/opinidaneditorial/read/8239/%22>
Listen to this
Biaya Pemilu dan Pilpres kali ini sungguh sangat mahal. Nilai
kerugiannya pun tak terkira. Baru kali ini puluhan petugas pemungutan
suara meninggal dunia ketika sedang menjalankan tugas atau sesudahnya.
Bahkan tercatat 15 personil polisi pun meninggal ketika menjalankan
tugas pengamanan Pemilu. Belum terhitung jumlah mereka yang jatuh sakit.
Penyebab utamanya, seperti dikabarkan, adalah kelelahan yang hebat.
Mereka harus bekerja berhari-hari mempersiapkan pencoblosan, kemudian
pada “Hari H” harus bekerja nonstop berjam-jam. Banyak yang harus
menyelesaikan penghitungan suara dan rekapitulasinya hingga larut,
bahkan subuh berikutnya.
Kondisi ini tampaknya terabaikan oleh para perancang UU di DPR. Para
perancang pemilu serentak tidak memperhitungkan resiko yang harus
diderita oleh para petugas KPPS di lapangan, hanya karena pandangan
bahwa pemilu serentak akan lebih murah dan efisien. Nyatanya tidak,
bahkan korban jiwa berjatuhan.
Kini, hampir sepekan setelah pencoblosan timbul masalah baru. Para
pensurvei yang melakukan hitung cepat (quick count) sudah mengumumkan
hasil yang memenangkan Capres/Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, namun
Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno tidak mau menerimanya. Prabowo bahkan
mengklaim kemenangan berdasarkan real count internalnya.
Sayangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang memutuskan
pemenang Pemilu/Pilpres, tidak bertindak cepat. Proses penghitungan
suara terasa sangat lambat. Padahal perangkat komputer IT mereka
terbilang canggih. Hingga Selasa (23/4) pagi baru sekitar 18% suara yang
masuk. Posisi sementara untuk kemenangan Jokowi-MA yang meraih sekitar 54%.
Persoalan menjadi lebih rumit karena di sejumlah daerah terjadi berbagai
penyimpangan. Bahkan kecurangan. KPU maupun Bawaslu, mengakui hal itu.
Banyak kasus salah hitung dan input data, surat suara yang tercoblos,
orang yang tidak berhak ikut mencoblos, pencurian kotak suara dan
berbagai macam masalah lainnya. Itu sebabnya di sejumlah daerah harus
dilakukan pencoblosan ulang, juga penghitungan ulang.
Kasus-kasus tersebut tidak seharusnya terjadi. Itu sebabnya KPU menerima
banyak tekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara cepat, namun
tertib, professional dan bertanggungjawab. Kondisi paska Pemilu/Pilpres
saat ini memang tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Tensinya cenderung
kearah negatif dan bisa eskalatif.
Apakah akan terjadi konflik terbuka? Mudah-mudahan tidak. Situasi
seperti ini bukan baru sekarang terjadi, dan setiap kali selalu
ditemukan jalan keluarnya. Para pemimpin politik selalu bisa menemukan
konsensus sehingga konflik terbuka bisa dihindari.
Presiden Joko Widodo bahkan berencana menemui rivalnya, Prabowo
Subianto, setelah kegagalan utusannya, Luhut B Panjaitan, pekan lalu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengadakan pertemuan dengan para
pemimpin organisasi Islam di rumahnya. Namun Kalla setelah pertemuan
itu menegaskan bahwa yang paling berkompeten adalah KPU, pemerintah dan
masing-masing Capres/Cawapres. "Yang punya kewenangan untuk meredam itu
KPU, pemerintah, masing-masing calon," katanya.
Kita perlu menggarisbawahi penegasan Jusuf Kalla tersebut. KPU harus
bekerja cepat, transparan dan professional agar masyarakat menerimanya
dengan baik, apapun hasil akhirnya nanti. Jokowi-Prabowo sangat baik
bila bertemu untuk menunjukkan kepada publik bahwa tidak ada permusuhan
diantara mereka. Namun labih penting lagi keduanya harus mampu
menenangkan para pendukungnya untuk tidak melakukan tindakan di luar
koridor hukum.
Kini ada masa menunggu yang masih sangat lama sampai KPU mengetok palu
hasil penghitungan suara pada 22 Mei nanti. Masih satu bulan lagi. Bila
tidak disikapi dengan bijaksana, berbagai kemungkinan bisa terjadi.
Meski demikian, kita meyakini tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan
kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Bangsa ini membayar terlalu
mahal di bidang politik karena selalu saja terjadi konflik yang
berlarut-larut dan mengakibatkan kerugian moril dan materiel yang sangat
besar.
Kita berharap para pemimpin dan elite politik mampu menyelesaikan
konflik-konflik tersebut, betapapun besarnya perbedaan, dengan konsensus
yang bisa diterima semua pihak. Dengan demikian, kita bisa berharap
semua pihak, terutama para pendukung, mampu menahan diri. Bertindaklah
dalam koridor hukum sebagai bukti bahwa kita memang sudah semakin dewasa
dalam berdemokrasi.
Sumber Berita:Berbagai sumber
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
