PKS dan Gerindra Gulirkan Pansus Kecurangan Pemilu 2019
Reporter:
Budiarti Utami Putri
Editor:
Juli Hantoro
Rabu, 8 Mei 2019 13:56 WIB
Suasana berlangsungnya Rapat Paripurna ke-15 Penutupan Masa Persidangan
IV Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28
Maret 2019. Selain penutupan masa persidangan, rapat paripurna tersebut
juga beragendakan pengambilan keputusan terhadap dua RUU. ANTARA/Rivan
Awal LinggaSuasana berlangsungnya Rapat Paripurna ke-15 Penutupan Masa
Persidangan IV Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Kamis, 28 Maret 2019. Selain penutupan masa persidangan, rapat paripurna
tersebut juga beragendakan pengambilan keputusan terhadap dua RUU.
ANTARA/Rivan Awal Lingga
*TEMPO.CO*,*Jakarta*- Dua partai yang berada di luar pemerintahan Joko
Widodo-Jusuf Kalla yaitu PKS dan Gerindra mendukung terbentuknya panitia
khusus kecurangan Pemilihan Umum atau atauPansus Kecurangan Pemilu
<https://pemilu.tempo.co/read/1202913/hadapi-sidang-di-bawaslu-kpu-siapkan-bukti-situng-kpu-tak-curang>2019.
Usulan ini kembali digulirkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat yang digelar hari ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Rabu, 8 Mei 2019.
Baca juga: Bawaslu Minta Ijtima Ulama Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu
<https://nasional.tempo.co/read/1201555/bawaslu-minta-ijtima-ulama-laporkan-dugaan-kecurangan-pemilu>
Anggota Komisi Pendidikan DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Ledia Hanifa mengatakan, partainya mengusulkan dibentuknya pansus
kecurangan pemilu. Ledia merujuk pada fungsi pengawasan DPR, salah
satunya melalui hak penggunaan angket, untuk mengawasi kinerja Komisi
Pemilihan Umum.
"Kami dari Fraksi PKS mengajak seluruh anggota DPR untuk membentuk
pansus terkait penyelenggaraan pemilu," kata Ledia dalam rapat paripurna.
Ledia menyinggung ihwal banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Hingga saat ini, tercatat
setidaknya ada 554 korban meninggal dan 788 petugas yang jatuh sakit.
Ledia mengatakan pansus pemilu yang diusulkan PKS nantinya mengawasi dan
mengevaluasi akuntabilitas pelaksanaan pemilu, menyelidiki kematian
petugas KPPS, dan menyelidiki kesalahan input data yang dilakukan KPU.
Usul ini didukung oleh fraksi Partai Gerindra. Anggota Komisi
Infrastruktur DPR Bambang Haryo Sukartono mengatakan partainya mendukung
dibentuknya pansus untuk menginvestigasi kecurangan dan kecelakaan
selama pemilu.
"Kami tegaskan kami mendukung adanya pansus pemilu. Mohon pimpinan, agar
segera dibentuk," kata Bambang Haryo.
Menanggapi hal ini, fraksi-fraksi koalisi pemerintah menolak. Anggota
Komisi Keuangan DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Eva Kusuma Sundari mengatakan agar pelbagai masalah selama pemilu
diselesaikan melalui lembaga yang ada, yakni Badan Pengawas Pemilihan
Umum dan Mahkamah Konstitusi.
"Karena itu mekanisme hukum yang telah kita sepakati bersama-sama di DPR
ini," kata Eva.
Anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi Partai NasDem, Taufiqulhadi,
mengatakan pembentukan pansus kecurangan pemilu tak relevan. Senada
dengan Eva, dia mengatakan sudah ada MK yang akan mengurus sengketa
hasil pemilu.
"Tapi kalau soal kecurangan (pemilu), siapa pihak yang mendalilkan dia
yang harus membuktikan," ucap dia.
Anggota DPR dari Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan,
Misbakhun dan Lena Maryana Mukti, satu suara mengajak untuk menunggu
proses perhitungan suara yang masih berlangsung.
ADVERTISEMENT
Baca juga: Sandiaga Bersyukur Jokowi Akui Ada Kecurangan Pemilu
<https://pilpres.tempo.co/read/1200896/sandiaga-bersyukur-jokowi-akui-ada-kecurangan-pemilu>
Sedangkan Wakil Ketua Komisi Sosial dari Partai Kebangkitan Bangsa,
Marwan Dasopang menyebut tidak perlu dibentuk pansus. Dia menyebut
kecurangan selalu ada di setiap pemilu. Marwan juga berujar sudah ada
lembaga-lembaga yang berwenang mengatasi persoalan-persoalan itu.
"Tanya dulu ke para pengusulnya, apakah yang dimaksud pansus itu pileg
juga atau pilpres saja. Karena kursi mereka sudah aman kan," kata Marwan.
Ketua Komisi Sosial dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ali Taher
mengatakan masih akan membahas usulpansus kecurangan pemilu
<https://nasional.tempo.co/read/1202718/8-poin-prabowo-saat-bertemu-media-asing-bicara-kecurangan-pemilu>yang
bergulir. Dia mengatakan partai akan membicarakan usulan itu di internal
fraksi terlebih dulu. Adapun Partai Demokrat belum melontarkan
pendapatnya. Tempo sudah berusaha menghubungi Putu Supadma Rudana,
anggota Komisi Olahraga DPR yang tampak hadir di paripurna, tetapi belum
direspons.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
