*Kalau tidak keliru beberapa hari lagi hari ulang tahun Partai Komunis Indonesia (PKI). Kalau ada yang merayakan hari tsb apakah diizinkan? Apakah serdadu lapangan MUI seperti FPI, MMI, MIT, FUI etc tidak akan protes?*
https://news.detik.com/kolom/d-4545125/menyibak-sejarah-madiun Sabtu 11 Mei 2019, 10:08 WIB PustakaMenyibak Sejarah Madiun Heri Priyatmoko - detikNews <https://news.detik.com/kolom/d-4545125/menyibak-sejarah-madiun#> Heri Priyatmoko <https://news.detik.com/kolom/d-4545125/menyibak-sejarah-madiun#> Share 0 <https://news.detik.com/kolom/d-4545125/menyibak-sejarah-madiun#> Tweet <https://news.detik.com/kolom/d-4545125/menyibak-sejarah-madiun#> Share 0 <https://news.detik.com/kolom/d-4545125/menyibak-sejarah-madiun#>3 komentar <https://news.detik.com/kolom/d-4545125/menyibak-sejarah-madiun#> [image: Menyibak Sejarah Madiun]Foto: istimewa *Jakarta* - *Judul Buku: Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX; Penulis: Ong Hok Ham; Penerbit: KPG, November 2018; Tebal: 374* Ong Hok Ham sohor sebagai sejarawan dan kolumnis yang produktif pada masanya. Karya utama sejarawan berkepala pelontos ini yang ditunggu-tunggu pembaca ialah disertasi perihal sejarah sosial Madiun periode kolonial. Sekarang, publik bernapas lega sebab karya tersebut akhirnya terbit jua selepas mengalami tidur panjang selama empat dekade lebih! Kehadiran pustaka *Madiun dalam Kemelut Sejarah* tersebut penting di panggung literasi Indonesia. Buku yang digarap di Universitas Yale (1975) ini punya makna mendalam bagi kita tatkala menggumuli dan menafsirkan riwayat perjalanan bangsa. Seperti yang disinggung Peter Carey dalam Prolog bahwa disertasi Ong diharapkan mampu membebaskan orang Madiun dari "trauma" yang mereka alami gara-gara pemberontakan PKI pada September 1948 yang dipimpin Musso (1897-1948). "Nahkoda" *kraman* alias kerusuhan itu bukan warga Madiun, melainkan lahir di Pagu, Kediri. Celakanya, masyarakat luas kadung memahami seolah sejarah Madiun terpatri hanya pada kejadian tersebut dan tidak punya *before* dan *after*. Buahnya, warga Madiun dicap sebagai "komunis abadi". Aspek spasial yang menjadi fokus kajian ialah Karesidenan Madiun. Pada permulaan abad XX, karesidenan ini terdiri atas lima kabupaten dengan lima asisten residen dalam administrasi Belanda: Madiun, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Magetan. Karesidenan Madiun kurang lebih dibatasi oleh bentang alam. Di sisi barat ada Gunung Lawu yang memanjang sampai pegunungan di selatan Jawa membelah Kasultanan Yogyakarta dan Surakarta. Di bagian utara dijumpai Gunung Kelud yang menceraikan Karesidenan Madiun dengan Rembang. Sementara di sebelah timur bercokol Gunung Wilis yang memisahkan dari Karesidenan Kediri. Ditilik dari segi geografi ini, gampang ditebak, Madiun berikut penghuninya terisolasi, jauh dari pengawasan pihak kerajaan. Tak ayal, kekerasan dan penyimpangan mudah tersulut di area *mancanagari* itu. Ong mengemukakan, pajak merupakan salah satu sumber perkara. Ada puluhan jenis pajak yang diterapkan sehingga mencekik leher masyarakat, terutama kelas *wong* *cilik*. Selain pajak tanah yang harus dibayar pengelola, warga (buruh) juga wajib kerja bakti untuk kerajaan atau perangkat lain di atas desa seperti kawedanan dan bupati. Selain arsip kolonial, Ong memanfaatkan pula data lokal berupa *Babad Patjitan* untuk menerangkan peristiwa yang terjadi di Madiun lampau. Dijelaskan, komplotan elite lokal ingin membunuh Belanda yang dianggap bersalah atas tingginya pajak tanah. Mereka mengaku datang dari Yogyakarta, Kertosono, dan Banyuwangi guna membebaskan rakyat di Ponorogo yang menderita lantaran pajak kolonial. Kala itu, orang kecil bahkan tidak mampu memakai celana karena uangnya dipakai untuk membayar pajak. Kepada polisi Rejosari, barisan "pemberontak" ini koar-koar hanya butuh waktu tiga hari berperang di Ponorogo dan merebut kekuasaan kolonial demi membebaskan penduduk dari pajak. Di belahan dunia mana pun, orang yang membayar pajak adalah orang yang berpenghasilan dan berpunya. Namun, Belanda memukul rata. Pemerintah kolonial emoh menganggap tingginya pajak sebagai biang keladi. Justru menafsirkan rasa frustrasi warga dan harapan kejayaan (datangnya Ratu Adil) sebagai penyebab pemberontakan. Ong cermat menyigi pemerintah Hindia Belanda tidak berkuasa secara langsung. Mereka menjalankan kekuasaan melalui bupati dengan memanfaatkan jaringan aparat dan makelar kekuasaan tidak resmi seperti kepala desa, jago, *palang*, *weri*, dan sebagainya. Bupati adalah kepala institusi sosial dan birokrasi di dalam masyarakat Jawa. Selama masa Tanam Paksa, bersama para residen Belanda, mereka adalah manajer puncak produksi perkebunan. Belanda menjalin kontak tingkat pertama dengan masyarakat Jawa lewat bupati. Dari bupati lantas diturunkan titah menjaga keamanan dan ketertiban hingga melibatkan priayi tingkat bawah. Fenomena tersebut sejatinya menggambarkan despotisme oriental. Kendati demikian, Ong mendobrak kesadaran pembaca untuk jujur mengakui bahwa ide tentang despotisme Jawa berasal dari monarki Mataram. Pemerintah Walanda merupakan ekspresi yang lebih despotik ketimbang monarki Jawa yang lebih lunak. Ibarat seorang detektif, Ong dengan sabar mengumpulkan serpihan fakta yang bersekam dalam arsip guna memotret kejahatan keluarga bupati. Namanya bupati Sumoroto, pernah kesandung perkara pembunuhan hingga dipecat dari jabatannya. Istri penghulu Ponorogo bernama Jeminah menjalin asmara dengan bupati yang juga menantu wedana bupati Madiun tersebut. Semula, aksi penghilangan nyawa wanita itu berjalan mulus dan rapi lantaran melibatkan keluarga dan jaringan penegak hukum yang dijanjikan promosi jabatan serta disogok. Kasus ini terungkap jua karena faktor rivalitas di antara elite bupati Sumoroto dan Ponorogo. Semua pihak yang tersangkut masalah ini dipecat dan diasingkan di ibu kota Karesidenan Madiun (hlm 118). Jabatan bupati memang lahan "basah", maka sering diperebutkan. Sekalipun tidak punya tanah secara langsung atau bukan tuan tanah, tetapi mereka mengambil upeti dari petani dalam bentuk hasil produksi. Sayangnya, para bupati Madiun bukanlah pengelola keuangan yang baik. Laporan umumnya tertulis seperti ini: "para bupati dan pemimpin wilayah di Madiun tidak baik kondisi keuangannya. Kenaikan gaji bahkan tidak banyak memberi kemajuan, karena mereka gagal mengelola, abai, tak paham masalah keuangan, terlalu banyak kerabat yang miskin dan pengikut yang tidak produktif." Pentolan elite kekuasaan ini suka hutang pada orang Tionghoa demi menuruti gaya hidup dan gengsi sosial. Menyimak pustaka ini tidak melulu perkara pengetahuan ilmiah, namun juga kehidupan unik Ong dan belum banyak diketahui publik sebagaimana dituliskan David Reeva dalam Epilog. Sepulang dari Yale, Ong mengawali menelurkan artikel populer di media massa dan jurnal *Prisma*. Ia terkaget mendapati aneka tulisannya mampu mendongkrak namanya secara nasional-international, malah menjadi selebritas. Rupanya status selebritas itu menjadi satu alasan mengapa dia emoh membukukan disertasinya, meski dirinya pernah "bersemedi" selama setahun di Institute of Southeast Asia Studies (ISEAS) Singapura pada 1978-1979 khusus untuk tujuan penerbitan itu. Ketimbang melakoni tugas tersebut, Ong justru menghabiskan waktunya untuk makan dan minum, dua elemen utama dalam hidupnya. Kini, Ong Hok Ham telah menghidangkan buku apik ini kepada kita untuk bahan refleksi sejarah, sekaligus melabrak: Madiun bukan hanya perkara "1948"! *Heri Priyatmoko* *dosen Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, *founder* Solo Societeit*
