People Power, Gerakan Layu Sebelum Berkembang
CNN Indonesia | Kamis, 16/05/2019 16:57 WIBBagikan :    Massa pendukung Prabowo 
bersorak atas klaim kemenangan versi internal BPN. (CNN Indonesia/Andry 
Novelino)Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan people power yang digagas sejumlah 
tokoh politik pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Subianto seperti 
Amien Rais dan Eggi Sudjana diperkirakan bakal gembos. Meski upaya people power 
diubah nama menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat, gerakan tersebut dinilai akan 
layu sebelum berkembang. 

People power itu rencananya akan dilakukan pada 22 Mei 2019, saat KPU 
mengumumkan dan menetapkan pemenang Pemilihan Umum 2019.

Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wasisto Raharjo Jati 
memprediksi gerakan tersebut bakal antiklimaks.


Menurutnya ada beberapa faktor yang membuat gerakan people power di tanggal 22 
Mei 2019 antiklimaks. Di antaranya, banyaknya tokoh yang keras menyerukan 
people power mulai dibungkam. 

Sebut saja, Eggi Sudjana yang kini dijadikan tersangka dan ditahan karena 
dugaan makar melalui ucapan people power-nya pada 17 April 2019. Kemudian 
Kivlan Zen dan Amien Rais yang juga dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan 
upaya makar.

| 
Lihat juga:
 Jadi Saksi untuk Eggi, Kivlan Zen Penuhi Panggilan Polisi |

Tokoh-tokoh simpul 'Gerakan Kedaulatan Rakyat' sibuk berurusan dengan kasus 
hukum yang menjeratnya.

"Saya pikir potensi mobilisasi massa pada 22 Mei 2019 itu tetap besar meski 
jumlah pesertanya mungkin tidak sebanyak aksi-aksi sebelumnya. Hal ini 
dikarenakan para pentolan aksi dalam PA212 ini banyak terjerat kasus," kata 
Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (16/5).

Belum lagi, kata Wasisto, soliditas BPN saat ini diragukan. BPN bahkan terkesan 
lepas tangan dengan gerakan ini. Mereka menyebut tidak berencana melaksanakan 
people power dalam menyikapi hasil pemilu.

"Para elite koalisi 02 kini juga terpecah dan hendak menyeberang ke kubu 01," 
kata Wasisto.

| Kubu Prabowo saat mendeklarasikan kemenangan versi internal BPN. (CNN 
Indonesia/Andry Novelino) |


Kata Wasisto, polisi juga sudah melakukan serangkaian langkah preventif. Mulai 
dari meningkatkan pengamanan hingga menangkap berbagai pelaku video ujaran 
kebencian yang menjurus pada gerakan people power.

"Serangkaian aksi preventif kepolisian dengan menangkapi berbagai pelaku video 
ujaran kebencian tentu akan membuat calon peserta akan berpikir ulang," kata 
Wasisto.

| 
Lihat juga:
 Polda Metro Agendakan Periksa Bachtiar Nasir untuk Kasus Eggi |

Pengamat Politik Universitas Padjajaran Muradi mengatakan hal itu merupakan 
indikasi bahwa gerakan ini akan gembos dan tidak sebesar yang digadang-gadang.

"Perubahan people power jadi kedaulatan rakyat mereka kemudian tidak berani 
menggunakan simbol people power, people power itu massanya ratusan ribu hingga 
jutaan, sekarang sudah enggak berani itu," kata Muradi kepada CNNIndonesia.com.

Rencana 'people power' pertama kali digaungkan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan 
Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais saat melakukan 
aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Dia mengatakan jika Prabowo kalah, pihaknya tidak akan menggugat ke Mahkamah 
Konstitusi, namun gerakan sosial bakal jadi jalan yang ditempuh. Lambat laun 
gerakan ini mulai tereduksi. Amien kemudian menguubah istilah People Power 
menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat.

| Puluhan massa menggelar aksi protes di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu). ( CNN Indonesia/Hesti Rika) |

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi 
Prayitno mengatakan gerakan people power ini takkan berkembang menjadi besar..

Layunya gerakan itu, kata dia disebabkan karena people power seharusnya 
mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang ada saat ini, gerakan people 
power hanya digunakan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan kepentingan 
politik partisan saja.

"Makanya kemudian wajar kalau people power ini berubah jadi kedaulatan rakyat, 
susah ini, utopis gerakan ini. Kalau ada demonstrasi menolak hasil pemilu itu 
letupan biasa saja, kecuali seluruh provinsi menolak rekap hasil pemilu itu 
baru people power," kata dia.

Menurutnya, orang yang berunjukrasa di depan KPU, Bawaslu hanya orang itu-itu 
saja, dan lebih tepat disebut partisan people power yang mengklaim nama rakyat.

"Tapi rakyat yang diwakilinya menolak atau tidak mendukung," kata Adi.

Prabowo Jadi Sosok Kunci

Meski gerakan people power ini diprediksi antiklimaks, Prabowo disebut akan 
menjadi sosok kunci menentukan nasib gerakan itu. Pasalnya ia adalah salah 
sosok yang ikut berkontestasi dalam Pilpres kali ini.

Sikap Prabowo sangat menentukan kondusifitas pengumuman pemenang Pilpres 2019. 

| 
Lihat juga:
 Pengamat Sebut KUHP Tak Jelaskan Definisi Makar |

Menurut Adi, Prabowo merupakan satu-satunya pihak yang bisa meredam kegaduhan 
pada hari H pengumuman pemenang Pilpres.

"Karena Prabowo aktor kuncinya ia bisa turut menentukan apakah saat pengumuman 
gaduh atau tidak karena Prabowo kontestan," kata Adi.

Terlebih Adi menilai Prabowo seharusnya bersikap legawa apabila saat pengumuman 
dia dinyatakan kalah. Menurutnya sebagai seorang negarawan alangkah baiknya ia 
mengeluarkan narasi-narasi yang meneduhkan dan berbesar hati dalam menerima 
hasil Pilpres 2019 mendatang. 

"Tidak ada yang ragukan sikap nasionalis Prabowo, enggak ada yang meragukan 
itu. Sikap itu harus diulang bahwa Prabowo legawa tunjukkan sikap 
kenegarawanan-nya itu," katanya.
(sah/ugo)

Kirim email ke