Cara Salah untuk Menang?
Oleh :
Seno Gumira Ajidarma
Kamis, 13 Juni 2019 07:00 WIB
Presiden Jokowi memberi sambutan dalam peringatan Nuzulul Quran di
Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Dalam sambutannya, Jokowi
mengingatkan agar perayaan ini bisa dijadikan momen untuk menahan ego.
ANTARA/Puspa Perwitasari Presiden Jokowi memberi sambutan dalam
peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.
Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan agar perayaan ini bisa dijadikan
momen untuk menahan ego. ANTARA/Puspa Perwitasari
*Seno Gumira Ajidarma*
/PanaJournal.com/
Tentang politik, apa pandangan dari luar tentang Indonesia? Masih
pertengahan April, sebulan sebelum pengumuman resmi hasil Pemilihan Umum
2019, mingguan analisis The Economist telah menulis artikel berjudul
"The Wrong Way to Win" ("Cara Salah untuk Menang"). Apakah media Inggris
itu menuduh Jokowi curang? Tidak. Bagaimana mungkin bukan-kecurangan
dinyatakan salah? Rupa-rupanya bukan kecurangan, melainkan kompromi atas
demokrasi yang menjadi masalahnya.
Dalam laporan pada edisi yang sama, "A Reformer Reduced" ("Seorang
Reformis yang Menyurut"), kompromi itu terutama disoroti dari berbagai
manuver, yang meski kurang demokratis, berfungsi untuk mendongkrak
popularitas demi Pemilu 2019. Disebutkan bahwa dalam nasionalisasi
tambang emas dan tembaga di Grasberg pada Desember, Jokowi telah menjadi
seorang economic interventionist. Pengambilalihan mayoritas saham dari
Freeport-McMoran dan Rio Tinto ini tentu populer di dalam negeri, tapi
investor asing akan ragu menanam modal sampai sekian tahun ke depan.
Istilah dodgy tactics (taktik enggak level) disematkan atas tekanan
kepada para pengecamnya, seperti tak kurang dari 20 unjuk rasa kelompok
oposisi #2019GantiPresiden yang dicegah polisi; pemanfaatan taktis
kebijakan Jaksa Agung; dan sikap mendua terhadap Hary Tanoesoedibjo
setelah aset medianya mengalihkan keberpihakan kepada Jokowi.
Bergabungnya jenderal-jenderal purnawirawan semasa Orde Baru ke
lingkaran dalam disebut sebagai "menaikkan posisi".
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
<https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstBGVQ4NCj4Z1adBkU6HBytzQ0gXQQO4h0PcUznfFD_ZNfcHLPZqK7G9lZtZUP2VcOS4trvYbRS4y6UY9tKnsd4h3HnEEyzzrQPAummL3qclKHuNUNB7F-uwiowC_Yn29m_crS68zaFZ6DV9yl5sowVGdfTq598U_48MYTEloQiELQ06vvSCioDFram3Z3-ycCxopNBzXMP93fcDzUjuO3jwgwhoDEnsaxyVyRdLSUwqHa7kqS15Ij1yQEVpbnOjPfiM7h8blfhtrJW&sig=Cg0ArKJSzC-oqU82N0SeEAE&urlfix=1&adurl=http://www.indomie.com>
Yang paling disorot adalah usaha merangkul golongan Islam konservatif.
Ketika Jokowi langsung terbang ke Mekah untuk beribadah umrah begitu
masa kampanye berakhir, itu jelas efektif untuk menghapus rumor dirinya
seorang Nasrani, meski lebih baik dipercaya sebagai ibadah yang tulus.
Namun, dalam politik, pilihan kepada Ma’ruf Amin sebagai calon wakil
presiden adalah bentuk kompromi. Ma’ruf Amin, menurut The Economist,
beraspirasi agar syariah berlaku lebih luas, cenderung melarang kegiatan
kelompok minoritas, dan bahkan kelompok Islam minoritas yang kritis
terhadapnya.
Penunjukannya membuat Jokowi seperti tak tertarik membela minoritas.
Apalagi Ma’ruf Amin adalah saksi ahli yang menjatuhkan Basuki Tjahaja
Purnama, yang notabene merupakan pasangan politik ideal Jokowi sebelumnya.
Disebutkan bahwa Jokowi sering salah dimengerti dari luar. Di luar
Indonesia, demikian dinyatakan The Economist, politikus yang memilih
reformasi dan pembangunan diandaikan akan berjuang untuk nilai-nilai
liberal pula. Namun Jokowi, dalam berbagai cara, adalah seorang
konservatif dan sangat tidak menyukai risiko.
Dengan kecerdasan politis yang tidak diragukan dan keberuntungan yang
mengorbitkannya, berarti pula kuasa dan popularitas Jokowi jarang
tertantang, memungkinkan sisi ini tetap tak terperiksa. Majalah ini pun
lantas mengutip pernyataan analis politik Kevin O’Rourke, "Ia (memiliki)
cadangan kapital politis dan tak banyak membelanjakannya." Jokowi
disebut akan menginvestasikannya kalau perlu. Namun, jika dengan
memberikan secuil ruang buat para jenderal dan ulama efek
keterpilihannya sama, bagi Jokowi, hal itu baik-baik saja.
Disebutkan betapa naluri Jokowi adalah sekuler. Dengan otoritasnya
sebagai presiden, ia melarang satu kelompok ekstremis dan secara
preventif menghalangi yang lain. Ia merupakan penggemar musik heavy
metal, istrinya tidak berkerudung, dan partainya populer bagi kelompok
agama minoritas. Yang terakhir ini, menurut The Economist, belum cukup
untuk membuat Jokowi percaya diri sekalipun dia memimpin perolehan suara
dalam setiap penjajakan awal.
ADVERTISEMENT
Sebetulnya, para pemilih tahu benar perbedaan antara religius dan
intoleransi, seperti tecermin dari perolehan suara Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan yang moderat. Namun kemoderatannya tidak akan
membantu jika politikus, dimulai dengan Jokowi, tidak berminat membela
tradisi panjang toleransi Indonesia.
Saya tidak menyatakan The Economist benar, tapi juga tidak menyatakannya
salah. Saya mengutipnya untuk menunjukkan pandangan dari luar tentang
politik di Indonesia. Hal itu selalu berguna, bukan karena lebih benar,
melainkan karena mungkin memperlihatkan yang tidak dapat kita lihat,
terutama dalam cara memandangnya. Dari suatu jarak, terdapat "keuntungan
obyektif" tertentu. Namun jarak adalah jarak.
Penggolongan seperti liberal, moderat, ekstremis, sekuler, oposisi, dan
konservatif dilakukan seolah-olah penggolongan sosial-politik di sini
terpilah sekat seketat keterpilahan konsep-konsep itu. Politik di
Indonesia memang bisa menjadi wacana politik menggunakan konsep-konsep
global, tapi konstruksi budaya setiap golongan termaksud bukanlah
praksis yang disiplin dari konsep-konsep tersebut. Bahkan, ketika Jokowi
disebut sebagai politikus, benarkah Jokowi itu politikus? Di sini semua
orang mengerti belaka siapa Jokowi-mengingkarinya atau tidak.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
