https://news.detik.com/kolom/d-4584702/kembali-pada-politik-moral
Kamis 13 Juni 2019, 12:23 WIB
Kolom
Kembali pada Politik Moral
Andil Siregar - detikNews
<https://connect.detik.com/dashboard/public/siregar.andil>
Andil Siregar <https://connect.detik.com/dashboard/public/siregar.andil>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4584702/kembali-pada-politik-moral#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4584702/kembali-pada-politik-moral#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4584702/kembali-pada-politik-moral#> 0
komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4584702/kembali-pada-politik-moral#>
Kembali pada Politik Moral Foto: Dok. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
*Jakarta* -
****Kita telah selesai menyelenggarakan pesta demokrasi pada 17 April
kemarin. Tetapi, sekalipun hajatan demokrasi tadi telah usai masyarakat
kita sepertinya masih terpolarisasi. Kita belum sepenuhnya dapat merajut
perbedaan pandangan dan pilihan yang ada pada kita. Situasi politik
justru terkesan dibuat panas oleh segelintir elite politik. Dampaknya
sangat terasa hingga ke akar rumput. Banyak isu dan aksi yang mengemuka
pascapemilu, mulai dari kecurangan sampai /people power/. Puncaknya pada
kerusuhan 22 Mei kemarin. Beginikah potret demokrasi yang ingin kita
pertontonkan?
Sejenak marilah kita bertanya, apa tujuan kita berdemokrasi? Kalau
berdemokrasi pada akhirnya akan membawa kita pada perpecahan dan
permusuhan, bukankah lebih baik kita tidak berdemokrasi? Kalau
berpolitik membawa kita untuk saling hujat, saling menjatuhkan dan
memecah belah, masihkah kita memerlukan politik? Demokrasi adalah jalan
terbaik yang sudah kita pilih. Tetapi dalam menjalankannya dibutuhkan
sikap yang dewasa dalam berdemokrasi.
Demokrasi janganlah kiranya kita cederai oleh cara berpolitik kita yang
tidak pantas. Anehnya, sebagian dari kita terkesan bangga
mempertontonkannya. Saya khawatir karena kita masing-masing tidak dewasa
dalam berdemokrasi, jadi ada pihak yang mempertanyakan pilihan
berdemokrasi. Hingga mereka akan mengatakan lebih baik kembali ke zaman
Orde Baru, karena tidak ada hiruk pikuk perpolitikan sampai ke akar
rumput seperti saat ini.
Jika ada orang berpikir seperti hal tadi, barangkali itu karena ulah
kita yang belum bisa memberikan contoh demokrasi yang baik. Atau,
jangan-jangan ada segelintir pihak yang memang sengaja mencederai
demokrasi kita. Semoga ini hanya sebatas kekhawatiran saya saja.
*Demokrasi dan Politik
*
Pilihan kita pada jalan demokrasi sudahlah sangat tepat dan patut kita
syukuri. Demokrasi sesungguhnya telah memberikan kita ruang sebagai
warga untuk ambil bagian dalam politik bangsa ini. Dengan memilih
langsung presiden dan legislatif, sudah menunjukkan bahwasanya kita
semua sama posisinya dalam negara ini. Mempunyai hak yang sama untuk
memilih dan dimungkinkan juga akan hak untuk dipilih.
Oleh karena itu, baiklah cara berdemokrasi kita kita letakkan pada alur
yang tepat. Bebas menyampaikan ide dan pandangan, tetapi tidak
kebablasan mengutarakan pendapat. Siap menang dan siap kalah. Jika ada
perselisihan, tentu dapat dimusyawarahkan atau dapat ditempuh lewat
mekanisme hukum yang berlaku di negara kita. Tanpa kita sadari kita
sering larut dalam perseteruan, karena terbuai oleh segelintir elite
politik yang tidak menunjukkan sikap berpolitik yang baik.
Banyak dari kita yang salah kaprah dalam berpolitik. Apakah salah turut
ambil bagian dalam politik? Tentu tidak, berpolitik adalah wujud dari
cara kita membangun bangsa dan negara. Barangkali yang salah adalah cara
kita dalam berpolitik.
*Politik Moral vs Politik Kekuasaan
*
Menyikapi ini, saya teringat akan dua jenis politik yang diungkapkan
Romo Mangun, yaitu politik kekuasaan dan politik moral. Politik
kekuasaan bertumpu pada cara berpolitik untuk mempertahankan dan
melaksanakan kekuasaan. Inilah yang membuat masyarakat umum selama ini
memahami bahwasanya politik itu kotor. Sedangkan yang kedua yakni
politik moral, merupakan cara berpolitik yang menekankan kepentingan
orang banyak. Inilah arti politik yang sesungguhnya.
Politik kekuasaanlah yang melahirkan ungkapan, "Di dalam politik tidak
ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi." Iya, hal itu banyak kita
lihat pada elite politik kita saat ini. Saat mereka masih di luar
pemerintahan, bisa saja begitu kompak untuk mengkritisi setiap kebijakan
pemerintahan. Tetapi ketika sebagian dari mereka tidak lagi satu kubu,
mereka malah saling hujat dan menjelekkan. Apapun dikritisi, sekalipun
baik akan dianggap salah.
Saya kira mengkritisi sah-sah saja, karena itu justru akan membuat
pemerintah tidak akan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk
kepentingannya. Tetapi satu hal yang tidak pantas menurut hemat saya
ketika kritikan kita gunakan untuk memecah belah bangsa. Menghalalkan
berbagai cara hanya untuk melanggengkan para elite yang kita dukung
menuju kekuasaan tadi.
*Belajar pada Bung Hatta
*
Kita bisa saja tidak sejalan dengan pemerintah, tetapi tidak elok jika
kita ambil bagian dalam memecah belah warga negara. Berbeda pandangan
bukan berarti bermusuhan dan menanamkan bibit kebencian. Ada cara yang
lebih elegan yang kita tempuh untuk mengkritik pemerintah. Seperti yang
dilakukan oleh wakil presiden pertama kita Mohammad Hatta terhadap
Presiden Sukarno.
Karena merasa tidak lagi sepandangan dengan Sukarno, Hatta memilih
mengundurkan diri dari wakil presiden pada 1 Desember 1956. Bahkan dia
mengkritisi Sukarno lewat tulisannya di Majalah /Pandji Masjarakat/ yang
berjudul /Demokrasi Kita/. Tetapi sekalipun kritis, dia tidak pernah
menyulut api kebencian untuk menjatuhkan Sukarno.
Kritikan yang disampaikan Bung Hatta ketika itu bukanlah bentuk
rongrongannya terhadap kekuasaan Presiden Sukarno. Tetapi murni koreksi
terhadap kesalahan yang dipandangnya fatal. Sekalipun Bung Hatta gencar
mengkritisi Bung Karno dengan tegas dia berkata, "Baik buruknya Bung
Karno, beliau adalah Presiden saya!" Demikian tegas Bung Hatta, kala
berkunjung ke Amerika, ketika dia mendapati Bung Karno diberondong
cemooh dan hinaan.
Sekalipun pandangannya berbeda jauh dengan Sukarno dia tidak pernah
mendorong isu makar atau mengganti presiden lewat cara inkonstitusional.
Mereka pecah kongsi secara politik tetapi tetap baik dalam hal urusan
kekeluargaan. Bung Hatta dapat memisahkan antara urusan politik dengan
urusan kekeluargaan. Inilah bentuk kenegarawanan yang patut diteladani
oleh para elite politik kita.
Belajar dari keteladanan Bung Hatta, yang diperjuangkan adalah politik
moral bukan politik kekuasaan. Jikalau dia haus akan kekuasaan bisa saja
dia tetap ambil bagian dalam pemerintahan. Tetapi karena dia senantiasa
ingin memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dia memilih
membangun negara ini lewat cara yang berbeda.
Hal itu senada dengan yang di ungkapkan Romo Mangun, "Dari segi politik
moral, teman abadi cuma ada tiga yaitu prinsip memperjuangkan apa yang
benar, apa yang baik, dan apa yang indah. Inilah teman yang
abadi-sejati, dan jelas tidak bisa berubah."
*Pilih Mana?
*
Saya rasa untuk menyikapi situasi dewasa ini, hal inilah yang patut kita
renungkan kembali. Mari kita pertanyakan kepada diri kita, politik
manakah yang saat ini kita pilih dan perjuangkan? Politik kekuasaan atau
politik moral? Dalam pelaksanaannya seringkali cara berpolitik yang kita
tempuh abu-abu. Serasa berpolitik moral, nyatanya yang mati-matian kita
lakukan adalah politik kekuasaan. Bahkan diam-diam sebagian dari kita
memperalat orang banyak demi kekuasaan segelintir orang.
Mari kita lihat pada kerusuhan 22 Mei kemarin, sangat disayangkan ada
korban yang jatuh. Barangkali mereka hanya alat dari segelintir orang,
yang digunakan untuk mengejar politik kekuasaan tadi. Sekiranya kita
semua sejalan pada politik moral, jatuhnya korban pada aksi 22 Mei tidak
akan terjadi. Ketika yang kita jalankan hanya politik kekuasaan,
demokrasi kita bisa saja ditunggangi hanya untuk kekuasaan kelompok
tertentu. Dengan dalih memperjuangkan rakyat dan demokrasi, kita tak
sadar sudah ditunggangi.
Bahkan bisa saja salah satu dari kita menjadi aktor yang ikut
menunggangi demokrasi. Kita ikut ambil bagian menungganginya, karena
kita juga ingin ambil bagian di dalam kekuasaan yang kita dukung. Demi
kekuasaan, kita menghalalkan segala cara hingga kita abai dengan politik
moral tadi. Apa pun yang disampaikan oleh lawan politik kita semuanya
salah sekalipun ada yang benar. Sebaliknya apa pun yang dikatakan oleh
yang sehaluan dengan kita selalu benar sekalipun itu salah.
Akhirnya karena kepentingan tadi, kita lupa pada prinsip memperjuangkan
apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang indah seperti yang ada pada
politik moral. Pada akhirnya kita susah merajut persaudaraan kembali
karena kita lupa akan politik moral. Saya kira ini berlaku untuk kedua
kubu saat ini. Baik pendukung Jokowi-Amin ataupun pendukung
Prabowo-Sandi. Di kedua kubu para pelaku politik kekuasaan tadi pasti
ada. **Tetapi, saya juga percaya di kedua kubu mereka masih tersisa
sedikit para politisi moral.
Mari kita bergandengan tangan merawat kebinekaan kita. Setelah kita
bersuara, saatnya kembali bersaudara. Jika pada waktu lalu kita berbeda
pandangan hingga menimbulkan pernyataan yang menyakiti hati, mari saling
memaafkan. Rajut kembali luka itu. Semoga masing-masing paham dan
kembali pada politik moral tadi. Saya yakin, jika kita semua warga
negara berpedoman pada politik moral tadi, kita akan berhasil
menampilkan demokrasi yang baik dan indah.
*Andil H Siregar* /guru di SMP-SMA Budi Murni 3 Medan (YPK Don Bosco),
pegiat literasi di Toba Writers Forum (TWF)/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
