----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'j.gedearka' [email protected] [nasional-list] <[email protected]>Kepada: "[email protected]" <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; Sahala Silalahi <[email protected]>; "[email protected]" <[email protected]>Terkirim: Selasa, 18 Juni 2019 20.52.51 GMT+2Judul: [nasional-list] Bambang Widjojanto Pesimistis Mampu Buktikan Kecurangan Pilpres
https://mediaindonesia.com/read/detail/241953-bambang-widjojanto-pesimistis-mampu-buktikan-kecurangan-pilpres Bambang Widjojanto Pesimistis Mampu Buktikan Kecurangan Pilpres Penulis: Rahmatul Fajri Pada: Selasa, 18 Jun 2019, 22:44 WIB Politik dan Hukum MI/ROMMY PUJIANTO Bambang Widjojanto (tengah) selaku pihak pemohon mengikuti sidang lanjutan PHPU di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6). Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandi Uno Bambang Widjojanto pesimistis bisa membuktikan kecurangan di Pilpres 2019. Hal itu disebabkan terbatasnya jumlah saksi yang diizinkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim MK membatasi jumlah saksi 15 orang dan 2 ahli. "Ada problem kalau ingin membuktikan seluruh argumentasi yang hendak kami kemukakan, rasanya 15 saksi fakta dan 2 ahli tidak mungkin untuk membuktikan," kata Bambang, dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PKPU) di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6). Baca juga: MK MInta Tak Ada Dramatisasi Soal Perlindungan Saksi Pria yang akrab dipanggil BW itu meminta majelis hakim menambah saksi menjadi 30 orang dan 5 ahli. menurutnys, jumlsh tersebut ideal untuk membuktikan kecurangan yang didalilkan. "Kami tidak ingin mengada-ada dan nanti bisa diperiksa Pak Ketua dan hakim. Permohonan ini sungguh-sungguh kami kemukakan untuk bisa membuktikan argumen yang kami ajukan," kata Bambang. Menanggapi permintaan itu, Hakim MK, Saldi Isra mengatakan berdasarkan aturan, jumlah saksi yang dapat dihadirkan sesuai dengan ketentuan hakim MK, yakni 15 saksi dan lima ahli. Saldi meminta kubu Prabowo-Sandi memaksimalkan kualitas keterangan saksi yang akan dihadirkan di persidangan berikutnya. Hakim MK lainnya, Suhartoyo mengatakan pihaknya lebih mempertimbangkan fakta-fakta dalam bentuk dokumen dan surat menyurat ketimbang keterangan saksi. Oleh karena itu, jelasnya, MK tidak pernah membatasi para pihak yang ingin menyampaikan bukti dalam bentuk dokumen. "Karena ini menggali kualitas dibanding kuantitas. Karena itu mahkamah minta kepada para pihak, walaupun apa yang didalilkan disanggah dan disampaikan meski secara oral tidak dibuktikan, kami tidak menafikan. Kami pelajari semua. Bahkan, sabtu minggu pun kami ada di kantor kami untuk pelajari bukti itu semua," imbuh Suhartoyo. (OL-8) TAGS:#Pilpres 2019#Mahkamah Konstitusi
