https://news.detik.com/kolom/d-4593667/jalan-panjang-regulasi-kendaraan-listrik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.74894418.1782076889.1561057780-827440763.1561057780
Kamis 20 Juni 2019, 15:45 WIB
Catatan Agus Pambagio
Jalan Panjang Regulasi Kendaraan Listrik
Agus Pambagio - detikNews
<https://news.detik.com/kolom/d-4593667/jalan-panjang-regulasi-kendaraan-listrik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.74894418.1782076889.1561057780-827440763.1561057780#>
Agus Pambagio
<https://news.detik.com/kolom/d-4593667/jalan-panjang-regulasi-kendaraan-listrik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.74894418.1782076889.1561057780-827440763.1561057780#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4593667/jalan-panjang-regulasi-kendaraan-listrik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.74894418.1782076889.1561057780-827440763.1561057780#>
Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4593667/jalan-panjang-regulasi-kendaraan-listrik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.74894418.1782076889.1561057780-827440763.1561057780#>
Share *0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4593667/jalan-panjang-regulasi-kendaraan-listrik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.74894418.1782076889.1561057780-827440763.1561057780#>
3 komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4593667/jalan-panjang-regulasi-kendaraan-listrik?tag_from=wp_cb_kolom_list&_ga=2.74894418.1782076889.1561057780-827440763.1561057780#>
Jalan Panjang Regulasi Kendaraan Listrik Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi
Wahyono/detikcom)
*Jakarta* - Fenomena dunia tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik
(KBL) untuk kendaraan pribadi maupun umum sudah berkembang sangat pesat
termasuk infrastruktur pendukungnya. Begitu pula di negara tetangga
ASEAN, seperti Filipina, Thailand, Singapura. Sementara di Indonesia
masih sibuk dengan urusan sektoral yang tak kunjung selesai sudah hampir
dua tahun ini. Makanya peraturan perundang-undangannya juga tak kunjung
muncul.
Posisi payung hukum untuk KBL berupa Peraturan Presiden (Perpres).
Penyusunan Rancangan Perpres Tentang Percepatan Program Kendaraan
Bermotor Berbasis Baterai (PPKB3) sudah berjalan sejak Oktober 2017 oleh
Kementerian ESDM dan hingga sekarang masih dalam proses persetujuan ke
beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian
Perindustrian dan sebagainya. Setelah itu masih harus dikembalikan dan
diproses di Kementerian Sekretariat Negara untuk kemudian baru disahkan
oleh Presiden.
Sementara kita masih berkutat dengan landasan hukum dan pembentukan
kebijakan (yang pasti masih akan seru di sektoralnya), Filipina,
Thailand, dan lainnya sudah mulai berproduksi melalui kerja sama dengan
industri KBL Jepang dan Korea Selatan. Lambannya proses legislasi
mengkhawatirkan saya karena patut diduga Indonesia akan kembali berperan
hanya sebagai perakit dan pasar penjualan kendaraan listrik apapun
mereknya, khususnya dari negara-negara ASEAN sama seperti sekarang
dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Jadi munculnya KBL Indonesia
masih dalam batas mimpi tetapi tetap harus diwujudkan.
Jika tidak ingin kembali menjadi negara terbelakang di sektor otomotif,
maka semua pihak di Republik ini harus berpikir keras dan kreatif,
bagaimana bisa melawan serbuan KBL impor, khususnya dari ASEAN dalam
kemasan perdagangan terbuka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Banyak cara
sebenarnya untuk memenangkan/booming/ kendaraan listrik asalkan tidak
mengedepankan ego sektoral dan termakan lobi Agen Tunggal Pemegang Merek
(ATPM) yang sudah lama menikmati kue besar perakitan kendaraan di Indonesia.
*Liku-Liku Pengembangan*
Pembahasan serius tentang KBL pertama kali dilakukan di Hotel Sofitel,
Nusa Dua Bali ketika saya diajak oleh Menteri ESDM membahas strategi
kendaraan listrik setelah beberapa negara menyatakan tidak lagi akan
mengizinkan kendaraan berbahan bakar fosil untuk diproduksi dan
digunakan setelah tahun 2030-2040 (tergantung negaranya). Saat itu
diputuskan bahwa tahun 2040, kendaraan berbahan bakar fosil sudah
dilarang berkeliaran di jalanan Indonesia. Semua yang hadir saat itu
"setuju" usulan Menteri ESDM. Hanya saja sekembalinya dari Bali, muncul
ketidaksetujuan dari berbagai sektor.
Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai (PPKB3)
berliku-liku dan melelahkan. Lobi demi lobi dilakukan oleh para pihak
yang berkepentingan, khususnya pihak perusahaan dan asosiasi perakit.
Bisa dimaklumi jika industri kendaraan bermotor bakar fosil dan penguasa
perakitan kendaraan bermotor Indonesia, seperti Jepang, panik dan
berusaha sekuat tenaga melobi pemerintah Indonesia supaya tidak
terburu-buru masuk ke industri KBL. Mereka pasti sudah menghitung
investasi yang sudah mereka keluarkan hingga saat ini kurang besar jika
peredaran kendaraan bermotor fosil dihentikan pada tahun 2040.
Upaya itu telah membuat Raperpres pertama ditolak oleh Kementerian
Perindustrian, Kantor Staf Presiden, dan lain-lain. Sehingga Raperpres
pertama cukup lama terkatung-katung. Lobi demi lobi terus berjalan
hingga akhirnya dicapai kesepakatan antara Kementerian Perindustrian,
Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kantor Menko Maritim, dan Kantor
Menko Perekonomian. Saat ini Raperpres masih dalam proses, menunggu
semua menteri terkait untuk memberikan paraf persetujuan Raperpres dan
segera di kembalikan ke Sekretariat Negara sebelum ditandatangani oleh
Presiden.
Dalam Raperpres final, saya ada beberapa catatan yang mungkin masih bisa
dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Raperpres, antara lain cakupan
Raperpres menekankan lebih besar pada industri KBL tetapi belum membahas
mengenai industri transportasi secara spesifik. Mengingat saat ini sudah
ada kendaraan taksi listrik (KTL) yang dikelola oleh PT Bluebird dan
sebentar lagi akan muncul bus listrik yang akan dikelola oleh PT Trans
Jakarta, ada baiknya KBL untuk angkutan umum diatur dalam Raperpres.
Secara umum Raperpres ini sudah baik karena mendukung percepatan
pengembangan industri KBL berbasis baterai. Namun demikian,
pengejawantahan secara lebih lanjut belum tampak ada penjelasan yang
memadai. Selain itu Raperpres juga belum memberikan pengaturan secara
jelas untuk peran produsen, importir, pengusaha angkutan umum, pemilik
kendaraan pribadi untuk masalah kendaraannya sendiri, suku cadang maupun
alat/charging/.
Cakupan Raperpres ini sebagian isinya hanya tertuju bagi produsen KBL
saja, padahal dari sisi pengguna atau operator/industri angkutan umum
perlu juga diatur untuk kelangsungan jalannya usaha. Namun menurut
pemerintah, yang diatur adalah semua jenis KBL dan harus berbasis
baterai, tidak dibedakan antara KBL untuk pribadi dengan KBL untuk
angkutan umum.
Untuk memperlancar dan mempercepat penggunaan KBL memang harus diberikan
beberapa insentif seperti yang diatur dalam Pasal 16-20. Insentif perlu
diberikan karena kalau tidak, perkembangan KBL akan sangat lamban. Hal
itu disebabkan karena harga KBL masih lebih mahal 30% dari kendaraan
berbahan bakar fosil. Selain itu pembatasan penggunaan kendaraan
berbahan bakar fosil juga harus dikendalikan sesuai dengan isi Pasal 15.
Insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dapat berupa fiskal maupun non fiskal. Berbagai insentif lain masih
memungkinkan juga untuk diberikan, asalkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
*Langkah Selanjutnya*
Pertama, segera Raperpres KBL ini ditandatangani Presiden dan
diberlakukan, supaya pemerintah dapat segera membuat kebijakannya.
Intinya semua kementerian terkait harus segera menetapkan kebijakan yang
komprehensif tetapi tidak tumpang tindih. Lalu terapkan penegakan hukum
(/law enforcemen/) secara tegas, kalau mau Perpres ini berjalan baik.
Kedua, pemerintah jangan mudah dilobi oleh industri perakitan kendaraan
bermotor yang sudah puluhan tahun menikmati kue besar dari rakyat
Indonesia. Kalau mereka mau terus, harus berperan di industri KBL
berbasis baterai.
Ketiga, pemerintah sebaiknya secara khusus dapat mengatur pelaksanaan
Perpres ini untuk angkutan umum jangan hanya kendaraan pribadi. Karena
biar bagaimanapun, untuk kenyamanan bergerak di kota-kota besar harus
memprioritaskan angkutan umum bukan kendaraan pribadi. Jika pemerintah
mengembangkan KBL untuk angkutan umum, ini merupakan salah satu program
strategis yang harus dikerjakan karena selain mengurangi kemacetan juga
mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan janji Indonesia di
Perjanjian Paris tentang perubahan iklim.
Mari kita tunggu implementasi Perpes KBL berbasis baterai ini.
*Agus Pambagio* /pemerhati kebijakan pubik dan perlindungan konsumen/
*(mmu/mmu)*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
