Artikel <https://www.antaranews.com/slug/artikel>
Berharap AS-China tekan risiko perang dagang di perekonomian global
Oleh Agus Salim Senin, 1 Juli 2019 10:47 WIB
Berharap AS-China tekan risiko perang dagang di perekonomian global
Presiden Joko Widodo (depan, tiga kiri) melambaikan tangan saat berfoto
bersama para pemimpin negara-negara peserta KTT G20 di Osaka Jepang,
Jumat (28/06/2019).REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool/pd. (REUTERS/KIM KYUNG-HOON)
Semua sepakat perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan
internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya
Jakarta (ANTARA) - Para pemimpin G20 telah menyepakati perlunya negara
negara anggota mempelopori pertumbuhan ekonomi global yang kuat dengan
menetapkan dan melaksanakan kebijakan perdagangan yang bebas, adil dan
tidak diskriminatif.
Kesepakatan itu memberi harapan meredanya perang dagang Amerika Serikat
dan China yang menjadi salah satu penyebab melemahnya pertumbuhan
ekonomi global.
Berbicara setelah memimpin KTT G20 di Osaka, Jepang, Sabtu(29/6),
Perdana Menteri Jepang Shinso Abe menyebutkan para pemimpin Kelompok 20
(G20) menegaskan perlunya kebijakan perdagangan yang bebas, adil dan
tidak diskriminatif itu.
Abe juga menuturkan bahwa para pemimpin juga menemukan landasan bersama
tentang perubahan iklim meskipun terdapat "perbedaan besar" dalam
pandangan di antara para anggota.
"Ekonomi global terus menghadapi risiko penurunan lantaran ketegangan
perdagangan masih terus berlanjut," kata Abe saat konferensi pers.
Menurut dia, pemimpin G20 sepakat mengenai perlunya negara-negara
anggota memelopori pertumbuhan ekonomi global yang kuat sambil bersiap
mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan.
Abe juga mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada Presiden AS
Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bahwa sangat penting untuk
terlibat dalam diskusi konstruktif yang bertujuan menyelesaikan
ketegangan perdagangan mereka.
Indonesia sendiri berharap kesempatan pertemuan dua pemimpin kekuatan
ekonomi dunia itu dapat menghasilkan kesepakatan yang berdampak positif
bagi perekonomian global termasuk Indonesia.
Presiden Joko Widodo berharap pertemuan Presiden AS Donald Trump dan
Presiden China Xi Jinping, termasuk pertemuan bilateraldi KTT G20
menghasilkan langkah terobosan yang menguntungkan perekonomian global.
"Presiden berharap, mudah-mudahan pertemuan besok ada jalan keluar, ada
langkah terobosan yang signifikan," kata Menlu Retno Marsudi, ketika
menjelaskan hasil KTT G20 hari pertama, di Osaka Jepang, Jumat (28/6).
Menlu menyebutkan harapan itu sempat disampaikan Presiden Jokowi ketika
melakukan pertemuan bilateral Indonesia dan China di sela KTT G20.
Persoalan mengenai isu perang dagang antara AS dan China tersebut juga
menjadi salah satu isu yang dibicarakan antara Presiden Joko Widodo
dengan jajaran kabinetnya dalam rapat terbatas yang digelar sebelum
pelaksanaan KTT G20 di Osaka.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa
semua pihak sepakat untuk mengakhiri perang dagang, namun hingga saat
ini belumada kesepakatan bagaimana caranya.
"Semua sepakat perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan
internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya," katanya.
Ia menjelaskan perlunya upaya mengurangi ketegangan perdagangan
internasional dibahas dalam sesi pertama KTT G20. Masalah ekonomi
global, perdagangan dan investasimerupakan isu yang paling mengemuka
dalam pertemuan G20 di Osaka Jepang.
Menkeu menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuham ekonomi global pada 2019
menjadi lebih rendah karena risiko-risiko yang sifatnya negatif telah
terjadi yaitu eskalasi dari ketegangan perdagangan terutama antara AS
dan China.
"Namun sebetulnya secara menyeluruh penyebabnya adalah munculnya sikap
proteksionisme," katanya.
Menurut Menkeu, Direkrur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyampaikan
dengan risiko ketegangan perang dagang itu, pertumbuhan ekonomi dunia
akan turun 0,5 persen.
Dengan demikian tahun 2019 ini yang diprediksi 3,5 persen dan diharapkan
bisa naik menjadi 3,6 persen, namun kalau perang dagang terus berjalan
maka pertumbuhan hanya akan mencapai 3,1 persen.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, 0,5 persen dari GDP
dunia itu lebih besar dari satu ekonomi seperti Afrika Selatan sehingga
risikonya sangat besar.
Ia menyebutkan dari pernyataan para pimpinan sepeti Presiden AS Donald
Trump, Presiden China Xi Jinping dan beberapa pimpinan mengenai situasi
saat ini, masih ada jarak terutama antara Trump dengan pimpinan lain.
Dalam pernyataan pembukaannya di KTT G20 Osaka, Trump menyampaikan bahwa
mereka menginginkan adanya perdagangan yang adil, dan adanya resiprokal
yang saling berlaku adil.
Trump juga menyampaikan pentingnya memunculkan "level playing field" dan
tidak ada kebijakan yang tidak "fair". Dalam hal ini muncul istilah
"predatory nation" yang bisa memanfaatkan perekonomian AS.
"Ini menggambarkan bahwa dalam konsep Trump masih ada negara-negara yang
dianggap melakukan praktik-praktik yang merugikan AS. Oleh karena itu
Trump mengajak kita menghapuskan berbagai macam distorsi itu untuk bisa
menciptakan kesejahteraan bersama," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa situasi saat ini
adalah karena kebijakan yang dibuat oleh suatu negara, sehingga
keinginan menciptakan kondisi "win-win solution" adalah fungsi dari
keinginan untuk memperbaiki atau menciptakan solusi itu sendiri.
Menurut Sri Mulyani, dari semua yang menyampaikan pendapat pada KTT G20
Osaka, semua menginginkan reformasi di WTO, mungkin penekanannya
berbeda, tapi yang paling penting adalah reformasi di WTO, terutama
mengenai mekanisme menangani "dispute" atau sengketa, menangani masalah
multilateral yang sifatnya mendistorsi, dan bagaimana penyelesaian
perbedaan praktik perdagangan yang adil.
"Kalau dilihat dari pertemuan ini, hampir semua sepakat kita perlu
melakukan reformasi, perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan
internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya," katanya.
Ekonomi Digital
Selain memberi perhatian kepada masalah ekonomi global, Indonesia juga
menyampaikan usulan inovasi pengembangan ekonomi digital dalam KTT G20
Osaka, Jepang. Presiden Jokowi menyampaikan inisiatif Indonesia atas
usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA Hub dalam
KTT itu.
Indonesia memberikan perhatian lebih atas isu inklusivitas dalam ekonomi
digital dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu
topik pembahasan dalam KTT G20 di Osaka, Jepang itu.
Indonesia mengonsepkan IDEA Hub sebagai sebuah wadah global bagi para
pelaku bisnis digital, utamanya yang berstatus Unicorn, untuk mengkurasi
ide serta berbagi pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat bagi
pemerintah, swasta maupun UMKM.
Usulan IDEA Hub ini dicetuskan untuk mengurangi angka kesenjangan sosial
dan ekonomi antarnegara. "IDEA Hub pada dasarnya merupakan tempat
mengurasi, mengelola, dan berbagi pengalaman model bisnis digital para
Unicorn anggota G20," ujar Presiden Jokowi dalam sesi KTT G20 yang
membahas soal ekonomi digital dan kecerdasan buatan.
Pembelajaran terhadap model bisnis digital dalam IDEA Hub tersebut
mencakup tiga area informasi, yakni "sharing economy", "workfoce
digitalization" dan "financial inclusion".
Ketiga area informasi itulah yang diharapkan dapat mengurangi
ketimpangan ekonomi antarnegara dan mempercepat ekonomi inklusif secara
global.
Isu inklusivitas inilah yang mendorong Indonesia menyelenggarakan "The
1st World Conference on Creative Economy" di Bali pada November 2018.
Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga memandang perlunya
mempersiapkan masyarakat ekonomi digital yang mampu memanfaatkan
perkembangan ekonomi digital yang tengah berkembang. Menurutnya, ada
tiga pilar utama dalam upaya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital itu.
Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia.
Kedua, pembangunan infrastruktur digital penting untuk terus ditingkatkan.
Dalam hal pembangunan infrastruktur digital, Indonesia sedang membangun
proyek Palapa Ring yang nantinya akan menyambungkan jaringan
infrastruktur digital sepanjang 13.000 kilometer. Jaringan tersebut akan
mampu menjangkau 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Adapun pilar ketiga pembangunan masyarakat ekonomi digital yang
disebutkan Presiden ialah perbaikan dan peningkatan iklim investasi
dalam mendukung pengembangan ekonomi digital. "Ketiga, ekosistem dan
iklim investasi pengembangan ekonomi digital harus terus diperbaiki,"
tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ekonomi digital dan pemerataannya harus mampu
menjangkau kepentingan segenap golongan masyarakat sebagaimana prinsip
yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)."Saya
ingin mengingatkan bahwa ekonomi digital tidak boleh melupakan
kepentingan setiap orang. Tidak boleh ada orang yang tertinggal," katanya.
Terkait dengan sistem perpajakan untuk pelaku ekonomi digital, Presiden
Jokowi menyatakan akan terus mengikuti kerja sama internasional untuk
bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital.
"Presiden Jokowi dalam pernyataannya juga akan terus mengikuti kerja
sama internasional ini untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan
yang adil di era digital," kata Menkeu Sri Mulyani.
Menkeu mengatakan para Menkeu G20 berharap pada 2020 sudah ada
kesepakatan mengenai bagaimana perpajakan untuk ekonomi digital khusunys
e-commerce.
"Sekarang ini sudah lebih dari 47 juta akun yang berasal dari luar
negeri dan nilainya sekitar 5 triliun euro yang sudah di"disclosse" yang
tadinya sangat rahasia," katanya.
Menurut Sri Mulyani, hal itu merupakan bagian dari kemajuan mengenai
"automatic exchnage of information". "Bahkan ada negara yang mampu
mendapatkan hak perpajakan negara yang hilang karena ada sekresi itu,"
katanya.
Menkeu: semua sepakat akhiri perang dagang
Play Video
Play
Unmute
Current Time 0:00
/
Duration 1:33
Loaded:0%
Seek to live, currently playing liveLIVEFullscreen
Oleh Agus Salim
Editor: Ahmad Buchori
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
