Catatan Ekonomi: Kemiskinan dan Penurunan Daya Beli Buruh Tani
Selasa , 16 Juli 2019 | 10:11
Catatan Ekonomi: Kemiskinan dan Penurunan Daya Beli Buruh Tani
Sumber Foto rmol.id
Buruh tani sedang bekerja di sawah
POPULER
Sore Ini Rupiah Sentuh Rp13.920 per Dolar AS
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10815/ekonomi/read/10802/%22>IHSG
Ditutup di Level 6.418
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10815/ekonomi/read/10801/%22>Rupiah
Pagi Ini Rp13.993 per Dolar AS
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10815/ekonomi/read/10783/%22>Pagi
Ini IHSG Dibuka Cerah ke 6.409
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10815/ekonomi/read/10784/%22>Pagi
Ini Rupiah di Posisi Rp13.926 per Dolar AS
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10815/ekonomi/read/10811/%22>
Listen to this
JAKARTA--Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengeluarkan data angka
kemiskinan penduduk yang menurun, namun lembaga pemerintan ini juga
mengungkapkan terus melemahnya daya beli petani dan buruh. Data-data
tersebut semestiya perlu dicermati secara mendalam lagi agar pengambilan
kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan jumlah
penduduk miskin turun dari posisi September 9,66% menjadi 9,41% pada
Maret. "Kalau dibandingkan September 2018 ada penurunan dari 9,66% ke
9,41% dan jumlah penduduk miskinnya turun," kata Suhariyanto, Senin
(15/7). Dijelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan tersebut karena
adanya bantuan sosial dari pemerintah.
Namun BPS juga mempublikasikan terjadinya penurunan nilai tukar petani
(NTP) dan buruh yang memperlihatkan melemahnya daya beli mereka selama
Juni lalu. Upah riil yang menurun ini karena kenaikan upah nominal tidak
sebanding dengan kenaikan harga-harga umum yang berlaku, atau biasa
disebut inflasi. Dengan demikian, meski buruh mengalami kenaikan
pendapatan, mereka mengalami pelemahan daya beli.
Suhariyanto mengingatkan bahwa upah buruh bangunan terus mengalami
penurunan daya beli, bahkan lebih rendah dibanding tahun lalu. Upah riil
buruh bangunan turun 0,34 persen dibanding Juni 2018 yang sebesar
Rp64.425 per hari. "Tentu hal-hal seperti ini perlu diawasi oleh
pemerintah," katanya.
Kita sependapat dengan Suhariyanto agar masalah ini harus diwaspadai
oleh pemerintah. Kita bahkan ingin mengingatkan pemerintah agar tidak
selalu mendengung-dengungkan penurunan angka kemiskinan tersebut sebagai
pencapaian yang bagus. Sebab ada beberapa indikator yang sebenarnya
masih menimbulkan tanda tanya, apakah penurunan angka kemiskinan
tersebut riel atau semu.
Hal tersebut perlu diperjelas.*Pertama*, menurut beberapa pengamat,
ukuran garis kemiskinan yang digunakan pemerintah terlalu rendah bila
dibadingkan kriteria Bank Dunia yang menetapkan standar pengeluaran US$2
per hari.*Kedua,*peran bantuan sosial berupa uang dan beras sangat besar
dalam membantu penduduk miskin.*Ketiga,*pemerintahan presiden Jokowi
telah menetapkan target penurunan penduduk miskin menjadi 6-8% pada
2019, yang nyatanya tidak tercapai.
Maka, pemerintah masih harus bekerja sangat keras untuk mengatasi
masalah kemiskinan tersebut dan tidak perlu terjebak dalam angka-angka
yang semu. Ini tantangan yang harus diatasi oleh Presiden Jokowi dalam
lima tahun ke depan, sekaligus beban yang tidak bisa diabaikan. Bila
tidak memberikan perhatian serius terhadap masalah ini, tampaknya bisa
diperkirakan pada akhir periode kedua pemerintahan Jokowi nanti problem
kemiskinan akan tetap sama.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri pernah menyoroti masalah
ini sebagai fakta kegagalan upaya pemerintah untuk menyejahterakan
masyarakat kelas bawah. Kenaikan kesejahteraan hanya dirasakan oleh
masyarakat kelas menengah lantaran perkembangan sejumlah sektor misalnya
sektor jasa keuangan. Namun nasib 40 persen masyakarat terbawah justru
stagnan. "Pemerintah ini gagal untuk mendongak nasib 40 persen
(masyarakat) yang terbawah yang mayoritas itu petani," ujar Faisal Basri
dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.
Problem di sektor pertanian tampaknya memang semakin rumit. Hasil
penelitian International Rice Research Institute (IRRI) beberapa waktu
lalu menunjukkan bahwa biaya produksi beras kita termahal diantara
negara-negara agraris. Biaya produksi per kilogram beras Rp 4.079,
sedangkan Vietnam hanya Rp1.700, India sebesar Rp2.306 per kg, Filipina
sebesar Rp3.224 per kg dan China sebesar Rp3.661 per kg. Salah satu
unsur biaya produksi yang mahal adalah honor buruh lepas, di Indonesia
sebesar Rp1.115 per kg padi, sedangkan Vitenam hanya Rp120 per kg.
Selain itu, biaya sewa tanah juga memberatkan harga produksi. Di
Indonesia Rp1.719 per kg padi, sedangkan di Vietnam hanya Rp387 per kg padi.
Sektor pertanian pernah menjadi kebanggaan dan andalan dalam pembangunan
nasional karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidup di wilayah
pertanian. Namun kontribusi sektor ini makin menurun karena lahan
pertanian makin terdesak oleh berbagai kepentingan lain, sedangkan
tenaga kerja yang masih bertahan juga terus berkurang.
Harga sewa tanah semakin mahal karena bersaing dengan sektor lain yang
lebh kompetitif seperti properti dan industri, sehingga petani makin
sulit menyewa lahan. Sektor pertanian makin tidak menjanjikan untuk
menopang penghidupan yang layak akibatnya makin banyak petani yang tidak
lagi fokus bercocok tanam, melainkan melakukan usaha sampingan untuk
menopang kehidupan mereka.
Kita membutuhkan politik pertanian yang lebih jelas. Pengendalian alih
fungsi lahan pertanian harus dilakukan secara ketat agar petani tidak
kehilangan sandaran kehidupannya. Pemerintah harus membantu petani dalam
menurunkan biaya produksi, melalui penyuluhan, teknologi tepat guna,
mekanisasi petanian, subsidi dan sebagainya. Sektor pertanian harus
tetap dijaga dan dikembangkan agar bisa lebih kompetitif dan mampu
bersaing dengan sektor pembangunan lainnya.
Sumber Berita:Berbagai sumber
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
