http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/10815/catatan_ekonomi__kemiskinan_dan_penurunan_daya_beli_buruh_tani
Catatan Ekonomi: Kemiskinan dan Penurunan Daya Beli Buruh TaniSelasa , 16 Juli 2019 | 10:11 JAKARTA--Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengeluarkan data angka kemiskinan penduduk yang menurun, namun lembaga pemerintan ini juga mengungkapkan terus melemahnya daya beli petani dan buruh. Data-data tersebut semestiya perlu dicermati secara mendalam lagi agar pengambilan kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan jumlah penduduk miskin turun dari posisi September 9,66% menjadi 9,41% pada Maret. "Kalau dibandingkan September 2018 ada penurunan dari 9,66% ke 9,41% dan jumlah penduduk miskinnya turun," kata Suhariyanto, Senin (15/7). Dijelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan tersebut karena adanya bantuan sosial dari pemerintah. Namun BPS juga mempublikasikan terjadinya penurunan nilai tukar petani (NTP) dan buruh yang memperlihatkan melemahnya daya beli mereka selama Juni lalu. Upah riil yang menurun ini karena kenaikan upah nominal tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga umum yang berlaku, atau biasa disebut inflasi. Dengan demikian, meski buruh mengalami kenaikan pendapatan, mereka mengalami pelemahan daya beli. Suhariyanto mengingatkan bahwa upah buruh bangunan terus mengalami penurunan daya beli, bahkan lebih rendah dibanding tahun lalu. Upah riil buruh bangunan turun 0,34 persen dibanding Juni 2018 yang sebesar Rp64.425 per hari. "Tentu hal-hal seperti ini perlu diawasi oleh pemerintah," katanya. Kita sependapat dengan Suhariyanto agar masalah ini harus diwaspadai oleh pemerintah. Kita bahkan ingin mengingatkan pemerintah agar tidak selalu mendengung-dengungkan penurunan angka kemiskinan tersebut sebagai pencapaian yang bagus. Sebab ada beberapa indikator yang sebenarnya masih menimbulkan tanda tanya, apakah penurunan angka kemiskinan tersebut riel atau semu. Hal tersebut perlu diperjelas. *Pertama*, menurut beberapa pengamat, ukuran garis kemiskinan yang digunakan pemerintah terlalu rendah bila dibadingkan kriteria Bank Dunia yang menetapkan standar pengeluaran US$2 per hari. *Kedua,* peran bantuan sosial berupa uang dan beras sangat besar dalam membantu penduduk miskin. *Ketiga,* pemerintahan presiden Jokowi telah menetapkan target penurunan penduduk miskin menjadi 6-8% pada 2019, yang nyatanya tidak tercapai. Maka, pemerintah masih harus bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut dan tidak perlu terjebak dalam angka-angka yang semu. Ini tantangan yang harus diatasi oleh Presiden Jokowi dalam lima tahun ke depan, sekaligus beban yang tidak bisa diabaikan. Bila tidak memberikan perhatian serius terhadap masalah ini, tampaknya bisa diperkirakan pada akhir periode kedua pemerintahan Jokowi nanti problem kemiskinan akan tetap sama. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri pernah menyoroti masalah ini sebagai fakta kegagalan upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat kelas bawah. Kenaikan kesejahteraan hanya dirasakan oleh masyarakat kelas menengah lantaran perkembangan sejumlah sektor misalnya sektor jasa keuangan. Namun nasib 40 persen masyakarat terbawah justru stagnan. "Pemerintah ini gagal untuk mendongak nasib 40 persen (masyarakat) yang terbawah yang mayoritas itu petani," ujar Faisal Basri dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu. Problem di sektor pertanian tampaknya memang semakin rumit. Hasil penelitian International Rice Research Institute (IRRI) beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa biaya produksi beras kita termahal diantara negara-negara agraris. Biaya produksi per kilogram beras Rp 4.079, sedangkan Vietnam hanya Rp1.700, India sebesar Rp2.306 per kg, Filipina sebesar Rp3.224 per kg dan China sebesar Rp3.661 per kg. Salah satu unsur biaya produksi yang mahal adalah honor buruh lepas, di Indonesia sebesar Rp1.115 per kg padi, sedangkan Vitenam hanya Rp120 per kg. Selain itu, biaya sewa tanah juga memberatkan harga produksi. Di Indonesia Rp1.719 per kg padi, sedangkan di Vietnam hanya Rp387 per kg padi. Sektor pertanian pernah menjadi kebanggaan dan andalan dalam pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidup di wilayah pertanian. Namun kontribusi sektor ini makin menurun karena lahan pertanian makin terdesak oleh berbagai kepentingan lain, sedangkan tenaga kerja yang masih bertahan juga terus berkurang. Harga sewa tanah semakin mahal karena bersaing dengan sektor lain yang lebh kompetitif seperti properti dan industri, sehingga petani makin sulit menyewa lahan. Sektor pertanian makin tidak menjanjikan untuk menopang penghidupan yang layak akibatnya makin banyak petani yang tidak lagi fokus bercocok tanam, melainkan melakukan usaha sampingan untuk menopang kehidupan mereka. Kita membutuhkan politik pertanian yang lebih jelas. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan secara ketat agar petani tidak kehilangan sandaran kehidupannya. Pemerintah harus membantu petani dalam menurunkan biaya produksi, melalui penyuluhan, teknologi tepat guna, mekanisasi petanian, subsidi dan sebagainya. Sektor pertanian harus tetap dijaga dan dikembangkan agar bisa lebih kompetitif dan mampu bersaing dengan sektor pembangunan lainnya.
