Tahun 1968 Soeharto membuka lebar-lebar investasi asing di Indonesia dengan
bermodalkan UU No.1/1967 tentang penanaman modal asing. Sekitar sepuluh tahun
kemudian Deng Xiaoping ikut mencopot tirai bambunya untuk investasi asing.
Dalam kunjungannya ke Jepang, DXP langsung kepincut pabrik baja. Menurutnya,
industri baja adalah tulang punggung pembangunan suatu negara.
Tidak salah memang, tapi DXP kebingungan bagaimana memulainya. Sang wakil, Gu
Mu, lalu mengusulkan gebrakan luarbiasa dalam politik RRC yaitu mengundang
penasehat asing untuk mengajari pejabat-pejabat Cina tentang pembangunan
ekonomi negara. Hal yang sebelumnya sangat tabu bagi RRC kecuali terhadap
penasehat "serumpun", Uni Soviet. DXP merasa dapat dukungan. Dia pun tak ragu
lagi untuk meminta Jepang membantu pembangunan pabrik baja Baoshan dengan Gu Mu
sebagai sebutlah kepala proyeknya.
Proses bantuan ini tidak jauh beda dengan syarat yang tercantum dalam UU
No..1/1967 yaitu alih-pengtahuan ("belajar") dan alih-teknologi (untuk
"berdikari"). Gu Mu bertugas mengatur segala sesuatunya dengan Nippon Steel,
sebagaimana Sultan HB IX diberi sebarisan teknokrat untuk mengurus PMA
(belakangan diketahui barisan itu ternyata mafia B).
Kurang jelas apa alasan DXP tiba-tiba menghentikan pembangunan Baoshan (berikut
belasan proyek pendukungnya). Yang pasti keputusan ini sangat mengganggu
hubungan RRC-Jepang yang baru dirintis untuk pulih. Penghentian proyek juga
membuat kikuk para ahli Jepang dan pekerja RRC yang mulai akrab di proyek
Baoshan dan anak-anak proyeknya.
Belakangan, atau sekarang, baru kita paham bahwa para ahli Jepang di proyek
Baoshan yang tergila-gila kerja ditawari menetap untuk melanjutkan proyek.
Mereka inilah sebenarnya kunci sukses RRC, bukan saja dalam industri baja tapi
juga reformasi ekonomi secara mendasar.
Nah, rupanya pola serupa tapi tak sama sedang diterapkan Jokowi di Indonesia.
Serupa dalam arti memakai tenaga asing. Tetapi bukan cuma tenaga ahli
sebagaimana amanat UU, melainkan juga tenaga kulinya sekalian - yang banyak
melakukan kawin kontrak dengan perempuan Indonesia.
--- SADAR@... wrote:
Sementara pakar melihat, kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini sudah lebih
baik ketimbang Tiongkok diakhir tahun 1970-an, ... Deng Xiaoping ketika itu
dengan berani mengoreksi kesalahan yl., dan menentukan kebijakan "Reformasi dan
Keterbukaan", mengundang masuk modal asing yg dimulai tahun 1980. Tentu,
disamping bertujuan mengatasi masalah lapangan kerja dan makan rakyatnya, Deng
juga berpandangan jauh, masuknya modal-asing itu digunakan untuk BELAJAR pada
asing dan BERDIKARI dikemudian hari. Ada ketentuan modal-asing yang buka usaha
harus mengoper keahlian, teknologi dan kecanggihan manajemen pada Tiongkok!
Begitulah Tiongkok berhasil bangkit menjadi sejahtera, segera akan BEBAS dari
kemiskinan dan 1,4 milyar rakyatnya memasuki taraf sedikit makmur, ... Bukan
hanya bisa memproduksikan barang-barang yang sudah ada, tapi juga dengan
BERDIKARI menciptakan barang-barang BARU yang lebih modern, canggih dan heibat
teknologinya!
Lupa saya bagaimana pengusaha Tiongkok yg mengerjakan pembangkit listrik di
Jabar, juga menekankan akan mengoper teknologi dan manajemen pada tenaga
Indonesia, dan sekarang sudah sepenuhnya dijalankan orang Indonesia sendiri!
Begitu juga dengan usaha KA-Cepat Jakarta-Bandung, sekarang saja sudah dimulai
kursus2 pada tenaga Indonesia untuk operasikan KA-Cepat itu, dengan sukarela
mengoperkan teknologi-manajemen sepenuhnya pada tenaga Indonesia, ....! Sayang
saya tidak berhasil menemukan tulisan yg menunjang, kecuali 2 tulisan dibawah
yang mendekati saja, ...
http://gelora45.com/news3/JonanDorongPLNpelajariKelistrikanChina.pdf
http://gelora45.com/news3/KACepatJktBdgPenuhCinta.pdf
Saya beberapa tahun yl. di youtube juga pernah dengar pidato Jokowi
menganjurkan masuknya modal-asing dijadikan anjang untuk belajar dan kemudian
bisa mengerjakan sendiri, ... BERDIKARI. Hanya saja saya belum berhasil
menemukannya kembali dimana Jokowi bicara. Dan tentunya sayang kalau pidato
politik "Visi Indonesia" kali ini tidak kembali menekankan PENTINGNYA untuk
BELAJAR dan BERDIKARI! Bisa betul-betul TETAP hanya menjadi bangsa KULI saja,
....!
ajeg 於 17/7/2019 20:46 寫道:
"BELAJAR" dan "BERDIKARI" itu istilahnya Chan.
--- djiekh@... wrote: Kutipan : Tidak perlu berandai-andai "kalau betul.."
karena dalam pidatonya dengan jelas Jokowi mengungkap visi dia soal investasi
asing memang untuk lapangan kerja (cari makan), bukan untuk belajar supaya
bisa berdikari seperti diamanatkan UU PMA.. Di bagian mana dari pidato Jokowi,
dia mengatakan bukan untuk belajar supaya bisa berdikari seperti diamanatkan
UUPMA ?
Pada tanggal Sel, 16 Jul 2019 pukul 17.47 ajeg menulis:
Tidak perlu berandai-andai "kalau betul.." karena dalam pidatonya dengan
jelas Jokowi mengungkap
visi dia soal investasi asing memang untuk lapangan kerja (cari makan),
bukan untuk belajar supaya bisa berdikari seperti diamanatkan UU PMA..
Tapi ya baguslah Anda sekarang berani menyebut tokoh-tokoh penguasa sebagai
'budak'. Hanya saja tidak tegas siapa tokoh yang dimaksud. Hehe...
--- SADAR@... wrote:
Yaaa, ... kalau betul pemerintah Jokowi dalam usaha membuka masuk investasi
modal-asing sekadar peningkatan pertumbuhan ekonomi, penekanannya BUKAN untuk
BELAJAR mengerjakan sendiri, ... untuk BERDIKARI! Apalagi tokoh-tokoh politik
bangsa ini masih saja hanya kejar-mengejar menggendutkan perut sendiri, ...
menunjukkan BANGSA ini pantaslah hanya jadi bangsa BUDAK!
Tapi, ... apa maksud bung "Pidato presiden rasa centeng...?" Apa maksud bung
centeng disini? Penjaga perusahaan modal-asing, mandor atau penjaga bayaran
saja, ...
ajeg 於 15/7/2019 22:20 寫道:
Dalam pidatonya Jokowi tidak bicara investasi asing untuk belajar apalagi
berdikari, tapi untuk sekedar cari makan. Alias, menjadi buruh di kompeninya
investor-investor asing.
Dan, bagi yang menghambat visi perbudakannya itu, "akan saya hajar kalau
diperlukan," kata Jokowi.
Pidato presiden rasa centeng...
--- SADAR@... wrote:
Sebenarnya saja, ... masalah investasi asing itu, darimanapun datangnya
tidak perlu ditolak! Yang lebih penting BANGSA ini harus bisa menggunakan
modal asing itu untuk BELAJAR dan merebut kesempatan mengerjakannya SENDIRI,
untuk bisa BERDIKARI dikemudian hari! Jangan TETAP saja berjiwa BUDAK,
menjadikan modal-asing itu kesempatan untuk menggendutkan sementara perut
pejabat2 saja, ...!
bhjo@.... 於 15/7/2019 11:53 寫道:
Bagus poin2 nya Jokowi. Terutama: "Jokowi meminta tak ada lagi yang alergi
terhadap investasi. Yang menghambat investasi, semua harus dipangkas. Baik itu
perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya".
Sayang kurang satu poin yg sangat penting, yg hampir selalu menjadi poin yg
penting di banyak negara yaitu Kesehatan masyarakat harus dijamin.
--- SADAR@..... wrote :
Enam Poin Pidato Visi Indonesia yang Disampaikan Jokowi
Reporter:
Fikri Arigi
Editor:
Amirullah
Senin, 15 Juli 2019 08:57 WIBIndonesia's incumbent president Joko Widodo, who
was re-elected on April's election gestures as he delivers a speech to
highlight his vision for the next five years in Bogor, West Java province,
July 14, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi pada Ahad 14
Juli 2019 menyampaikan pidatonya dalam acara Visi Indonesia. Pada acara yang
digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat
tersebut, Jokowi menyampaikan visi pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin di
periode ke depan.
Baca: Jokowi: Kalau Ada Lembaga yang Tak Bermanfaat, Akan Saya Bubarkan ––
ADVERTISEMENT ––
Pada pidatonya tersebut Jokowi mengulas soal pembangunan infrastruktur yang
akan terus ia lanjutkan. Selain itu Jokowi juga menjanjikan akan fokus dalam
pembangunan sumber daya manusia di periode ini. Berikut poin-poin pidato Visi
Indonesia Jokowi:
1. Pembangunan dan Penyambungan Infrastruktur
Jokowi mengatakan akan meneruskan membangun infrastruktur. Menurut Jokowi,
infrastruktur-infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan
bandara, akan dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian, seperti pusat
produksi masyarakat, kawasan ekonomi khusus, industri kecil, dan pariwisata.
Dia juga berjanji bakal memastikan infrastuktur-infrastruktur besar dengan
persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.
Mantan Wali Kota Solo ini memastikan bahwa dalam lima tahun ke depan program
pembangunan infrastruktur masih akan terus berlanjut. Ke depan, pembangunan
bakal dipercepat untuk menyambungkan masing-masing infrastrukur yang telah
dibangun agar terkoneksi. "Ke depan akan kita lanjutkan dengan lebih cepat dan
menyambungkan infrastruktur besar tersebut seperti jalan tol, kereta api,
pelabuhan dan bandara," tuturnya.
2. Fokus ke Pembangunan SDM
Jokowi mengatakan pembangunan sumber daya manusia akan menjadi fokus. Caranya,
kata Jokowi, ialah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita, dan anak
sekolah. Dia juga berjanji bakal meningkatkan kualitas pendidikan dan
vokasional.
Selain itu, Jokowi mengatakan akan membentuk manajemen talenta nasional. Dia
berujar, hal ini demi menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap
menghadapi diaspora dan persaingan global. "Pemerintah akan mengidentifikasi,
memfasilitasi, dan memberikan dukungan bagi pengembangan talenta Indonesia,"
kata Jokowi.
3. Membuka Keran Investasi Seluas-luansya
Selanjutnya Jokowi mengatakan akan membuka keran investasi seluas-luasnya. Dia
mengklaim investasi menjadi salah satu kunci membuka lapangan kerja yang
seluas-luasnya. Jokowi meminta tak ada lagi yang alergi terhadap investasi.
"Yang menghambat investasi, semua harus dipangkas. Baik itu perizinan yang
lambat, berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati ke depan, ke
depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan
saya cek, akan saya hajar kalau diperlukan," kata Jokowi.
4. Reformasi Birokrasi
Untuk periode keduanya Jokowi mengatakan memiliki visi melakukan reformasi
birokrasi. Ia mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat dan terbukti
melakukan pungutan liar atau pungli. Ia pun menyebut bakal membubarkan
lembaga-lembaga yang tak efisien dan bermasalah.
Jokowi mengatakan, di periode kedua nanti dia bakal memastikan birokrasi
efektif dan efisien. Dia ingin nantinya lembaga-lembaga menjadi lebih
sederhana, simpel, dan lincah. Jokowi pun mewanti-wanti agar pola pikir para
birokrat diubah dalam rangka reformasi struktural ini. Menurut Jokowi, kunci
dari reformasi birokrasi ialah kecepatan pelayanan dan perizinan. Jokowi
berujar bakal mengecek dan mengontrol sendiri jalannya birokrasi di bawah
pemerintahannya.
"Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan,"
ucap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
5. APBN Tepat Sasaran
ADVERTISEMENT
Selanjutnya Jokowi mengatakan bakal menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang digunakan fokus dan tepat sasaran. "Karena setiap rupiah
yang keluar semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan rakyat," ucapnya.
6. Oposisi Mulia Tanpa Dendam
Selain visi pemerintahan, ia juga sedikit mengulas soal visi politiknya.
Menurut Jokowi menjadi oposisi juga hal mulia dalam demokrasi. "Dalam
demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan
militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia.
Silakan," kata Jokowi dalam pidatonya.
Namun Jokowi meminta agar pilihan oposisi itu tak menimbulkan dendam dan
kebencian. Dia meminta agar pilihan itu tak disertai dendam, kebencian,
cacian, hinaan, dan makian. Jokowi beralasan, Indonesia adalah negara yang
memiliki norma agama, etika, tata krama, dan budaya yang luhur.
Baca: Jokowi: Oposisi Itu Sangat Mulia, Asal Jangan Menimbulkan Dendam
"Saya yakin, kita semua berkomitmen meletakkan demokrasi yang berkeadaban, yang
menjunjung tinggi kepribadian Indonesia, yang menunjung tinggi martabat
Indonesia, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia Maju, Adil dan
Makmur," ujarnya.
FIKRI ARIGI | BUDIARTI UTAMI PUTRI | DIAS PRASONGKO
