Begini, saya tidak menyimpulkan pendapat siapa pun tentang antiklimaks
pembangunan Soeharto. Orang-orang pandai itu juga tidak menyimpulkan tapi
mencoba menganalisis situasi terkait krisis multidimensi yang tiba-tiba datang
dan berujung pada jatuhnya Soeharto. Saya mah cuma memperkirakan, cuma
mengira-ngira, nekolim tidak bakal seenaknya menekan hingga merusak industri
pesawat IPTN jika Indonesia punya senjata nuklir.
Kenapa?
Karena seperti kita tahu, industri pesawat adalah pertaruhan terakhir Soeharto
di tengah tekanan nekolim yang anti Pangab M. Yusuf dan menuding Soeharto
membiarkan Abdurrahman Wahid menjadi ketua NU. Dasar ndableg Soeharto malah
membangkang dan dianggap melampaui batas ketika cengengesan berfoto-foto di
Tembok Cina. Tentu saja saya tidak sepandai para analis itu makanya cuma bisa
membayangkan serunya kombinasi antara kopignya Soeharto - pertaruhan terakhir
(pesawat) - dan jendral klotokan dengan tombol nuklir di tangan. Dengan begitu
saya kira nekolim akan sedikit sopan dan tidak berani menghancurkan proyek
industri pesawat.
Jadi, senjata nuklir yang saya maksud bukan sebagai ukuran kemajuan, melainkan
sebagai payung atau posisi tawar, yah kira-kira seperti RRC atau Korut
misalnya. Secara pribadi saya sih tidak berkepentingan dan tidak berharap
Indonesia punya senjata nuklir. Biarlah Indonesia berjuang dengan segala
kemampuan yang ada. Lebih baik mati karena keterbatasan mempertahankan hak
ketimbang hancur lantaran bermurah hati menolong imperialis berkembang.
--- SADAR@... wrote:
Belajar dari SEJARAH, ...! Bung melihat reformasi yang didtempuh Deng "tidak
jauh berbeda" dengan strategi pembangunan ORBA, masa Soeharto! Pada saat
investasi modal asing, menekankan prinsip "belajar untuk BERDIKARI!". Tapi,
KENYATAAN yang terjadi justru BERTOLAK BELAKANG! Mengapa?
Dari banyak pendapat-pendapat yang membahas sebab-musabab kegagalan Soeharto
dan melajunya Deng, bung simpulkan karena Indonesia tidak punya senjata nuklir!
Padahal kenyataan juga cukup banyak negara-negara cukup maju TANPA senjata
nuklir, kok! Ambil saja tetangga kita Singapore, Korea-Selatan dan juga Jepang
sendiri yg jadi GURU pabrik BAJA Tiongkok, Bao Gang itu! Nampak jelas tidak ada
hubungan dengan ada tidak senjata nuklir, ...!
Dari sekian banyak tulisan yang bermunculan menyambut 70 Tahun berdirinya
Republik Rakyat Tiongkok, adanya Partai Komunis Tiongkok yang TEGUH, KUAT dan
sepenuhnya mengabdi RAKYAT itulah yang terangkat sebagai sebab UTAMA mereka
simpulkan mengapa pembangunan masyarakat sosialisme Tiongkok bisa berhasil
dengan baik. Tanpa Ketua Mao tidak ada Tiongkok baru, Tanpa PKT tidak ada
Tiongkok yang besar dan kuat sekarang ini, ...! Sebaliknya di Indonesia Partai
Komunis malah di basmi oleh Soeharto, ...! Ini pertama;
Kedua, dengan segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi diawal 30 tahun
pertama, (1949-1979) dimasa Mao, TETAP harus diakui Mao telah berhasil
membangun dasar ekonomi yang cukup baik dan inilah yang jadi landasan untuk
mencapai kemajuan cepat di 40 tahun berikut. Begitu kesimpulan Ketua Hu Jintao,
ditahun 2009 saat memperingati 60 tahun RRT. Jadi, adanya dasar ekonomi yang
cukup baik sebagai syrat objektif, memungkinkan ahli-ahli Tiongkok mengerjakan
sendiri! Tanpa ada dasar ekonomi yg mumpuni, masuknya industri canggih dinegeri
itu benar-benar hanya akan menjadi tempat berproduksi dengan memanfaatkan
tenaga-kerja murah saja, ...
Ketiga, masalah SDM nya, yaitu kesadaran masyarakat cukup kuat untuk menjadi
TUAN dan TEGAK BERDIRI dinegerinya sendiri, untuk itu harus bisa mengerjakan
sendiri! Semangat BERDIKARI yang tinggi, dengan disertai penguasaan ilmu,
teknologi yang memadai, ... jadi memungkinkan belajar apa yang mereka kerjakan!
Bukan hanya mencontoh, tapi juga berkemampuan mengembangkannya bahkan lebih
lanjut mencipta sesuatu yang lebih canggih, ... sesuatu yang berbeda dan baru
samasekali.
Dan, kalau saya perhatikan bagaimana ambisi Tiongkok tidak henti-hentinya terus
meningkatkan dan mengembangkan tenaga teknokrat, disamping tetap mengirimkan
pemuda-pemudi nya sekolah diluarnegeri, negara-negara maju, padahal lulusan
Universitas dalam negeri saja setiap tahunnya sudah 9 juta! Lalu, masih saja
berusaha keras menyedot masuk ahli-ahli asing, dengan memberi KEMUDAHAAN pada
ahli-ahli asing untuk bekerja, dan hidup di Tiongkok! Sungguh luar biasa, ...!!!
ajeg 於 19/7/2019 11:45 寫道:
Begitulah sejarah. Tidak boleh dilupakan. Jalan reformasi yang ditempuh Deng
jelas tidak jauh berbeda dengan strategi pembangunan Orba, sama-sama membuka
pintu investasi asing dengan menekankan prinsip "belajar" untuk "berdikari"
(alih-pengetahuan dan alih-teknologi). Hasilnya, ketika RRC baru menandatangani
kontrak pembangunan pabrik baja, Indonesia sudah merintis pembuatan mobil
nasional.
Sialnya, kalangan taipan Indonesia pada berebut kue sehingga proyek mobnas
seperti hidup segan mati tak mau. Sementara, pinjaman dari IGGI praktis hanya
untuk penambal sektor konsumtif - dan tetap dipaksakan untuk diterima sekalipun
Indonesia sempat mencapai swasembada pangan / beras.
Ketika muncul ahli pesawat lulusan Jerman, Soeharto melihatnya sebagai
peluang untuk lompat ke era industri teknologi tinggi. Maka dialihkanlah dana
reboisasi untuk memodali proyek pesawat N250. Tetapi seperti kita tahu, proyek
ini bikin nekolim pening kepala, takut Indonesia lepas dari ketergantungan pada
utang. Dengan segala cara mereka menekan Indonesia agar pesawat N250 dan
produk-produk IPTN berikutnya tidak laku. Termasuk dengan cara mengganggu
negara-negara pemesan N250 sampai dengan menyingkirkan Soeharto.
Ini memang antiklimaks dari pembangunan Orba. Banyak pendapat yang membahas
sebab-musabab kegagalan Soeharto dan melajunya Deng. Tetapi saya kira perbedaan
utamanya cuma satu, Indonesia tidak punya senjata nuklir.
Lepas dari urusan nuklir, kekecewaan Anda terhadap Jokowi itu wajib hukumnya.
Rapopo terlambat daripada tidak samasekali :) Lihat saja, orang itu sering
tidak patuh pada peraturan, undang-undang, bahkan etika. Termasuk, menggilas
UU PMA yang mengamanatkan alih-pengetahuan dan alih-teknologi. Alias hanya
boleh mengundang tenaga ahli tanpa perlu mendatangkan tenaga kuli. Kebaikan
hati Jokowi pada kuli-kuli asing itu jelas memperbesar peluang Indonesia
menjadi negara gagal.
--- SADAR@... wrote:
Sepengetahuan saya ditahun 60-an, untuk menilai kekuatan satu negara itu
dilihat hasil produksi baja, tekstil dan beras, ... jadi, pantaslah saat Deng
tahun 1977 diangkat kembali menjadi wk. Ketua PKT dan wk. PM, keluar negeri
pertama ke Jepang ditahun itu juga, minta meninjau pabrik baja Jepang
terbesar, Nippon Steel. Dalam perbincangan dengan kepala pabrik, Deng
mengajukan kehendaknya membangun pabrik baja sekaliber Nippon Steel itu di
Tiongkok, ... Rupanya gayung bersambut! Pihak Jepang siap membantu seluruh
perlengkapan dan teknologi modern yg mereka gunakan itu, ... Tahun 78 surat
kontrak pembangunan pabrik Bao Gang di Shanghai ditandatangi, tahap pertama,
tahun 80 Tanur pertama sudah bisa produksi, dan seluruh rencana pembangunan yg
3 tahap itu dalam 7 tahun selesai.
Ditahun 2000 produksi baja Bao Gang sudah setara dengan Nippon Steel, tapi
memasuki tahun 2010 sudah jauh melebihi, saya tidak ingat berapa juta
ton/tahunnya. Tapi, darimana dengar Deng tiba-tiba menghentikan pembangunan
proyek Bao Gang dan membuat hubungan RRT-JP terganggu? TIDAK! Tahun 2017 yl.
tokoh-tokoh Nippon Steel, termasuk Presdir yg pertama menerima Deng juga hadir
memperingati Bao Gang 40Tahun, dan pejabat2 Bao Gang tetap memanggilnya bapak
GURU! Sedang sang GURU pun tidak ragu-ragu memuji MURID yang heibat berhasil
melampaui gurunya! Satu pertemuan kembali yang sangat bersahabat dan saling
menghormati!
Sedang hubungan RRT-JP memburuk setelah golongan kanan JP, dengan PM. Shinzo
Abe sekitar tahun 2012 menjual pulau Diao Yu yg jadi sengketa itu pada
konglomerat yg hendak bangun pelabuhan disana, ...
ajeg 於 18/7/2019 16:15 寫道:
Tahun 1968 Soeharto membuka lebar-lebar investasi asing di Indonesia
dengan bermodalkan UU No.1/1967 tentang penanaman modal asing. Sekitar sepuluh
tahun kemudian Deng Xiaoping ikut mencopot tirai bambunya untuk investasi
asing. Dalam kunjungannya ke Jepang, DXP langsung kepincut pabrik baja.
Menurutnya, industri baja adalah tulang punggung pembangunan suatu negara..
Tidak salah memang, tapi DXP kebingungan bagaimana memulainya. Sang wakil,
Gu Mu, lalu mengusulkan gebrakan luarbiasa dalam politik RRC yaitu mengundang
penasehat asing untuk mengajari pejabat-pejabat Cina tentang pembangunan
ekonomi negara. Hal yang sebelumnya sangat tabu bagi RRC kecuali terhadap
penasehat "serumpun", Uni Soviet. DXP merasa dapat dukungan. Dia pun tak ragu
lagi untuk meminta Jepang membantu pembangunan pabrik baja Baoshan dengan Gu Mu
sebagai sebutlah kepala proyeknya.
Proses bantuan ini tidak jauh beda dengan syarat yang tercantum dalam UU
No.1/1967 yaitu alih-pengtahuan ("belajar") dan alih-teknologi (untuk
"berdikari"). Gu Mu bertugas mengatur segala sesuatunya dengan Nippon Steel,
sebagaimana Sultan HB IX diberi sebarisan teknokrat untuk mengurus PMA
(belakangan diketahui barisan itu ternyata mafia B).
Kurang jelas apa alasan DXP tiba-tiba menghentikan pembangunan Baoshan
(berikut belasan proyek pendukungnya). Yang pasti keputusan ini sangat
mengganggu hubungan RRC-Jepang yang baru dirintis untuk pulih.. Penghentian
proyek juga membuat kikuk para ahli Jepang dan pekerja RRC yang mulai akrab di
proyek Baoshan dan anak-anak proyeknya.
Belakangan, atau sekarang, baru kita paham bahwa para ahli Jepang di proyek
Baoshan yang tergila-gila kerja ditawari menetap untuk melanjutkan proyek.
Mereka inilah sebenarnya kunci sukses RRC, bukan saja dalam industri baja tapi
juga reformasi ekonomi secara mendasar.
Nah, rupanya pola serupa tapi tak sama sedang diterapkan Jokowi di
Indonesia. Serupa dalam arti memakai tenaga asing. Tetapi bukan cuma tenaga
ahli sebagaimana amanat UU, melainkan juga tenaga kulinya sekalian - yang
banyak melakukan kawin kontrak dengan perempuan Indonesia.
--- SADAR@... wrote:
Sementara pakar melihat, kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini sudah lebih
baik ketimbang Tiongkok diakhir tahun 1970-an, ... Deng Xiaoping ketika itu
dengan berani mengoreksi kesalahan yl., dan menentukan kebijakan "Reformasi dan
Keterbukaan", mengundang masuk modal asing yg dimulai tahun 1980. Tentu,
disamping bertujuan mengatasi masalah lapangan kerja dan makan rakyatnya, Deng
juga berpandangan jauh, masuknya modal-asing itu digunakan untuk BELAJAR pada
asing dan BERDIKARI dikemudian hari. Ada ketentuan modal-asing yang buka usaha
harus mengoper keahlian, teknologi dan kecanggihan manajemen pada Tiongkok!
Begitulah Tiongkok berhasil bangkit menjadi sejahtera, segera akan BEBAS dari
kemiskinan dan 1,4 milyar rakyatnya memasuki taraf sedikit makmur, ... Bukan
hanya bisa memproduksikan barang-barang yang sudah ada, tapi juga dengan
BERDIKARI menciptakan barang-barang BARU yang lebih modern, canggih dan heibat
teknologinya!
Lupa saya bagaimana pengusaha Tiongkok yg mengerjakan pembangkit listrik di
Jabar, juga menekankan akan mengoper teknologi dan manajemen pada tenaga
Indonesia, dan sekarang sudah sepenuhnya dijalankan orang Indonesia sendiri!
Begitu juga dengan usaha KA-Cepat Jakarta-Bandung, sekarang saja sudah dimulai
kursus2 pada tenaga Indonesia untuk operasikan KA-Cepat itu, dengan sukarela
mengoperkan teknologi-manajemen sepenuhnya pada tenaga Indonesia, ...! Sayang
saya tidak berhasil menemukan tulisan yg menunjang, kecuali 2 tulisan dibawah
yang mendekati saja, ...
http://gelora45.com/news3/JonanDorongPLNpelajariKelistrikanChina.pdf
http://gelora45.com/news3/KACepatJktBdgPenuhCinta.pdf
Saya beberapa tahun yl. di youtube juga pernah dengar pidato Jokowi
menganjurkan masuknya modal-asing dijadikan anjang untuk belajar dan kemudian
bisa mengerjakan sendiri, ... BERDIKARI. Hanya saja saya belum berhasil
menemukannya kembali dimana Jokowi bicara. Dan tentunya sayang kalau pidato
politik "Visi Indonesia" kali ini tidak kembali menekankan PENTINGNYA untuk
BELAJAR dan BERDIKARI! Bisa betul-betul TETAP hanya menjadi bangsa KULI saja,
....!
ajeg 於 17/7/2019 20:46 寫道:
"BELAJAR" dan "BERDIKARI" itu istilahnya Chan.
--- djiekh@... wrote:
Kutipan : Tidak perlu berandai-andai "kalau betul.." karena dalam pidatonya
dengan jelas Jokowi mengungkap visi dia soal investasi asing memang untuk
lapangan kerja (cari makan), bukan untuk belajar supaya bisa berdikari seperti
diamanatkan UU PMA.. Di bagian mana dari pidato Jokowi, dia mengatakan bukan
untuk belajar supaya bisa berdikari seperti diamanatkan UUPMA ?
Pada tanggal Sel, 16 Jul 2019 pukul 17.47 ajeg menulis:
Tidak perlu berandai-andai "kalau betul.." karena dalam pidatonya dengan
jelas Jokowi mengungkap
visi dia soal investasi asing memang untuk lapangan kerja (cari makan), bukan
untuk belajar supaya bisa berdikari seperti diamanatkan UU PMA..
Tapi ya baguslah Anda sekarang berani menyebut tokoh-tokoh penguasa sebagai
'budak'. Hanya saja tidak tegas siapa tokoh yang dimaksud. Hehe...
--- SADAR@... wrote:
Yaaa, ... kalau betul pemerintah Jokowi dalam usaha membuka masuk investasi
modal-asing sekadar peningkatan pertumbuhan ekonomi, penekanannya BUKAN untuk
BELAJAR mengerjakan sendiri, ... untuk BERDIKARI! Apalagi tokoh-tokoh politik
bangsa ini masih saja hanya kejar-mengejar menggendutkan perut sendiri, ...
menunjukkan BANGSA ini pantaslah hanya jadi bangsa BUDAK!
Tapi, ... apa maksud bung "Pidato presiden rasa centeng...?" Apa maksud bung
centeng disini? Penjaga perusahaan modal-asing, mandor atau penjaga bayaran
saja, ...
ajeg 於 15/7/2019 22:20 寫道:
Dalam pidatonya Jokowi tidak bicara investasi asing untuk belajar apalagi
berdikari, tapi untuk sekedar cari makan. Alias, menjadi buruh di kompeninya
investor-investor asing.
Dan, bagi yang menghambat visi perbudakannya itu, "akan saya hajar kalau
diperlukan," kata Jokowi.
Pidato presiden rasa centeng...
--- SADAR@... wrote:
Sebenarnya saja, ... masalah investasi asing itu, darimanapun datangnya
tidak perlu ditolak! Yang lebih penting BANGSA ini harus bisa menggunakan modal
asing itu untuk BELAJAR dan merebut kesempatan mengerjakannya SENDIRI, untuk
bisa BERDIKARI dikemudian hari! Jangan TETAP saja berjiwa BUDAK, menjadikan
modal-asing itu kesempatan untuk menggendutkan sementara perut pejabat2 saja,
...!
bhjo@.... 於 15/7/2019 11:53 寫道:
Bagus poin2 nya Jokowi. Terutama: "Jokowi meminta tak ada lagi yang alergi
terhadap investasi. Yang menghambat investasi, semua harus dipangkas. Baik itu
perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya".
Sayang kurang satu poin yg sangat penting, yg hampir selalu menjadi poin yg
penting di banyak negara yaitu Kesehatan masyarakat harus dijamin.
--- SADAR@..... wrote :
Enam Poin Pidato Visi Indonesia yang Disampaikan Jokowi
Reporter:
Fikri Arigi Editor:
Amirullah
Senin, 15 Juli 2019 08:57 WIB Indonesia's incumbent president Joko Widodo,
who was re-elected on April's election gestures as he delivers a speech to
highlight his vision for the next five years in Bogor, West Java province, July
14, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi pada Ahad 14
Juli 2019 menyampaikan pidatonya dalam acara Visi Indonesia. Pada acara yang
digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat
tersebut, Jokowi menyampaikan visi pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin di
periode ke depan. Baca: Jokowi: Kalau Ada Lembaga yang Tak Bermanfaat, Akan
Saya Bubarkan
Pada pidatonya tersebut Jokowi mengulas soal pembangunan infrastruktur yang
akan terus ia lanjutkan. Selain itu Jokowi juga menjanjikan akan fokus dalam
pembangunan sumber daya manusia di periode ini. Berikut poin-poin pidato Visi
Indonesia Jokowi:
1. Pembangunan dan Penyambungan Infrastruktur
Jokowi mengatakan akan meneruskan membangun infrastruktur. Menurut Jokowi,
infrastruktur-infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan
bandara, akan dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian, seperti pusat
produksi masyarakat, kawasan ekonomi khusus, industri kecil, dan pariwisata.
Dia juga berjanji bakal memastikan infrastuktur-infrastruktur besar dengan
persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.
Mantan Wali Kota Solo ini memastikan bahwa dalam lima tahun ke depan program
pembangunan infrastruktur masih akan terus berlanjut. Ke depan, pembangunan
bakal dipercepat untuk menyambungkan masing-masing infrastrukur yang telah
dibangun agar terkoneksi. "Ke depan akan kita lanjutkan dengan lebih cepat dan
menyambungkan infrastruktur besar tersebut seperti jalan tol, kereta api,
pelabuhan dan bandara," tuturnya.
2. Fokus ke Pembangunan SDM
Jokowi mengatakan pembangunan sumber daya manusia akan menjadi fokus.
Caranya, kata Jokowi, ialah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita,
dan anak sekolah. Dia juga berjanji bakal meningkatkan kualitas pendidikan dan
vokasional.
Selain itu, Jokowi mengatakan akan membentuk manajemen talenta nasional. Dia
berujar, hal ini demi menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap
menghadapi diaspora dan persaingan global. "Pemerintah akan mengidentifikasi,
memfasilitasi, dan memberikan dukungan bagi pengembangan talenta Indonesia,"
kata Jokowi.
3. Membuka Keran Investasi Seluas-luansya
Selanjutnya Jokowi mengatakan akan membuka keran investasi seluas-luasnya..
Dia mengklaim investasi menjadi salah satu kunci membuka lapangan kerja yang
seluas-luasnya. Jokowi meminta tak ada lagi yang alergi terhadap investasi.
"Yang menghambat investasi, semua harus dipangkas. Baik itu perizinan yang
lambat, berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati ke depan, ke
depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan
saya cek, akan saya hajar kalau diperlukan," kata Jokowi.
4. Reformasi Birokrasi
Untuk periode keduanya Jokowi mengatakan memiliki visi melakukan reformasi
birokrasi. Ia mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat dan terbukti
melakukan pungutan liar atau pungli. Ia pun menyebut bakal membubarkan
lembaga-lembaga yang tak efisien dan bermasalah.
Jokowi mengatakan, di periode kedua nanti dia bakal memastikan birokrasi
efektif dan efisien. Dia ingin nantinya lembaga-lembaga menjadi lebih
sederhana, simpel, dan lincah. Jokowi pun mewanti-wanti agar pola pikir para
birokrat diubah dalam rangka reformasi struktural ini. Menurut Jokowi, kunci
dari reformasi birokrasi ialah kecepatan pelayanan dan perizinan. Jokowi
berujar bakal mengecek dan mengontrol sendiri jalannya birokrasi di bawah
pemerintahannya.
"Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan,"
ucap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
5. APBN Tepat Sasaran
Selanjutnya Jokowi mengatakan bakal menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang digunakan fokus dan tepat sasaran. "Karena setiap rupiah
yang keluar semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, meningkatkan
kesejahteraan rakyat," ucapnya.
6. Oposisi Mulia Tanpa Dendam
Selain visi pemerintahan, ia juga sedikit mengulas soal visi politiknya.
Menurut Jokowi menjadi oposisi juga hal mulia dalam demokrasi. "Dalam
demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan
militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia.
Silakan," kata Jokowi dalam pidatonya.
Namun Jokowi meminta agar pilihan oposisi itu tak menimbulkan dendam dan
kebencian. Dia meminta agar pilihan itu tak disertai dendam, kebencian, cacian,
hinaan, dan makian. Jokowi beralasan, Indonesia adalah negara yang memiliki
norma agama, etika, tata krama, dan budaya yang luhur.
Baca: Jokowi: Oposisi Itu Sangat Mulia, Asal Jangan Menimbulkan Dendam "Saya
yakin, kita semua berkomitmen meletakkan demokrasi yang berkeadaban, yang
menjunjung tinggi kepribadian Indonesia, yang menunjung tinggi martabat
Indonesia, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia Maju, Adil dan
Makmur," ujarnya.
FIKRI ARIGI | BUDIARTI UTAMI PUTRI | DIAS PRASONGKO
