Kamis 15 Agustus 2019, 10:30 WIB
Kolom
Jokowi, Pengakuan, dan Pembuktian
Ronny P Sasmita - detikNews
Ronny P Sasmita
<https://connect.detik.com/dashboard/public/sweety.revolution>
Share*0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4666294/jokowi-pengakuan-dan-pembuktian#>Tweet
<https://news.detik.com/kolom/d-4666294/jokowi-pengakuan-dan-pembuktian#>Share*0*
<https://news.detik.com/kolom/d-4666294/jokowi-pengakuan-dan-pembuktian#>0
komentar
<https://news.detik.com/kolom/d-4666294/jokowi-pengakuan-dan-pembuktian#>
Jokowi, Pengakuan, dan PembuktianPresiden Jokowi (Foto: Andhika
Prasetia/detikcom)
*Jakarta*-
Bagi Jokowi, lima tahun pertama adalah masa penuh perjuangan untuk
mendapat pengakuan publik. Sebagaimana sering diteorikan oleh para
pendukungnya, Jokowi datang dari segmen kebanyakan. Kondisi tersebut
akhirnya membuat legitimasi Jokowi tak langsung mendarat mulus di hati
semua masyarakat Indonesia. Dibutuhkan banyak terobosan baru untuk
menciptakan momen-momen keterpanaan publik agar pelan-pelan pengakuan
masif terkumpul menjadi penyempurna legitimasi politiknya di istana.
Memang, sebagian besar publik dididik dengan kriteria persepsional yang
ketat untuk menerima seorang pemimpin. Sejarah pun mengajarkan demikian.
Sekalipun latar belakang Sukarno dan Soeharto terkesan sangat populis,
misalnya, tapi/track record/dan torehan prestasi mereka mendatangkan
prestise elitis tersendiri yang berkelas dunia. Sukarno ditahbiskan
sebagai proklamator. Suaranya yang mengaudiokan teks proklamasi dianggap
sebagai suara sakti pemutus relasi kolonialisme di negeri ini.
Begitu pula dengan Soeharto. Dia tak berbintang empat kala itu, tapi
adalah aktor utama pemutus relasi sejarah Indonesia dengan Orde Lama
yang dianggap sudah usang. Dan, betapapun kentalnya stigma otoriter yang
dilekatkan kepadanya, transformasi dan pembangunan ekonomi Indonesia di
era kepemimpinannya cukup diakui dunia.
Pun Habibie dan Megawati, keduanya bergaris sejarah elite yang cukup
kental. Habibie dipersepsikan sebagai salah satu kader pemimpin
teknokrat di bawah binaan langsung Soeharto. Seorang bintang yang
memperkenalkan teknologi tinggi kepada Indonesia. Bahkan, kala itu
publik sempat diperkenalkan konsep pembangunan ala Habibie dengan
sebutan/habibinomic/, pembangunan berbasiskan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi, justru pada saat Soeharto masih berkuasa.
Sementara itu, Megawati adalah anak kandung dari Sukarno. Mengalami
alienasi yang cukup akut pada era Orde Baru. Dikucilkan dari ruang
publik dan dibatasi gerakan politiknya, persis seperti yang dialami
bapaknya pasca 1965. Amunisi yang sudah ada tersebut bertemu dengan
statusnya sebagai seorang perempuan. Maka dengan mudah akan muncul
persepsi tentang seorang wanita tangguh, yang dianggap siap menjadi
wanita pertama yang menjadi presiden di negeri ini. Publik cukup arif
menerimanya kala itu mengingat modal sosial, modal sejarah, dan modal
politik yang sangat paripurna sifatnya.
Begitu pula dengan SBY. Dia memang berada di luar kedua jalur itu, tapi
sebenarnya tidaklah terlalu jauh di luar. Garis kejenderalan masih
terbilang kental melekat di dalam autobiografi politiknya mengingat SBY
adalah menantu idaman Sarwo Eddie, perwira bintang yang memang sempat
menjadi bintang pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Berlatar
militer, otomatis perawakan SBY memenuhi langsung kualifikasi
persepsional publik yang beranggapan bahwa seorang pemimpin biasanya
tegap, badan berisi, tinggi, dada membusung, dan berwajah super-serius.
Ada di barisan yang sama dengan SBY adalah Prabowo; pernah menjadi
menantu Soeharto dan sempat digadang-gadang sebagai/the rising star/pada
masanya. Lainnya, Prabowo juga berlatar anak seorang pemikir ekonomi
yang kurang terlalu sejalan dengan pemerintahan Orde Lama, alias kelas
elite pada masanya. Dua latar belakang tersebut menyolidkan potensi
garis kepemimpinannya. Tak lupa pula, Prabowo adalah salah satu danjen
pasukan superelit nasional, Kopassus, yang namanya sampai hari ini
diukir sangat indah di kesatuan tersebut.
Jadi, jika kita menggunakan kerangka historis seperti itu dalam melatih
"rasa" dan "pola pikir" untuk menerima kehadiran seorang pemimpin, maka
kita tidak akan menemui Jokowi di titik kesimpulan. Harus jujur diakui,
memang tidak mudah bagi sebagian kalangan untuk begitu saja menerima
seorang presiden yang berlatar belakang seperti Jokowi. Sekali lagi,
memang tak mudah. Nyatanya sejarah memang tidak mendidik kita untuk
terlalu siap menerima Jokowi secara/taken for granted/seperti orang
Amerika yang penuh euforia saat menerima Obama. Obama tak pernah ikut
berperang atau wajib militer, "hanya" berlatar senator, berkulit hitam pula..
Kita memang terbiasa berpikir bahwa kepemimpinan lahir dari proses
penempaan yang tak mudah. Dwight Eisenhower, misalnya, dengan mudah
diterima masyarakat Amerika karena peran pentingnya dalam mengakhiri
Perang Dunia II. Sebelum turun ke Eropa, Presiden Amerika yang kerap
dipanggil Ike ini tak pernah sekalipun terjun langsung ke dalam perang.
Otomatis, pada awal kedatangannya di Eropa, Ike dipandang dengan skeptis
oleh pemimpin-pemimpin di Benua Biru itu, terutama oleh Churchill. Saya
kira, kondisi tersebut mirip dengan lima tahun awal Jokowi.
Pengakuan pertama muncul setelah Ike dinilai berhasil melakukan
pembebasan negara-negara koloni Prancis di Afrika. Operasi pembebasan
Tunisia adalah titik awal Ike mulai mendapat perhatian dari Churchill.
Momen kedua adalah saat Ike melakukan terobosan berani dengan menemui De
Gaulle secara langsung, saat Ike mendapat penolakan dari Churchill
terkait penggunaan pesawat pembom angkatan udara Inggris di Calais.
Alasan Churchill ketika itu, Inggris enggan bermasalah dengan Prancis di
kemudian hari karena pesawat-pesawatnya telah membombardir salah satu
daerah di Prancis.
Untuk memastikan itu, Ike langsung mendatangi De Gaulle, pemimpin
Prancis yang menolak mengakui kekuasaan Jerman, untuk mendengar langsung
pendapatnya terkait pemboman Calais. Menurut Ike, pemboman daerah Calais
diperlukan untuk memastikan tipuan terhadap Jerman bahwa D-Day, invasi
pembebasan Prancis dan penghentian agresi Hitler, bukan dilakukan di
Normandia, tapi di Calais. Terobosan Ike mendapat respons positif di
mana De Gaulle ternyata setuju. Bahkan menurut De Gaulle, rakyat Prancis
siap berkorban dan tidak akan mendendam Inggris jika pemboman itu
dimaksudkan untuk menghentikan Hitler yang telah menginvasi Prancis.
Hasil pertemuan itu meluluhkan penolakan Churchill sekaligus menjadi
pengakuan penuh Churchill terhadap kepemimpinan militer Eisenhower di
Operasi Overlord Normandia.
Dan, setelah itu,tantangan yang jauh lebih besar sudah menunggu
Eiseinhower, yaitu tantangan untuk menyempurnakan pengakuan publik. Ike
harus membuktikan bahwa operasi Overlord yang dia sodorkan adalah
pilihan terbaik untuk menghentikan Hitler. Berbagai macam strategi
dicetuskan. Menciptakan operasi/duoble intelegent/untuk memberi sinyal
tipuan kepada Hitler, melibatkan Istana Buckingham untuk menguatkan
sinyal serangan di Calais, bukan di Normandia, membuat
kendaraan-kendaraan perang palsu di Calais, sampai merumuskan strategi
dan taktis penyerangan. Satu setengah jam pertama setelah operasi
Overlord diluncurkan, Ike mendapat kabar bahwa pendaratan di Normandia
sukses. Dan sekira 12 jam setelah itu, Churchill yang mewakili Inggris
dan segenap aliansinya mengumumkan keberhasilan Operasi Overlord yang
sekaligus pengakuan penuh atas pembuktian kinerja Ike.
Keyakinan terhadap Eiseinhower tersebut terus berlanjut sampai rezim
Nazi tumbang dan memuluskan jalannya ke Gedung Putih sebagai bukti
pengakuan rakyat Amerika kepadanya. Sejatinya, jika dibuka cerita soal
Perang Dunia II, ada sekitar 8 Presiden Amerika yang menorehkan keringat
untuk memenangkan perang dan diganjar kursi presiden oleh rakyatnya.
Eiseinhower, Nixon, Gerald Ford, Kennedy, Lyndon Johnson (senator yang
ikut pesawat/bomber/di perang Asia Pasifik), Jimmy Carter, Reagan
(membuat film-film yang mendukung operasi militer dan/endoser/utama
obligasi perang), dan Bush Senior, yang kesemuanya diakui jasanya dalam
Perang Dunia II.
Sementara itu, Jokowi ada di jalur sipil. Hampir dua periode jadi wali
kota, lalu kurang lebih dua tahun menjadi Gubernur DKI, keduanya masih
belum meyakinkan publik bahwa Jokowi memiliki kapasitas yang cukup untuk
mengemban posisi seorang presiden. Sebagian menganggap terlalu cepat
lompatan yang dilakukan Jokowi, mengingat latar belakangnya tak seindah
yang dimiliki oleh mantan-mantan pemimpin lainnya. Latar tersebut
berpadu dengan lompatan cepat yang dia perlihatkan di dalam perjalanan
karier politiknya. Walhasil, publik dituntut untuk belajar cepat,
secepat lompatannya, yang terkadang tidak semua pihak mampu melakukan
perubahan cara pandang tersebut secara serta merta, jika tak ada
momen-momen spesial yang menguatkan keyakinan publik.
Maka tak pelak, lima tahun pertama, Jokowi mencoba terus konsisten
dengan proyek infrastruktur masif, untuk meyakinkan publik bahwa dia
mampu memberikan mesin unggul yang akan menggerakkan kendaraan nasional
yang bernama pembangunan ekonomi Indonesia. Banyak pihak yang terpana,
karena rencana besar tersebut diawali dengan pencabutan subsidi energi.
Padahal, sebenarnya proyek infrastruktur bukanlah hal baru; semua rezim
melakukannya. Hanya saja, di tangan Jokowi, ada pembesaran alokasi
fiskal dan ada pengutamaan keberpihakan untuk infrastruktur, seturut
dengan gembar-gembornya. Proyek-proyek tersebut berjalan seiring dengan
rezim inflasi rendah, yang sebenarnya tak melulu bermakna positif karena
ditopang dari sisi/supply/(kebanyakan impor). Tapi setidaknya, publik
merasa "/secure/" bahwa Jokowi ikut berkonsentrasi pada isu stabilisasi
harga.
Dalam kerangka pikir yang demikian, maka terkait hasil perhitungan
pilpres tempo hari, boleh dikatakan bahwa publik sudah memberikan
pengakuan atas kapasitas Jokowi sebagai seorang presiden, walaupun
sebelumnya selalu beredar angka "/approval/" publik untuk kinerja Jokowi
dari beberapa lembaga survei, yang angkanya konsisten di atas 60 persen.
Pun dalam cara pandang yang sama, bagi Jokowi (juga Maruf), lima tahun
mendatang adalah ajang untuk memenangkan pertempuran, yaitu ajang untuk
membuktikan bahwa rencana-rencana kebijakan yang telah disodorkan dan
diakui publik tersebut akan berbuah kemenangan alias bersesuaian dengan
ekspektasi dan kepentingan publik.
Artinya, Jokowi harus membuktikan bahwa rezim infrastruktur akan berbuah
pertumbuhan ekonomi yang sepadan, pemerataan yang adil, pembagian kue
kekayaan nasional yang berimbang, kapasitas perdagangan nasional yang
mumpuni, pengurangan ketergantungan kepada pasokan impor, kelahiran
generasi-generasi muda yang andal, sesuai dengan kebutuhan lokal,
nasional, dan global. Dan rezim inflasi rendah pun demikian, tidak
menggerogoti produk-produk dalam negeri, tidak membolongi saku UMKM,
usaha mikro, dan pedagang-pedagang kecil. Sederet tantangan tersebut
sedang menunggu Jokowi pada hari-hari mendatang sebagai penyempurna
pengakuan publik, yakni dengan pembuktian-pembuktian sebagaimana yang
diekspektasikan. Semoga!
*Ronny P Sasmita*/Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia/EconAct/
*(mmu/mmu)*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
