Jokowi Bentuk Kementerian Investasi, Indef: Hati-hati Dualisme
Reporter:
Francisca Christy Rosana
Editor:
Rahma Tri
Kamis, 15 Agustus 2019 09:35 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/SubektiPresiden Joko Widodo atau
Jokowi. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Ekonom Institute for Development of
Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai langkah Presiden
Joko Widodo atauJokowi
<https://bisnis.tempo.co/read/1236147/jokowi-bakal-bentuk-kementerian-investasi-luhut-pandjaitan-bagus-itu> untuk membentuk
kementerian investasi yang berfokus pada investasi digital berpotensi
menimbulkan dualisme di bidang penanaman modal. Sebab, saat ini, negara
telah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang berfokus
menangani investasi masuk, baik penanaman modal asing (PMA) maupun
penanaman modal dalam negeri (PMDN).
"Kalau mau bentuk kementerian investasi, tupoksinya harus jelas. Kalau
kementerian investasi enggak jelas, saya khawatir ada dualisme dan bisa
saja enggak efektif," ujar Eko saat dihubungi pada Kamis, 15 Agustus 2019.
Eko menilai kementerian investasi malah akan berbenturan dengan BKPM
bila keduanya sama-sama menjalankan fungsi penanaman modal. Padahal,
semestinya, upaya penguatan investasi digital dapat dioptimalkan oleh BKPM.
Ia juga berpendapat bahwa kementerian investasi bertentangan dengan
upaya pemerintah membuat /online single submission/atau OSS. OSS
merupakan sistem pencatatan hingga pengeluaran izin penanaman modal yang
seluruhnya berasal dari satu pintu.
Meski demikian, Eko menduga pemerintah sebenarnya memiliki opsi untuk
menaikkan status BKPM menjadi kementerian. "Bisa saja kementerian
investasi itu BKPM. Isu peningkatan status BKPM dari badan jadi
kementerian ini lagu lama," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Bila BKPM ditingkatkan menjadi kementerian, ujar Eko, pemerintah pasti
akan menambah fungsi lain. Misalnya adanya bagian yang fokus menangani
urusan investasi digital. Dampaknya, secara kelembagaan, fungsi
eksekusi BKPM yang nantinya menjadi kementerian akan lebih kuat.
Eko menambahkan, jikaJokowi
<https://bisnis.tempo.co/read/1236135/jokowi-bentuk-kementerian-investasi-core-bisa-terjadi-pemborosan>benar-benar
menjadikan BKPM Kementerian Investasi pun, BKPM dapat membuat regulasi,
misalnya yang berhubungan dengan insentif fiskal atau/tax
holiday./Meskipun kebijakan itu juga harus dirembuk bersama kementerian
lain. "Kalau jadi kementerian dia punya power dan bergaining position
lebih kuat ketila dia bisa meregulasi investasi," tutur Eko.
*FRANCISCA CHRISTY ROSANA*
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
