Hebat Jokowi, bikin kementrian investasi. hehehehehe On Thu, Aug 15, 2019 at 6:47 AM ChanCT [email protected] [GELORA45] < [email protected]> wrote:
> > > Jokowi Bentuk Kementerian Investasi, Indef: Hati-hati Dualisme > Reporter: Francisca Christy Rosana > Editor: Rahma Tri > Kamis, 15 Agustus 2019 09:35 WIB > > [image: Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti]Presiden Joko > Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti > > TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Ekonom Institute for Development of > Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menilai langkah Presiden Joko > Widodo atau Jokowi > <https://bisnis.tempo.co/read/1236147/jokowi-bakal-bentuk-kementerian-investasi-luhut-pandjaitan-bagus-itu> > untuk membentuk > kementerian investasi yang berfokus pada investasi digital berpotensi > menimbulkan dualisme di bidang penanaman modal. Sebab, saat ini, negara > telah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang berfokus > menangani investasi masuk, baik penanaman modal asing (PMA) maupun > penanaman modal dalam negeri (PMDN). > > "Kalau mau bentuk kementerian investasi, tupoksinya harus jelas. Kalau > kementerian investasi enggak jelas, saya khawatir ada dualisme dan bisa > saja enggak efektif," ujar Eko saat dihubungi pada Kamis, 15 Agustus 2019.. > > Eko menilai kementerian investasi malah akan berbenturan dengan BKPM bila > keduanya sama-sama menjalankan fungsi penanaman modal. Padahal, semestinya, > upaya penguatan investasi digital dapat dioptimalkan oleh BKPM. > > Ia juga berpendapat bahwa kementerian investasi bertentangan dengan upaya > pemerintah membuat *online single submission* atau OSS. OSS merupakan > sistem pencatatan hingga pengeluaran izin penanaman modal yang seluruhnya > berasal dari satu pintu. > > Meski demikian, Eko menduga pemerintah sebenarnya memiliki opsi untuk > menaikkan status BKPM menjadi kementerian. "Bisa saja kementerian investasi > itu BKPM. Isu peningkatan status BKPM dari badan jadi kementerian ini lagu > lama," tuturnya. > > ADVERTISEMENT > > Bila BKPM ditingkatkan menjadi kementerian, ujar Eko, pemerintah pasti > akan menambah fungsi lain. Misalnya adanya bagian yang fokus menangani > urusan investasi digital. Dampaknya, secara kelembagaan, fungsi eksekusi > BKPM yang nantinya menjadi kementerian akan lebih kuat. > > Eko menambahkan, jika Jokowi > <https://bisnis.tempo.co/read/1236135/jokowi-bentuk-kementerian-investasi-core-bisa-terjadi-pemborosan>benar-benar > menjadikan BKPM Kementerian Investasi pun, BKPM dapat membuat regulasi, > misalnya yang berhubungan dengan insentif fiskal atau *tax holiday.*Meskipun > kebijakan itu juga harus dirembuk bersama kementerian lain. "Kalau jadi > kementerian dia punya power dan bergaining position lebih kuat ketila dia > bisa meregulasi investasi," tutur Eko. > > *FRANCISCA CHRISTY ROSANA* > > > <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> > 不含病毒。www.avg.com > <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> > <#m_2116162964300315657_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2> > > >
