Pemindahan Ibu Kota, Fraksi PDIP DKI: Untuk Pemerataan
Reporter:
Imam Hamdi
Editor:
Febriyan
Jumat, 23 Agustus 2019 09:38 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin
rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta,
Selasa 6 Agustus 2019. Rapat terbatas membahas pemindahan ibu kota yang
telah ditentukan di Provinsi Kalimantan. TEMPO/Subekti Presiden Joko
Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas
di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 6
Agustus 2019. Rapat terbatas membahas pemindahan ibu kota yang telah
ditentukan di Provinsi Kalimantan. TEMPO/Subekti
*TEMPO.CO, Jakarta -*Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta,
Gembong Warsono, menilai wacanapemindahan ibu kota
<https://www.tempo.co/tag/pemindahan-ibu-kota>sebagai kebijakan untuk
pemerataan pembangunan.
"Pemindahan itu kan untuk pemerataan pembangunan," kata Gembong melalui
pesan singkat, Kamis, 22 Agustus 2019.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencanangkan rencana pemindahan ibu
kota secara resmi dalam pidato kenegaraan di sidang DPR dan DPD pada 16
Agustus lalu. Kala itu Jokowi telah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD,
dan masyarakat. Jokowi rencananya memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Menurut Gembong, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, tidak akan
mempengaruhi geliat ekonomi di Jakarta. Alasannya, presiden tidak
memindahkan kegiatan ekonomi ke Kalimantan.
"Yang pindah pusat pemerintahannya. Pusat bisnis tetap di Jakarta."
Selain itu, kata Gembong, terkait nilai sejarah yang banyak dibicarakan
juga tidak akan menjadi persoalan. Sebabnya, Jakarta akan tetap menjadi
pusat bisnis dan wisata.
"Tinggal bagaimana Jakarta bebenah diri setelah pemindahan ibu kota,"
ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan DKI siap jika rencana
presiden Joko Widodo alias Jokowi, memindahkan ibu kota terealisasi.
"Memang sebuah kota harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan
zaman. Tidak bisa kita mau statis terus," kata Anies di gedung DPRD DKI,
Kamis, 22 Agustus 2019.
Anies percaya jika pelaku usaha atau bisnis di Jakarta akan dengan cepat
melihat kesempatan-kesempatan baru dengan adanya tantangan pemindahan
ibu kota negara.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
<https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst4kG3UlDNgkuREhF0M0bkTxNszYYT19M6BOWTQHpJTvHD7jnlOv6RiuogJLoJ3Bxp1ch4pweC6CEIo5Zj8_heyMRNNiDr5WRH48wwXrmQj7OQ_b_GLCnmGZTstxgAfQGb_XyMAZHkmU5ph6_aOUNFxmCKk4h0Pdo1W-TJrv4dsDyzDpUPnm52cx0VxnyC2ioCRvimNXyeJQhH01l3h3OpZB_t9ccS7YpqULNO5lOfwe0iJqhlHbsubTkoArM8XBDjfnLcEZvx9rCAdcoTatbVR&sig=Cg0ArKJSzNEC41FQk4l-EAE&urlfix=1&adurl=http://www.indomie.com>
"Kegiatan perekonomian di Jakarta, Insyaallah akan jalan terus."
ADVERTISEMENT
Ia menuturkan pemindahan ibu kota yang akan berjalan adalah proses
administrasi. Sedangkan, kegiatan ekonomi bakal tetap dipertahankan di
Jakarta. Bahkan, berdasarkan arahan Jokowi, Bank Indonesia kemudian
lembaga-lembaga pemerintahan terkait bisnis dan perekonomian akan tetap
di Jakarta.
Pemerintah telah menghitung proyeksi anggaran pemindahan ibu kota
<https://bisnis.tempo.co/read/1238153/pemindahan-ibu-kota-emil-salim-minta-ada-jajak-pendapat-publik> sebesar
Rp 466 triliun. Jokowi memungkinkan seperempat anggaran itu diambil
dari postur APBN. Sedangkan sisanya didanai oleh stakeholder melalui
kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Selanjutnya,
sokongan juga berasal dari swasta dan masyarakat.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
