Kapasitas Koperasi-UMKM ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi akan melesat
Sabtu, 24 Agustus 2019 10:10 WIB
Kapasitas Koperasi-UMKM ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi akan melesat
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan saat
memberikan paparan terkait strategi pengembangan KUMKM pada acara Rapat
Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi dan UKM 2019 yang
disinergikan dengan Rakernas Khusus ICSB Indonesia, di Kota Denpasar,
Bali, Jumat (23/8/2019). (Dok Kemenkop UKM)
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully
Indrawan menyatakan bahwa bila kapasitas koperasi dan UMKM ditingkatkan,
maka ke depannya juga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Rully Indrawan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu,
mengungkapkan bahwa bila kapasitas usaha mikro yang jumlahnya mencapai
62 juta, meningkat sebesar 30 persen dan usaha kecil meningkat kapasitas
usahanya 10 persen, maka akan mampu memberikan dampak pada peningkatan
perekonomian nasional sebesar 7-9 persen.
"Oleh karena itu, kita akan terus melakukan sinergi dengan seluruh
stakeholder dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja KUMKM di
Indonesia," ucapnya.
Selain itu, ujar dia, dengan meningkatkan kapasitas usaha pelaku usaha
mikro dan kecil, juga akan berimbas pada penurunan angka kemiskinan di
Indonesia.
Lebih dari itu, lanjutnya, hal tersebut juga dinilai akan mewujudkan apa
yang kita namakan pemerataan pembangunan.
"Kita sangat berharap kontribusi dari usaha mikro dan kecil," ujat Rully.
Rully menambahkan, semua itu sudah ada dalam Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Koperasi dan UKM, serta pengembangan KUMKM di Indonesia.
Ia juga mengatakan, Kemenkop dan UKM akan aktif melakukan koordinasi dan
sinergi dengan kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, serta lembaga
masyarakat sipil hingga pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten,
maupun kota.
Sebelumnya, Rully Indrawan mengajak kalangan kepala daerah, dalam hal
ini bupati dan walikota untuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya
dalam membantu mengembangkan usaha mikro di masing-masing daerahnya.
"Mikro itu kan ada di kabupaten dan kota, usaha kecil ada di provinsi,
dan usaha menengah ada di tingkat nasional. Karenanya, dengan kewenangan
yang ada, bupati atau walikota harusnya memberikan dukungan kepada usaha
mikro di daerahnya, terutama menyangkut akses permodalannya," katanya.
Menurut dia, bupati perlu memberikan perhatian besar kepada usaha mikro
ini dengan memberikan akses permodalan, tetapi tentu saja Pak Bupati
tidak bisa sendirian, diperlukan bantuan dari berbagai kalangan.
Apalagi, ujar Sesmenkop UKM, jumlahnya cukup besar, yakni 62 juta UMKM
di seluruh Indonesia.
*Baca juga:BI prediksi pertumbuhan ekonomi nasional 2019 capai 5,2
persen
<https://www.antaranews.com/berita/1026748/bi-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-nasional-2019-capai-52-persen>
Baca juga:Kemenkop: kapasitas lembaga penjamin UMKM daerah
memprihatinkan
<https://www.antaranews.com/berita/499054/kemenkop-kapasitas-lembaga-penjamin-umkm-daerah-memprihatinkan>*
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
