----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: 'Lusi D.' lus...@rantar.de
[nasional-list] <nasional-l...@yahoogroups.com>Kepada:
"GELORA45@yahoogroups.com" <GELORA45@yahoogroups.com>;
"nasional-l...@yahoogroups.com" <nasional-l...@yahoogroups.com>Terkirim: Kamis,
29 Agustus 2019 21.47.52 GMT+2Judul: [nasional-list] KENAPA GAK ke BEIJING?
Berikut sementara ulasan masalah tema pindah ibukota.
Lusi: Yang dicukongi Podomoro?
1.-
IBU KOTA PINDAH ke KALIMANTAN, KENAPA GAK ke BEIJING?
Redaksi HARIANACEH
22/08/2019 - 19:43 WIB
Penulis: Tony Rosyid*
KOK judulnya begitu? Ya, begitulah. Judul ini menggambarkan apatisme,
bahkan mewakili kekesalan begitu banyak warga negara terhadap program
pindah ibu kota. Pertama, ekonomi lagi morat marit kok mau pindah ibu
kota.
Tahunya ekonomi morat marit? Hutang negara terus membengkak. Aset-aset
BUMN sedang dipasarkan. Harga-harga naik dan subsidi mulai pada
dicabutin. Kurang data? Sementara pindah ibu kota tidak seperti
mindahin lemari. Butuh anggaran cukup besar. 486 triliun dana yang
harus tersedia untuk pindah ibu kota. Kabarnya 93,5 triliun dari APBN.
Sisanya? jual atau sewain apa kek. Ini bukan dana yang sedikit untuk
kondisi ekonomi bangsa seperti sekarang.
Kedua, kemana mau pindah? Kalimantan? Kalimantan mana? Tengah atau
Timur? Ini saja belum diputuskan. Ini menunjukkan belum ada kajian
wilayah yang serius dengan segala dampak dan risikonya. Kok sudah minta
ijin DPR?
Ketiga, apa alasannya pindah? Jakarta macet? Banjir? Karena polusi?
Atau karena Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan, lawan politik dan tak
bisa diajak kompromi? Tidakkah Anies orang yang paling mudah diajak
kompromi? Yang penting rasional, tak ada aturan yang dilanggar dan tak
merugikan negara. Anies pasti bisa berkompromi. Kalau tiga syarat itu
tak terpenuhi, Anies sepertinya memang tipe gubernur yang tak pernah
mau buka pintu belakang.
Tidakkah kemacetan dan banjir Jakarta sudah berangsur-angsur mulai
berkurang saat ini? Kenapa tidak dibantu untuk semakin cepat lagi
mengatasi masalah-masalah itu? Kok malah pindah.
Teringat ketika Jokowi mau nyagub di DKI. Untuk mengatasi macet
sepertinya gak susah-susah amat, katanya. Ini namanya optimisme. Bagus
dan harus diapresiasi. Dan ketika jadi Gubernur DKI, Jokowi
berpandangan akan lebih mudah mengatasi macet dan banjir kalau jadi
presiden. Tuhan berbaik hati dan memberi peluang Jokowi jadi presiden.
Lah, setelah jadi presiden, kenapa ibu kota harus dipindah karena
alasan banjir, macet dan polusi pak? Tidakkah lebih mudah mengatasi itu
semua ketika jadi presiden? Ini pertanyaan awamnya.
Demi pemerataan. Bagus! Pertanyaannya: apa hubungan pemerataan dengan
pindah ibu kota? Bagaimana kalau masyarakat Papua protes: belum merata
buat kami karena ibu kota tidak di tempat kami. Demikian juga dengan
masyarakat Sumatera, Sulawesi dan Maluku.
Kalau semua pada protes, pindah ke Baijing saja. Nah, makin ngawur.
Tidak! Yang dimaksud Beijing itu terkait dengan orang-orangnya.
Kontraktornya dari Baijing, investornya dari Beijing, dan para
pekerjanya dari Beijing. Minimal keturunan Beijing. Maksudnya? Yah..,
pakai nanya lagi!
Ada kesan bahwa pemindahan ibu kota dipaksakan. Setidaknya itu dilihat
dari aspek substansialnya. Tapi, secara politis ini seperti menyelam
sambil minum air. Artinya, pemindahan ibu kota secara politis akan
sangat strategis. Pertama, sebagai pengalihan isu. Situasi politik yang
lagi tak menentu dan ekonomi yang sedang terus mengalami masalah, maka
isu pemindahan ibu kota akan jadi hiburan media dan medsos. Sedangkan
masalah ekonomi, hiruk pikuk rekonsiliasi dan transaksi struktur
kabinet untuk sementara terlupakan.
Kedua, pemindahan ibu kota akan jadi kebijakan mercusuar bagi Jokowi.
Suatu saat, Jokowi akan dikenang sepanjang masa sebagai “Bapak Pemindah
Ibu Kota.” Ini akan jadi sejarah. Karena mindahin Ibu Kota tergolong
kebijakan fundamental dan bahkan radikal.
Sejarah akan mencatat bahwa Indonesia pernah punya Ibu Kota di Jakarta.
Lalu pindah ke Kalimantan “di era Jokowi”. Sekali lagi “di era Jokowi”.
Sejarah ini akan diingat dan dikenang oleh anak bangsa di masa depan.
Dengan catatan, perpindahan ini jadi dan sukses. Jika gagal, masyarakat
akan memaklumi. Ah, itu mah biasa. Toh Jokowi selama ini juga sering
gagal. Mobil Esemka gagal, biasa aja. Banyak janji yang tak
terealisasi, biasa saja. Tak ada yang mengejutkan. Dan masyarakat
mamaklumi dan memaafkannya. Tetap memberi Jokowi kesempatan untuk jadi
presiden kedua kali. Ini bukti betapa masyarakat Indonesia adalah
pemaaf. Pemaaf atau lupa? Entahlah. Jangan bilang dungu. Awas! Itu
kata-kata yang gak bagus. Biar jadi hak paten Rocky Gerung saja. Jangan
ikut-ikutan. Gak elok.
Kalau ada yang khawatir bagaimana nasib gedung DPR-MPR yang ada di
Jakarta, gedung-gedung pemerintahan, istana, dan lain-lain, hemat saya
itu orang terlalu serius. Tinggal sewakan saja gedung-gedung itu,
beres! Buat studio film atau arena teater. Tidakkah selama ini banyak
anggota legislatif yang pandai bermain drama di gedung DPR? Cocok untuk
pentas teatrikal.
Ketiga, banyak pihak mengkaitkan perpindahan ini sebagai bagian dari
manuver untuk 2024. Maksudnya? Untuk mendegradasi Anies Baswedan yang
namanya sedang digaungkan rakyat menjadi presiden masa depan. Seolah
ingin mengesankan bahwa Anies gagal mengurus Ibu Kota. Karena itu, Ibu
Kota dipindah. Oh ya? Ada-ada aja anda ini. Terlalu jauh tafsirnya.
Tapi, kalau toh iya, emang rakyat Indonesia sepicik itu bisa dikelabui?
Tentu tidak!
Keempat, banyak pihak bertanya: siapa pemilik lahan terbesar di
Kalimantan, tempat dimana Ibu Kota akan dipindah? Emang ada
hubungannya? Ini yang lagi jadi perbincangan publik. Belum lagi pihak
mana yang akan mendapatkan proyek-proyek pembangunan di Ibu Kota baru
itu. Silahkan direnungkan!
--------
2.
DULU KERAS TOLAK PINDAH IBU KOTA, KINI AHOK MANUT JOKOWI
Redaksi HAI
30/08/2019 - 00:49 WIB
– Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
merespons soal rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan
Timur. Menurut Ahok, dirinya mengikuti apa keputusan Presiden Joko
Widodo, mengingat hal itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Saya ikut presiden,” kata Ahok, Rabu (28/8) malam.
Ahok mengakui dirinya pernah memiliki pendapat terkait pemindahan Ibu
Kota. Saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengatakan
permasalahan Jakarta tak bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan Ibu
Kota.
– Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
merespons soal rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan
Timur. Menurut Ahok, dirinya mengikuti apa keputusan Presiden Joko
Widodo, mengingat hal itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Saya ikut presiden,” kata Ahok, Rabu (28/8) malam.
Ahok mengakui dirinya pernah memiliki pendapat terkait pemindahan Ibu
Kota. Saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengatakan
permasalahan Jakarta tak bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan Ibu
Kota.
Kendati begitu, Ahok menegaskan bahwa pernyataan itu hanya pendapat
pribadi. Ia juga mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota bukan sekadar
karena permasalahan macet belaka.
“Saya kira memang harus pindah. Pemerintah pusat, DPR, presiden melihat
dari berbagai faktor. Yang jelas pindah bukan karena alasan macet. Toh
masalah macet tetap harus diselesaikan di Jakarta oleh pusat,” lanjut
dia.
Sebelumnya sebuah video wawancara Ahok dalam wawancara dengan Liputan 6
menyatakan dirinya lebih memilih untuk membangun transportasi Ibu Kota
dalam konteks kemacetan. Dalam video itu Ahok masih menjabat sebagai
Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Dalam video berdurasi 2 menit 13 detik itu Ahok berpendapat bahwa
mengatasi kemacetan Ibu Kota bisa dilakukan dengan penerapan Electronic
Road Pricing (ERP) hingga pelebaran kereta api yang dia anggap
menghabiskan dana di bawah ratusan triliun.
“Saya kira kalau soal pindah ibu kota tergantung pemerintah pusat dan
DPR ya. Ya kalau buat saya rakyat kita masih susah, buat saya pribadi,
untuk apa menghabiskan berapa ratus triliun hanya untuk mengatasi
gara-gara ini macet lalu ibu kota pindah berapa ratus triliun. Padahal
bikin kreta api cuma berapa triliun. Jadi bukan karena ada masalah lari
dari masalah gitu loh,” kata Ahok dalam video tersebut.
“Itu yang pendapat saya. Kalau di sini macet ya atasi dong macetnya
dimana masalahnya. Bukan berarti bikin proyek berapa ratus triliun. Itu
masalah baru lagi. Lebih cepat di sini kok,” lanjut dia.
Ahok menyatakan lebih baik pemerintah pusat mengadakan bus dengan
sistem gratis. Kemudian pembenahan jalur kereta yang berbatasan dengan
banyak daerah sekitar.
Kemudian Ahok menyatakan lebih baik pengadaan ERP yang dianggap cepat
balik modal.
“Menurut saya lebih baik bagaimana, bikin saja beli bus yang banyak
kalau pemerintah pusat mau kasih bus gratis. Satu tahun paling Rp1-2
triliun. Pasang ERP mobil lewat bayar. Kalau ERP lewat Rp50rb-Rp100rb.
Satu juta mobil lewat saja kalau anggap 20 hari saja sudah Rp1 triliun.
Setahun sudah Rp12 triliun,” jelas Ahok. [cnn]
