https://tabaos.id/kecam-penyataan-wiranto-ppm_95-galang-dana-koin-1000-rupiah-gantikan-uang-pemerintah-pusat/
Kecam Penyataan Wiranto, PPM_95 Galang Dana Koin 1000 Rupiah Gantikan Uang Pemerintah Pusat By *Redaksi* <https://tabaos.id/author/redaksi/> 02/10/2019 <https://i2.wp.com/tabaos.id/wp-content/uploads/vlcsnap-2019-10-02-23h58m03s56.png?fit=1920%2C1080&ssl=1>Uang Koin yang dikumpulkan oleh Komunitas PPM_95 dari hasil penggalangan dana 1000 koin untuk Wiranto, rabu (2/10/2019) sore. *TABAOS.ID <http://TABAOS.ID>*,- Protes dan kecaman terhadap pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)Wiranto terus dilakukan oleh masyarakat Maluku. Pernyataan yang menyebutkan warga Maluku yang saat ini masih mengungsi sangat membebani Pemerintah Pusat, sepertinya berbuntut panjang. Kali ini kecaman datang dari sejumlah pemuda yang menamakan diri mereka Paparisa Perjuangan Maluku 95Djakarta atau PPM_95Djakarta yang melakukan aksi protes terhadap pernyataan Menkopolhukam tersebut. Kecaman terhadap mantan panglima ABRI ini dilakukan dengan penggalangan dana aksi diam 1000 koin di sejumlah ruas jalan utama di kota ambon dan juga tempat keramaian. Dari pantauan jurnalis *tabaos.id <http://tabaos.id>* di lapanagan terlihat, massa bergerak menuju depan lampu merah pos kota tepat di depan kantor pengadilan tinggi ambon untuk membagi-bagikan selebaran dan juga menggalang uang koin 1000 rupiah dari pengendara. Dengan memakai tagar #Maluku tidak minta gempa, para pemuda ini berjalan kaki menghampiri warga di sejumlah ruas jalan, yaitu Sultan Hairun, Slamet Riyadi, hingga Jalan Ay Patty, Kota Ambon, Rabu (2/10/2019). Terlihat, para pengendara maupun pejalan kaki antusias dan sukarela memberikan uang pecahan koin. Mereka memasukan uang koin itu ke dalam kardus yang tertulis “*Aksi Diam #Seribu (1000) koin dari Maluku untuk Wiranto Menkopolhukam*.” Tak saja di jalan umum, para pemuda ini bergerak di sejumlah pertokoan maupun kafe di jalan A.Y. Patty Ambon. Selain menggalang dana mereka juga membagi-bagikan selebaran pernyataan sikap untuk Wiranto. Koordinator aksi Rido saat diwawancarai mengatakan aksi yang dilakukan oleh mereka merupakan kekesalan sebagai anak Maluku yang merasa telah diinjak martabatnya oleh Wiranto. Bahkan dirinya mengatakan, pernyataan Wiranto tersebut merupakan kekonyolan berpikir dari seorang pejabat negara. “Wiranto tidak menyadari dan paham betul fungsi dan kewajiban negara terhadap negaranya. Terkait apa yang terjadi di Maluku, pasca gempa, itu bukan keinginan orang Maluku,” tegasnya saat berjalan meminta uang koin pecahan 1.000 di sepanjang pertokoan A.Y.Patty. Pernyataan Wiranto, tambah Rido, sungguh membuat luka mendalam bagi segenap rakyat Maluku, apalagi Maluku saat ini baru mengalami bencana gempa yang mengakibatkan jatuhkan korban jiwa. pernyataan Wiranto tersebut menurut Dia, terkesan menganggap nyawa rakyat Maluku tidak lebih berharga dari sejumlah bantuan pemerintah yang telah disalurkan kurang lebih 3 sampai 4 miliar rupiah. “Aksi Paparisa Perjuangan Maluku (PPM_95Djakarta) tidak bisa dihentikan oleh apapun atau siapapun, selain permintaan maaf Wiranto di tanah Maluku,”tegas Rido Aksi 1000 koin untuk wiranto ini diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap oleh koordinator aksi di lokasi penggalangan dana, jalan A.Y. Patty Ambon, dan berikut pernyataan sikap Paparisa Perjuangan Maluku : Terkait pernyataan Menkopolhukam wiranto yang sangat melukai rasa perasaan rakyat maluku, maka kami sebagai anak maluku yang tergabung dalam PAPARISA PERJUANGAN MALUKU,mengeluarkan beberapa pernyataan sikap kami melalui “*Aksi diam seribu koin untuk Wiranto*“ *1. Menuntut permintaan maaf wiranto terhadap seluruh rakyat maluku,terutama para korban gempa.dan permintaan maaf itu di lakukan di tanah maluku.* *2. Presiden Jokowi jangan pernah abaikan persoalan ini,sebab ini menyangkut harkat dan martabat serta nyawa rakyat maluku yang dinilai tidak berharga dari bantuan negara dalam beberapa hari ini.* *3. Bagi seluruh stakeholder dari gubernur,hingga bupati dan walikota diminta untuk menolak seluruh bantuan dari pemerintah pusat.* *4. Perlakukan kami selayaknya manusia lain yang ada di republik ini. Jika tidak dipastikan NKRI akan kehilangan Maluku* *5. Ini sebuah kekonyolan berpikir dari seorang pejabat negara,yang tidak memahami betul fungsi dan kewajiban negara terhadap warga negaranya.* *6. Demi harkat dan martabat rakyat Maluku, untuk itu Gubernur Murad Ismail dituntut bersikap, sebab ini soal kehidupan,soal nyawa rakyat Maluku yang dinilai tidak lebih berharga dari sejumlah bantuan pemerintah pusat.* *7. Jika tuntutan kami ini di abaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berarti, maka akan segera kami berikan artinya dengan aksi aksi dalam kondisi yang berbeda.* Pernyataan Blunder Wiranto Sebelumnya, seperti yang dirilis oleh media Suara.Com dengan judul “Bebankan Pemerintah, Wiranto Minta Pengungsi Gempa Ambon Kembali ke Rumah” pada tanggal 30 september 2019 lalu, membuat rakyat Maluku marah. Wiranto dalam pernyataannya menyinggung warga yang sementara ini mengungsi agar bisa kembali ke rumah masing-masing. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan kondisi terkini di Ambon, Maluku pascagempa magnitudo 6,5 pada Senin (30/9/2019) hari ini. Dia meminta pengungsi kembali ke rumah agar tak menjadi beban pemerintah. Menurut Wiranto, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memilih bertahan di pengungsian meski gempa sudah tidak terjadi kembali. Banyaknya pengungsi ini disebut Wiranto akibat dampak dari penyebaran informasi yang menakut-nakuti warga akan gempa susulan dan ancaman tsunami. “Pengungsi ini ditakuti adanya informasi adanya gempa susulan yang lebih besar, ditakuti adanya tsunami akibat gempa, padahal tidak ada badan resmi manapun yang mengumumkan itu,” kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (30/9/2019). Oleh karena itu, dia berharap masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing karena situasi sudah aman dan pemerintah harus menanggung kehidupan mereka di pengungsian. “Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi, pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ucapnya. (*tabaos.id/suara.com <http://tabaos.id/suara.com>*)
