----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: ChanCT [email protected]
[GELORA45] <[email protected]>Kepada: GELORA_In
<[email protected]>Terkirim: Minggu, 20 Oktober 2019 04.12.15
GMT+2Judul: [GELORA45] 5 Tahun Jokowi, Memangkas Subsidi demi Ngebut di
Infrastruktur
5 Tahun Jokowi, Memangkas Subsidi demi Ngebut di Infrastruktur
Reporter: Francisca Christy Rosana
Editor: Rahma Tri
Minggu, 20 Oktober 2019 09:00 WIB
Kendaraan pemudik melintas di jalan Tol Trans Jawa ruas Ngawi-Kertosono di
Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin, 3 Juni 2019. Memasuki H-2 Lebaran 2019,
jalan tol Ngawi-Kertosono terpantau lancar. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Lima tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla menahkodai negeri ini. Tak terasa, 5 tahun Jokowi sudah menjadi CEO
Indonesia, yang banyak dikenang dengan semangatnya untuk menggeber pembangunan
infrastruktur.
Di periode I pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur memang menjadi
fokus dan perhatian utama. Bahkan, kata infrastruktur seperti sudah melekat
pada citra diri pemerintahan Jokowi- JK.
Jokowi meyakini, sektor infrastruktur diyakini adalah pendorong utama
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengacu pada hasil studi Dana Moneter
Internasional (2014), kenaikan investasi infrastruktur publik mampu mendongkrak
pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Setiap 1 persen
kenaikan investasi infrastruktur di negara berkembang akan meningkatkan output
sebesar 0,1 persen pada tahun tersebut, dan 0,25 persen pada empat tahun
kemudian.
Berkaca dari hal itulah, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran
infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada awal
pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, anggaran infrastruktur tercatat baru sebesar
Rp269,1 triliun. Empat tahun kemudian, pada 2018, anggaran infrastruktur
mencapai Rp410 triliun. Pada APBN 2019, anggaran infrastuktur naik 2,4 persen
lagi menjadi Rp 415 triliun.
Lalu, dari mana pemerintahan Jokowi mendapatkan anggaran besar untuk sektor
infrastruktur itu?
Bicara mengenai anggaran untuk infrastruktur, memori kita terlempar pada
peristiwa lima tahun silam. Belum genap sebulan menjabat, Presiden Jokowi
memutuskan merilis kebijakan kontroversial. Majalah Tempo edisi 24 November
2014 menulis bahwa Presiden, sejak rapat kabinet perdana, meminta
menteri-menteri memangkas subsidi BBM—yang berisiko menggerus popularitasnya.
Kebijakan itu dilandasi temuan yang menyatakan ongkos pemerintah untuk
membiayai subsidi BBM selama ini jauh lebih besar ketimbang ongkos pembangunan
infrastruktur.
"Subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun, sedangkan infrastruktur hanya Rp 574
triliun dan kesehatan Rp 220 triliun. Kok, kita memberikan subsidi yang 71-72
persen dinikmati oleh kalangan menengah ke atas?” kata Jokowi, seperti dikutip
dari Majalah Tempo.
Presiden Jokowi menyampaikan, saat itu pemerintah membutuhkan duit banyak untuk
membangun infrastruktur. Namun kas yang dimiliki negara tak cukup kuat menopang
kebutuhan. Sedangkan sesuai dengan rencana stregis yang dibuat masing-masing
kementerian, Jokowi ingin pembangunan akses, seperti tol laut, jalan tol,
pembangunan pembangkit listrik, hingga pengembangan infrastruktur pertanian
mencapai akselerasi.
Berdasarkan hitung-hitungan, dalam lima tahun masa pemerintahannya, Jokowi
membutuhkan duit sedikitnya Rp 2.000 triliun untuk menutup kebutuhan
infrastruktur. Duit itu bukan hanya bersumber dari perluasan cakupan wajib
pajak. Kenaikan harga BBM subsidi pun menjadi pilihan.
Bandara New Yogyakarta International Airport atau NYIA di Kulon Progo,
Yogyakarta. Sumber: Angkasa Pura I
Sejak digenjot selama lima tahun dengan mengalihkan duit subsidi energi,
seperti apa capaian pemerintah dalam bidang infrastruktur? Yang jelas, Jokowi
jor-joran dalam menggenjot infrastruktur konektivitas, energi, sumber daya air,
dan telekomunikasi.
· Sektor energi
Berdasarkan laporan Kantor Staf Presiden, pemerintah mengklaim telah mencapai
rasio elektrifikasi 98,9 persen hingga semester I tahun anggaran 2019. Untuk
mencapai rasio tersebut, pemerintah menancapkan tiang pancang pembangunan
megaproyek listrik 35 ribu watt sejak 2014. Majalah Tempo edisi 11 Januari
2016 menulis, proyek elektrifikasi itu dipetakan ke dalam tujuh titik. Di
antaranya Sumatera, Kalimantan, Jawa & Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku,
dan Papua. Proyek setrum dikerjakan oleh PT Pembangkit Listrik Negara atau PLN
dan swasta.
Di Sumatera, misalnya, PLN menggarap proyek elektrifikasi 1.100 megawatt.
Sedangkan swasta kebagian jatah membangun 8.990 megawatt. Sementara itu di
Kalimantan, PLN dibebani tugas membangun proyek listrik 900 megawatt. Adapun
swasta kejatahan membangun 1.755 megawatt.
Rasio elektrifikasi yang dicapai pada 2019 telah mendekati target yang
ditetapkan pada 2024. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah masih punya
pekerjaan rumah untuk mencapai rasio elektrifikasi 99,4 persen.
Kendati mencatatkan rasio elektrifikasi yang moncer, pengerjaan megaproyek
setrum tak selamanya mendulang gula-gula. Proyek ini sempat terganjal oleh
kasus rasuah yang mendera bekas Direktur Utama PLN, Sofyan Basir. Sofyan pada
awal Januari lalu diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lantaran
terjerat suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau. Kasus
Sofyan menorehkan catatan merah di rapor pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah juga mencatatkan capaiannya untuk menyeragamkan harga
BBM. Hingga 2019, pemerintah melalui penugasan ke PT Pertamina (Persero) telah
sukses menetapkan BBM satu harga berlaku di 170 titik.
· Sektor telekomunikasi
Menjelang akhir masa jabatannya di Kabinet Indonesia Kerja Jilid I, Jokowi dan
sejumlah menterinya meluncurkan proyek Palapa Ring yang bertujuan memperluas
jaringan telekomunikasi. Palapa Ring merupakan proyek pembangunan "back bone"
atau tulang punggung serat optik nasional, yang akan menjangkau sebanyak 34
provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel
laut mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807
kilometer.
Tiga ruas back bone ialah Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah dan Palapa Ring
Timur. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik di wilayah
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan Maluku.
Palapa Ring Barat telah selesai pada Maret 2018, menjangkau wilayah Riau,
Kepulauan Riau hingga Pulau Natuna dengan jaringan laut sepanjang 1.730
kilometer dan darat 545 kilometer. Palapa Ring Tengah menjangkau 27
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara,Maluku Utara, dan Kalimantan Timur dengan 1.706 kilometer jaringan
laut dan 1.289 jaringan darat.
Palapa Ring-Timur dibangun sejauh 4.450 kilometer yang terdiri dari sub-marine
cable sejauh 3.850 kilometer dan "land cable" sepanjang 600 kilometer dengan
"landing point" sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten.
· Perhubungan dan Infrastruktur Jalan
Jokowi acap menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia akan
bersifat Indonesia-sentris. Artinya, pembangunan dilakukan untuk membuka
konektivitas wilayah-wilayah terisolasi dan mempercepat konektivitas
antar-daerah.
Berdasarkan catatan Kantor Staf Presiden, selama 5 tahun, pemerintah telah
membangun jalan sepanjang 3.194 kilometer di wilayah perbatasan. Pembangunan
selama 2019 dikebut sepanjang 732 kilometer untuk jalan nasional, termasuk
jalan pelosok. Pembangunan ini bertujuan membuka daerah-daerah terisolasi dan
menekan disparitas harga-harga kebutuhan pokok.
Foto udara yang menunjukkan kendaraan melintas di sebagian ruas jalan tol
Medan-Binjai pada Rabu, 6 Maret 2019. PT Hutama Karya menyatakan, progres
pembangunan jalan tol Trans Sumatera seksi I ruas Medan-Binjai sepanjang 6,7
kilometer telah mencapai sekitar 80 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Di sektor pembangunan jalan tol, pemerintah mencatat telah merampungkan 1.387
kilometer konstruksi jalan bebas hambatan. Pembangunan tersebut sudah termasuk
pengerjaan proyek Jalan Tol Trans Jawa yang membentang sepanjang 1.167
kilometer. Pemerintah juga telah mencicil proyek pembangunan jalan Tol Trans
Sumatera. Proyek paket I segmen Bakaeuheni Selatan-Bakauheni Utara sepanjang
8,9 kilometer dan paket II dengan segmen Lematang-Kotabaru sepanjang 5
kilometer telah terbangun pada 2018.
Adapun tahun ini, pemerintah mengerjakan paket I Bakauheni-Sidomulyo sejauh
39,9 kilometer dan paket II Sidomulyo-Kota Baru sepanjang 40 kilometer. Lantas
paket III Kotabaru-Tengineng sepanjang 30 kilometer dan paket IV
Tengineneng-Terbanggi Besar 33 kilometer.
Di sektor perhubungan, pemerintah telah membangun 136 pelabuhan dan 15 bandara.
Pembangunan sektor perhubungan mulai dikerjasamakan dengan badan usaha milik
negara (BUMN) atau swasta melalui skema kerja sama dengan badan usaha atau
KPBU. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam wawancara khusus bersama
Tempo beberapa waktu lalu mengatakan skema KPBU dipilih untuk meringankan beban
negara.
Proyek yang digarap melalui skema KPBU adalah Bandara Singkawang, Bandara
Bau-bau, Pelabuhan Gorontalo. Kemudian Bandara Labuan Bajo dan pembangunan
kereta api di Parepare.
"Pola ini dilakukan mengingat skema pembiayaan pada proyek infrastruktur dalam
kurun 5 tahun butuh Rp 1.400 triliun. Sedangkan pemerintah paling banter hanya
bisa membiayai Rp 400 triliun. Kalau tidak pakai KPBU, APBN tak bisa menopang,”
tuturnya.
· Infrastruktur SDA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejatinya memiliki hajat
membangun 65 bendungan hingga 2019. Keberadaan bendungan ini bertujuan untuk
mencegah kekeringan, banjir, dan mendatangkan daya tarik wisata. Namun, dalam
catatan kementerian, pemerintah baru mengelarkan 14 bendungan selama 2018.
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi saat mengunjungi Pulau
Rica, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 10 Juni 2019.
Pulau Rinca dan Pulau Padar merupakan salah satu lokasi yang menjadi habitat
komodo. TEMPO/Subekti.
Sedangkan pada 2019, jumlah bendungan yang siap beroperasi diperkirakan hanya
15. Itu berarti, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan
36 bendungan. Kementerian PUPR menargetkan, pembangunan seluruh bendungan akan
terlaksana pada 2022.
Selain bendungan, pemerintah telah membangun sejumlah embung. Kantor Staf
Presiden mencatat, sepanjang 2015 hingga 2019, Kementerian PUPR telah
merealisasikan pembangunan 1.062 unit embung. Kemudian, Kementerian Pertanian
membangun 4.343 embung. Di sisi lain, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi membangun 325 bendungan.
Untuk pengairan atau irigasi, Kementerian PUPR mencatat telah membangun
jaringan baru di 1 juta hektare tanah. Kementerian juga merehabilitasi jaringan
irigasi di 3,02 juta hektare. Sedangkan Kementerian Pertanian membangun
jaringan irigasi tersier di lahan seluas 3,21 juta hektare.
Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi,
peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry
Satrio Nugroho mengingatkan agar perencanaan pembangunan infrastruktur ke
depan diperhitungkan dengan matang. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian
dari proyek yang dikerjakan. Ia mencontohkan, salah satu pembangunan
infrastruktur yang kurang memberikan keuntungan optimal adalah Bandara
Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.
"Memang alasannya karena kebutuhan. Tapi kalau pembangunan infrastruktur tanpa
perencanaan, kami menilai ini akan menjadi bencana ke depan," katanya di
Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong mengklaim,
selama 5 tahun Jokowi-JK memimpin Indonesia, mereka sudah meletakkan fondasi
untuk mendongkrak daya saing Indonesia. Salah satunya pada pembangunan
infrastruktur. "Peringkat daya saing infrastruktur kita ada di 72 dari 141
negara, bayangkan kalau pemerintah tidak membangun infrastruktur dari awal,
seberapa jauh kita merosot," ujar Lembong.
Adapun Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan,
selama lima tahun belakangan pemerintah sudah membangun infrastruktur
besar-besaran, mulai dari jalan, pelabuhan laut, bandara, waduk, hingga Palapa
Ring. Pembangunan infrastruktur tersebut disebut membawa banyak keuntungan bagi
Indonesia, misalnya membuka konektivitas dan melancarkan kegiatan ekonomi. Ia
menyebut infrastruktur dibangun dengan pertimbangan jangka panjang..
Ilustrasi Palapa Ring (BAKTI)
Menurut Darmin pembangunan dari backbone ke sentra industri sudah dilakukan di
beberapa daerah, misalnya Jawa Timur. Selanjutnya, pembangunan akan dilakukan
di Jawa Tengah dan wilayah lainnya. Ia mengatakan terhubungnya jalur utama ke
jaringan industri bisa menjadi modal bagi perekonomian Indonesia.
Karena itu, agar pemangkasan subsidi sejak 2014 itu benar-benar dirasakan
dampaknya oleh masyarakat luas, Darmin berharap pemerintah tetap membangun
infrastruktur pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Catatannya, tak
seperti masa 5 tahun Jokowi sebelumnya, kini pembangunan itu tidak lagi
berfokus kepada infrastruktur backbone. "Kami memaksimalkan pembangunan dengan
menyambungkan backbonedengan kawasan industri, sentra ekonomi, industri rakyat,
kawasan ekonomi khusus, hingga kawasan pariwisata," ujar Darmin di Ballroom
Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR | MAJALAH TEMPO | ANTARA
