-------- Forwarded Message --------
Subject: Mengintip stagnasi pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi
Date: Sun, 20 Oct 2019 09:52:31 +0800
From: ChanCT <[email protected]>
To: GELORA_In <[email protected]>
Artikel <https://www.antaranews.com/slug/artikel>
Mengintip stagnasi pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi
Oleh Citro AtmokoMinggu, 20 Oktober 2019 08:32 WIB
Mengintip stagnasi pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang
Brodjonegoro (tengah) menerima buku "Time to Act" dari Global Director,
Urban, Resilience & Land WB, Sameh Wahba (kanan) disaksikan Duta Besar
Switzerland untuk Indonesia Kurt Kunz (kiri) dalam Seminar Bank Dunia di
Jakarta, Kamis (3/10/2019). Dalam seminar tersebut Bank Dunia
mengungkapkan bahwa urbanisasi yang dikelola dengan baik menjadi kunci
bagi Pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.
Ke depan, regulasi Indonesia harus lebih fleksibel dan adaptif terhadap
pasar sehingga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
Jakarta (ANTARA) - "Dengan berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi
diperkirakan meningkat tajam sejak tahun 2016, menjadi 7,1 persen pada
tahun 2017, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing
sebesar 7,5 persen dan 8 persen".
Data tersebut tercatat jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi dan
misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang
memenangkan pemilu lima tahun lalu.
Namun, hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan realita
yang tak senada.
Ekonomi domestik pada 2015 justru tumbuh di bawah lima persen, tepatnya
4,79 persen, meleset dari sasaran 5,8 persen.
Setahun setelahnya, ekonomi juga tak tumbuh setajam yang diprediksikan.
Pada 2016, pertumbuhan ekonomi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
tapi hanya menyentuh 5,02 persen, jauh dari proyeksi dalam RPJMN yang
mencapai 6,6 persen.
Di titik ini, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 semakin
tampak tak relevan.
Di saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi pun tampak enggan menjauh dari
kisaran lima persen, alias stagnan.
Pada 2017 dan 2018, perekonomian domestik masing-masing mencapai 5,07
persen dan 5,06 persen.
Bagaimana dengan 2019 dengan target 8 persen? Kemungkinan besar tak akan
jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya realisasinya di level 5 persen.
Paruh pertama tahun 2019 saja, data Badan Pusat Statistik (BPS)
menunjukkan angka pertumbuhan 5,05 persen.
Pemerintah beralasan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 menghadapi berbagai
tantangan peristiwa ekonomi global seperti krisis utang Yunani, Brexit,
ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat seperti proteksionisme
perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses "rebalancing"
ekonomi China dan berakhirnya era "commodity boom".
*Baca juga:IMF pangkas perkiraan pertumbuhan global 2019 menjadi tiga
persen
<https://www.antaranews.com/berita/1114842/imf-pangkas-perkiraan-pertumbuhan-global-2019-menjadi-tiga-persen>*
Meski begitu, Pemerintah mengklaim bahwa perekonomian domestik yang tiap
tahunnya tumbuh di kisaran lima persen, dianggap masih lebih baik
dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang dunia sebesar 4,5 persen
per tahun.
Pemerintah juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam empat
tahun terakhir memang stagnan. Sejak krisis ekonomi 1998, rata-rata
pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,3 persen per tahun.
Pemerintah menyadari, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stagnan
tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara
berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita
negara "peers".
*Baca juga:Bambang Soesatyo kasih pesan pertumbuhan ekonomi 100 hari
pertama
<https://www.antaranews.com/berita/1121134/bambang-soesatyo-kasih-pesan-pertumbuhan-ekonomi-100-hari-pertama>
Baca juga:Darmin sebut kualitas pertumbuhan ekonomi membaik lima tahun
terakhir
<https://www.antaranews.com/berita/1119948/darmin-sebut-kualitas-pertumbuhan-ekonomi-membaik-lima-tahun-terakhir>*
Bappenas dalam kajian "Growth Constraint Study" menyebutkan ada dua
faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat, yaitu
regulasi dan institusi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro
mengatakan, banyak pelaku usaha yang menilai aturan-aturan yang berlaku
di Indonesia masih terlalu kaku dan institusinya cenderung tertutup dan
berkualitas rendah dengan adanya masalah korupsi, sehingga membuat
investor menjadi galau untuk menanamkan investasi di Tanah Air.
"Kalau sudah kaku dan tertutup, pasti tidak atraktif bagi investor. Ke
depan, regulasi Indonesia harus lebih fleksibel dan adaptif terhadap
pasar sehingga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
*Lebih realistis*
Pada 2020-2024, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 5,4 sampai
6 persen per tahunnya. Sasaran pertumbuhan ekonomi kali ini dapat
dikatakan lebih realistis dibandingkan RPJMN sebelumnya.
Pemerintah pun menyebutkan, ekspansi perekonomian lima tahun ke depan
akan didorong oleh peningkatan investasi yang ditargetkan tumbuh 6,88
sampai 8,11 persen per tahun.
Untuk mencapainya, investasi swasta, baik asing maupun dalam negeri,
akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan
harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan kemudahan
berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada
2018 menuju peringkat 40 pada 2024.
Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi
pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur.
Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan ekspor barang dengan
melakukan revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi
produk ekspor non komoditas dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Peningkatan juga akan didorong oleh lonjakan ekspor jasa, utamanya jasa
perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata.
Pemerintah berharap, melalui kinerja perdagangan internasional yang
membaik, akan mendorong penguatan stabilitas eksternal yang ditandai
dengan perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 2 sampai 1,3 persen
PDB dan juga peningkatan cadangan devisa menjadi 161,1 miliar dolar AS
hingga 184,8 miliar dolar AS pada 2024.
Lagi-lagi pemerintah mengakui, tidak berkembangnya industri pengolahan,
berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia.
Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas
dengan jasa transportasi asing, tidak berbeda dengan periode 40 tahun lalu.
Rasio ekspor terhadap PDB juga terus menurun dari 41 persen pada 2000
menjadi 21 persen pada 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami
defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3 persen PDB di saat beberapa
negara "peers" sudah mencatatkan surplus.
Dari sisi fiskal, pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat
dengan tetap memberikan dorongan stimulus terhadap perekonomian.
*Baca juga:IMF revisi pertumbuhan global, Indonesia masih tumbuh 5,1
persen
<https://www.antaranews.com/berita/1116270/imf-revisi-pertumbuhan-global-indonesia-masih-tumbuh-51-persen>*
Sementara itu, dari sisi moneter, laju inflasi yang rendah dan stabil
diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat
sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga tren penurunan
laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah.
Suasana deretan gedung bertingkat di kawasan Jakarta Selatan, Selasa
(10/9/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
Deretan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
tersebut, tentu patut didukung sembari diawasi sehingga implementasi
RPJMN tak lagi menjadi sekedar basa-basi.
Stagnasi pertumbuhan ekonomi sudah selayaknya lebih serius dicermati.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko
Listiyanto mengatakan, apabila yang menjadi tolak ukur keberhasilan
pemerintah itu dari RPJMN, maka target perekonomian belum tercapai, jika
tidak ingin dikatakan gagal.
“Secara umum paling gampang lihat perekonomian itu di pertumbuhan.
Karena pertumbuhan itu merepresentasikan segala aktivitas yang ada di
masyarakat," katanya.
*Baca juga:Kemenkeu yakin ekonomi RI bertahan meski IMF revisi
pertumbuhan global
<https://www.antaranews.com/berita/1115706/kemenkeu-yakin-ekonomi-ri-bertahan-meski-imf-revisi-pertumbuhan-global>*
Oleh Citro Atmoko
Editor: Royke Sinaga
