----- Pesan yang Diteruskan ----- Dari: ChanCT [email protected]
[GELORA45] <[email protected]>Kepada: GELORA_In
<[email protected]>Terkirim: Senin, 21 Oktober 2019 05.23.36 GMT+2Judul:
[GELORA45] Koalisi antara Legacy dan Oligarki
Koalisi antara Legacy dan Oligarki
Oleh :
Gun Gun Heryanto
Senin, 21 Oktober 2019 08:00 WIB 0 KOMENTAR 000
- Arial Roboto Times Verdana
-
-
-
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Bambang Soesatyo, Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai pelantikan di Kompleks Parlemen,
Senayan pada Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute
Pemerintahan Jokowi jilid kedua dimulai setelah prosesi pelantikan presiden dan
wakil presiden, kemarin. Agenda berikutnya tentu saja membentuk kabinet, yang
sesungguhnya menjadi hak prerogatif presiden. Publik harap-harap cemas apakah
konfigurasi dan komposisi menteri beserta kelembagaan yang dibentuk Jokowi
mencerminkan komitmennya kepada rakyat atau sekadar membentuk zona nyaman
elite? Itulah pertaruhan Jokowi saat ini: mengayuh di antara dua tuntutan,
meninggalkan warisan atau legacy yang membanggakan pada akhir jabatan atau
meneguhkan kuatnya oligarki partai politik di pemerintahan. Hal ini merupakan
ujian kesejarahan yang tak mudah dan hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin
pengambil risiko.
Tantangan Indonesia hingga saat ini, dan masih menjadi problem mendasar,
mengutip analis politik Northwestern University, Jeffrey Winters, dalam
Oligarchy (2011), adalah demokrasi kerap dikuasai oleh kaum oligark, sehingga
makin jauh dari cita-cita memakmurkan rakyat. Dalam International Encyclopedia
of Social Sciences, oligarki didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang
kekuasaannya berada di tangan minoritas.
Winters menjelaskan oligarki dengan menekankan kekuatan sumber daya material
sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri mereka. Adanya
ketidaksetaraan material tersebut kemudian menghasilkan ketidaksetaraan
kekuasaan politik. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia.
Dalam sistem presidensial, tentu Jokowi selaku presiden memiliki hak mulia yang
namanya hak prerogatif. Tentu saja itu tak mudah diimplementasikan karena
begitu derasnya kepentingan para elite partai, baik mitra kongsi yang mengusung
pasangan ini sedari awal maupun sekelompok partai yang awalnya kompetitor tapi
kemudian merapat menjadi mitra koalisi baru atas pertimbangan mendapat kursi di
kabinet (office seeking).
Independensi Jokowi sangat dibutuhkan di tengah ragam stimulan dalam komunikasi
persuasif yang dilancarkan para pihak yang berkehendak memaksimalkan tuntutan
agar berada di dalam kabinet. Jokowi tentu memiliki matriks kebutuhan dalam
penentuan orang dan kelembagaan kabinet. Apakah matriks itu sejalan dengan
kehendak publik, yakni menguatkan kinerja pemerintah dalam mengatasi ragam
persoalan, atau sekadar berbasis politik akomodasi bagi-bagi kursi untuk
politik representasi?
Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968)
menggarisbawahi bahwa semakin tinggi independensi, semakin tinggi pula tingkat
kelembagaan. Keutuhan organisasi juga penting dalam tingkat pelembagaan. Sebuah
institusi politik, termasuk birokrasi pemerintahan, harus memiliki kewenangan
yang kuat, transparan, dan merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Tingkat
kelembagaan ini dapat ditentukan dari cara beradaptasi, kompleksitas, otonomi,
kemampuan organisasi, dan tata cara atau prosedur dalam implementasi kebijakan.
Semua ini lagi-lagi kembali ke independensi Jokowi dalam membentuk Kabinet
Kerja.
Setiap tahap awal pembentukan pemerintahan akan tergambar seperti apa komitmen
pemimpin terhadap rakyat. Apakah yang dipilih menjadi menteri di kabinet adalah
sosok-sosok berintegritas tinggi, memiliki basis kompetensi, kepemimpinan yang
mumpuni, dan jaringan komunikasi yang memadai? Jika lebih banyak berdasarkan
pertimbangan jatah-jatahan, mempercayakan sejumlah orang ke beberapa pos
kementerian berbasis kebutuhan yang diharapkan bukan tak mungkin bisa semakin
menyuburkan dan meneguhkan kartel dalam birokrasi.
Menurut Adam Przeworski dalam Sustainable Democracy (1999), birokrasi oligarki
membentuk kartel yang berkewajiban menentang para pesaingnya sekaligus
membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan
kekuasaan politik di antara sesama anggota kartel. Jika itu yang menjadi
pilihan, bahaya lanjutannya adalah kekuasaan menjadi proyek individual para
elite partai beserta asosiasi korporatisnya.
ADVERTISEMENT
Bagaimana langkah Jokowi untuk keluar dari jebakan oligarki kekuasaan? Pertama,
sebaiknya tidak berlebihan mengakumulasi dukungan sehingga berdampak pada
obesitas kekuasaan. Semua partai berbondong-bondong masuk kabinet dan tak
menyisakan suara signifikan partai di luar penyokong pemerintah. Jika hanya PKS
yang sendirian di luar, mereka tak cukup memadai untuk menampung dan
menyuarakan suara rakyat yang berbeda dengan pemerintah. Tapi, jika itu
kenyataannya, jangan heran jika pada 2024, PKS akan mendapat insentif elektoral
signifikan di tengah enggannya banyak partai menjadi oposisi.
Kedua, Jokowi harus benar-benar memastikan siapa pun yang dipilihnya sebagai
menteri akan berdedikasi penuh untuk bekerja membantunya menunaikan janji
kesejarahannya kepada rakyat. Bukan menteri yang punya loyalitas ganda sebagai
pembantu presiden di satu sisi, tapi bermain mata dengan sejumlah pihak untuk
memperkaya diri dan kelompoknya di sisi yang lain. Kabinet adalah tempat
berkhidmat kepada rakyat, bukan untuk bancakan kekuasaan. Ketika dilantik
menjadi presiden dan memimpin Kabinet Kerja jilid kedua, sejak saat itu pula
Jokowi akan diawasi oleh semua mata rakyat Indonesia.
