JPPI Minta Mendikbud Buat Peta Jalan Pendidikan
------------------------------------------------------------------------
....
<https://sp.beritasatu.com/nasional/jppi-minta-mendikbud-buat-peta-jalan-pendidikan/581802/#>
Suara Pembaruan
Jumat, 25 Oktober 2019 - 10:13
<https://sp.beritasatu.com/nasional/jppi-minta-mendikbud-buat-peta-jalan-pendidikan/581802/#>
....
Nadiem Makarim.
*Jakarta, Beritasatu.com*- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau
Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, penunjukan Nadiem
Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dapat
membuat pendidikan Indonesia berlari dengan cepat dan meningkat pesat.
Hal ini mengingat Nadiem identik dengan teknologi.
Akan tetapi, Ubaid menuturkan, hal tersebut tidak dapat terwujud apabila
Nadiem tidak memiliki/roadmap/atau peta jalan pendidikan untuk mencapai
tujuan Indonesia Unggul. Sebab, untuk menerapkan pendidikan berbasis
teknologi dengan kondisi saat ini sulit terwujud atau tidak akan berjalan.
Pasalnya, kondisi pendidikan Indonesia masih saat ini yang masih
berkutat dengan masalah dasar yakni, kompetensi guru masih sangat
rendah, guru belum S-1, infrastruktur sekolah masih minim. Selain itu
juga jumlah sekolah rusak khususnya ruang kelas berdasarkan data
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 2018 ada 1,2 juta
ruang kelas, intervensi masalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah,
hingga masalah guru honorer yang harus diperjelas.
“Selama ini tidak ada/roadmap/pendidikan untuk lima tahun mendatang mau
diintervensi seperti apa? Adanya/roadmap/agar pemetaan dan pemerataan
kualitas sekolah ada. Karena menyebabkan PPDB zonasi tidak jalan itu
karena tidak ada pemerataan sekolah. Padahal zonasi itu penting dengan
konsep sekolah dekat, tapi permasalahannya pemerataan kualitas sekolah
tidak terjadi,” kata Ubaid dalam diskusi "Publik Masa Depan Pendidikan
di Era Jokowi Jilid II", Jakarta, Kamis (24/10) petang.
Oleh karena itu, Ubaid mengharapkan, Nadiem harus disegara
membuat/roadmap/pendidikan dan melibatkan masyarakat sipil yang peduli
pendidikan karena peran mereka sangat penting dan harus dilibatkan dalam
proses perencanaan dan evaluasi pendidikan.
Ubaid juga menuturkan, perlu adanya/roadmap/karena Kemdikbud harus
memiliki tujuan jelas untuk mencetak SDM dengan menaungi dua gerbong
yakni, pendidikan dasar menengah (Dikdasmen) dan pendidikan tinggi (Dikti)
Ada pun Dikdasmen meliputi; Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), Direktorat Pendidikan Dasar
Menengah (Dikdasmen), Dirktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),
Direktorat Kebudayaan, hingga Inspektorat Jenderal (Itjen).
Sementara itu, dengan bergabungnya pendidikan tinggi (Dikti) maka ada
penambahan direktorat yakni, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
(Belmawa), Direktorat Sumber Daya Itpek dan Pendidikan Tinggi (SDID)
Direktorat Kelembagaan yang mengurus 4.735 perguruan tinggi hingga
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti). Akan tetapi akan terjadi
perampingan untuk pendidikan tinggi yang akan berjalan pada awal 2020.
Selanjutnya, Ubaid mengatakan, setelah adanya/roadmap/pendidikan. Tugas
Mendikbud membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah
(Pemda) agar mereka memahami dan memiliki pemikiran sama tentang
strategi kemajuan pendidikan sehingga mau terlibat dengan mengalokasikan
APBD 20 persen untuk pendidikan.
Pasalnya, berdasarkan neraca pendidikan daerah (NPD), masih banyak
daerah belum mengalokasikan dana pendidikan senilai 20 persen. Artinya
tidak ada komitmen di daerah untuk memajukan pendidikan.
“Kementerian pusat selain koordinasi dengan kementerian lain harus juga
berkoordinasi dengan kabupaten dan kota. Kemdikbud jangan lepas tangan,
sebagus apapun agenda pusat kalau tidak jalan di daerah maka akan jadi
masalah,” ucapnya.
Khusus untuk peningkatkan kualitas guru, menurut Ubaid, Nadiem harus
membuat kebijakan pelatihan guru yang strategi tipe A, B, dan C yang
tersusun secara sistematis sehingga dalam lima tahun mendatang terukur
kompetensi guru, yakni berapa di A, B, dan C yang akan disebarkan secara
merata di setiap zonasi.
“Pemetaan dan pemahaman guru wajib benar-benar dipahami oleh seorang
menteri pendidikan. Sehingga tidak ada lagi nanti kualitas guru yang
baik hanya dimiliki oleh sekolah tertentu saja,” terangnya.
Selan itu, Ubaid juga menyebutkan, manajemen tata kelola sekolah pun
harus diperhatikan dan diberi pendampingan. Dengan begitu, muncul
pemerataan, bukan sekolah yang berprestasi saja yang dibantu tetapi
semua merata.
Ada pun hal lain perlu diperhatikan adalah penguatan pendidikan karakter
(PPK). Pasalnya, Nadiem menilai, selama lima tahun ke belakang proses
pengelolaan PPK tidak berjalan dengan baik. Sebagai bukti banyak anak
didik yang melakukan tindakan yang melenceng dengan melakukan tindakan
kekerasan terhadap guru dan hal lainnya.
“Pendidikan karakter inilah yang memang harus menjadi perhatian
Mendikbud baru,” ujarnya.
Sumber : Suara Pembaruan
