https://cnnindonesia.com/nasional/20191101173706-20-444935/diserang-tanpa-evaluasi-tgupp-anies-merasa-dipolitisasi-dprd
Diserang Tanpa Evaluasi, TGUPP Anies Merasa
Dipolitisasi DPRD
CNN Indonesia | Sabtu, 02/11/2019 13:43 WIB
Bagikan :
<https://cnnindonesia.com/nasional/20191101173706-20-444935/diserang-tanpa-evaluasi-tgupp-anies-merasa-dipolitisasi-dprd#>
<https://cnnindonesia.com/nasional/20191101173706-20-444935/diserang-tanpa-evaluasi-tgupp-anies-merasa-dipolitisasi-dprd#>
Diserang Tanpa Evaluasi, TGUPP Anies Merasa Dipolitisasi DPRD Anggota
TGUPP DKI Jakarta, Nursyahbani Katjasungkana. (CNN Indonesia/Adhi
Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan
Pembangunan (*TGUPP <https://www.cnnindonesia.com/tag/tgupp>*),
Nursyahbani Katjasungkana angkat bicara mengenai sorotan sejumlah
anggota *DPRD DKI
<https://www.cnnindonesia.com/tag/dprd-dki-jakarta>* Jakarta ke timnya.
Sebelumnya hujan protes mengarah ke Bappeda DKI saat mengusulkan
anggaran TGUPP di rapat pembahasan pada Rabu (30/10).
Nursyahbani mengatakan sorotan untuk TGUPP seolah sudah menjadi
komoditas politik.
"Di DKI Jakarta terus-menerus jadi isu politik tanpa ada evaluasi," kata
Nursyahbani saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (1/11).
Sebelumnya, usulan anggaran Rp19 miliar untuk TGUPP dianggap memberatkan
misi efisiensi Pemprov DKI Jakarta. Nursyahbani lantas mengusulkan
evaluasi menyeluruh terhadap TGUPP sebelum menentukan arah pengambilan
pos anggaran.
"Evaluasi menyeluruh sebelum ambil keputusan ke mana anggaran harus
diambil," kata Nursyahbani.
Lihat juga:
Fraksi PDIP Hingga Gerindra Cecar Anggaran TGUPP Anies Rp19 M
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191031101855-32-444400/fraksi-pdip-hingga-gerindra-cecar-anggaran-tgupp-anies-rp19-m/>
Jika memang serius hendak memperbaiki kinerja TGUPP, menurut
Nursyahbani, anggota dewan bisa saja langsung membentuk panitia khusus.
"Kalau memang mau memperbaiki kinerja, termasuk kinerja DPRD dalam
fungsi kontrol, kan bisa dibentuk pansus toh ya?" imbuh Nursayahbani.
Nursyahbani mengatakan keberadaan ia dan timnya selama ini
berkepentingan memperkuat fungsi DPRD. Menurutnya, TGUPP punya fungsi
kontrol internal gubernur, melengkapi fungsi kontrol dari DPRD. Ia pun
mengingatkan tugas anggota DPRD sesungguhnya adalah menghasilkan
kebijakan yang berguna bagi konstituen serta rakyat secara umum.
"Bukan cuma menghakimi kesalahan eksekutif yang secara hukum harus
dikontrolnya," sambung dia.
Nursyahbani mengingatkan, TGUPP telah ada sejak era gubernur sebelumnya
yakni Basuki Tjahaja Purnama. Ia bahkan mengklaim formula ini telah
menjadi model dan percontohan bagi pemerintah daerah lain.
Lihat juga:
Tito Diminta Tegur Anies yang Dianggap Lamban Susun APBD 2020
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191029101309-32-443716/tito-diminta-tegur-anies-yang-dianggap-lamban-susun-apbd-2020/>
Sebelumnya Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memprotes
anggaran TGUPP yang melekat di Bappeda. Menurut dia, anggaran tim
gubernur boleh saja dimasukkan RAPBD DKI, asalkan di bawah biaya
operasional gubernur. Gembong ingin anggaran tersebut keluar dari saku
gubernur sendiri.
Senada, Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengkritik kinerja TGUPP yang
dirasa tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Lukmanul
mengklaim hingga kini tidak tahu sosok maupun kinerja dari para anggota
TGUPP.
Sementara Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Purwanto menilai
keberadaan TGUPP justru memperlambat kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Menurutnya, kebanyakan SKPD harus menunggu arahan TGUPP
untuk menindaklanjuti suatu masalah. *(ika/ain)*
Bagikan :
<https://cnnindonesia.com/nasional/20191101173706-20-444935/diserang-tanpa-evaluasi-tgupp-anies-merasa-dipolitisasi-dprd#><https://cnnindonesia.com/nasional/20191101173706-20-444935/diserang-tanpa-evaluasi-tgupp-anies-merasa-dipolitisasi-dprd#>
