-------- Forwarded Message --------
Subject: Belajar Efisiensi dari Kasus Pacul Tiongkok
Date: Mon, 11 Nov 2019 12:28:06 +0800
From: ChanCT <[email protected]>
To: GELORA_In <[email protected]>
Belajar Efisiensi dari Kasus Pacul Tiongkok
------------------------------------------------------------------------
....
<https://sp.beritasatu.com/ekonomi/belajar-efisiensi-dari-kasus-pacul-tiongkok/584608/#>
Suara Pembaruan
Senin, 11 November 2019 - 10:52
<https://sp.beritasatu.com/ekonomi/belajar-efisiensi-dari-kasus-pacul-tiongkok/584608/#>
....
Peneliti Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin.
*Jakarta, Beritasatu.com*- Kasus pacul impor dari Tiongkok yang ramai
belakangan harus menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintah,
bagaimana membuat industri yang efisien dan koodinasi lintas sektor yang
baik.
Demikian disampaikan Pemerhati Kebijakan Publik dari Cikini Studi, Teddy
Mihelde Yamin di Jakarta, Senin (11/11/2019).
Menurut data BPS yang dikeluarkan Jumat (08/11/2019), jumlah impor pacul
sebanyak 505,5 ton dengan nilai US$ 330,03 ribu sejak 2015 hingga
September 2019. Dari total berat impor pacul yang berasal dari Jepang
hanya 7 kg dengan nilai US$ 65 dan sisanya dari Tiongkok.
Periciannya, pada 2015 seberat 14,2 ton dengan nilai US$ 6.589. Pada
tahun 2016 totalnya 142,7 ton dengan nilai US$ 187,0 ribu. Pada tahun
2017 sebesar 2,3 ton dengan nilai US$ 794. Sedangkan pada tahun 2018
seberat 78,1 ton dengan nilai US$ 33.889 ribu. Pada tahun 2019 tercatat
dari Januari sampai September totalnya 268,2 ton dengan nilai US$ 101,6
ribu.
Teddy mengatakan, besarnya angka impor cangkul ini membuat Presiden Joko
Widodo pun geram. Namun, terlepas dari polemik impor pacul tersebut,
pelajaran yang bisa dipetik adalah bagaimana Tiongkok begitu efisien dan
rapi dalam koordinasi serta keberpihakan yang sangat jelas terhadap
industri kecil.
Menurut penelusuran Cikini Studi, katanya, harga pacul buatan lokal
dijual sekitar Rp 60.000 - Rp150.000 per buah tanpa gagang. Sedangkan,
harga cangkul impor yang dijual di Tokopedia dan Bukalapak dijual
berkisar Rp 12.000 - Rp 28.000.
“Jadi memang jauh lebih murah. Kalau kita uraikan penyebabnya kenapa
lebih murah, sebenarnya ada beberapa faktor Bukan lagi terletak pada
biaya upah buruh yang murah karena Tiongkok bukan lagi mengandalkan
biaya buruh yang murah. Tetapi terletak pada, efisiensi dan koordinasi,”
tuturnya.
Alumni Nottingham University, Inggris itu menjelaskan, ada beberapa hal
efisiensi dan koordinasi yang sangat efektik dari pemerintah Tiongkok.
Pertama, biaya logistik, atau ongkos kirim (ongkir). Biaya logistik di
Tiongkok 14,8% dari PDB mereka, sementara Indonesia 24%-25% dari PDB.
Kedua, subsidi. Tiongkok melakukan beberapa subsidi terhadap industri,
seperti listrik, bahan bakar, dan bahan baku. Ketiga, insentif.
Pemeritah Tiongkok memberi berbagai insentif untuk merangsang semangat
kewirausahaan rakyatnya dan produksi, seperti pajak, pelatihan, dan
berbagai macam.
Keempat, kemudahan berbisnis. Peringkat kemudahan berbisnis Tingkok ada
di urutan 46, sedangkan Indonesia ada di peringkat 73. Kelima, indeks
daya saing. Posisi indeks daya saing Indonesia ada di urutan 50,
sedangkan Tiongkok berada di ranking 28. Artinya, ketika pengusaha usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sama-sama berbisnis pacul di
Indonesia dan di Tiongkok, dari segi regulasi dan ekosistem regulasi
berusahanya, Indonesia masih tertinggal jauh. Di sini peran serta
pemerintah dibutuhkan kehadirannya.
“Sebenarnya kita bisa belajar dari kasus pacul impor Tiongkok. Misalkan
di Tiongkok dibangun sebuah kampung, cluster kewirausahaan Taobao yang
diprakarsai dan mendapat supervisi oleh Alibaba-Jack Ma. Isinya enggak
banyak. Tetapi di sini bermacam usaha UMKM, dari yang mengerjakan
bermacam produksi barang, perusahaan logistik, ada yang membantu
akuntansi dan sistem IT-nya,” papar Teddy.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan Indonesia, produksi dilakukan di
mana-mana dan pengiriman juga dilakukan sendiri-sendiri. Termasuk
mencari bahan baku juga sendiri, sumber pembiayaan, mencari pembeli
enggak ada sistem, pembukuan pun tidak ada. Listrik kena tarif industri,
logistik diusahakan juga sendiri. Jadi jauh dari efisien. Terlebih jika
rantai pasok yang panjang.
“Di sini saya kira pemerintah bisa berperan khususnya Menteri Koperasi
dan UKM, Teten Masduki. Bisa enggak kita mengadopsi sebagian konsep yang
ada di Tiomgkok untuk diterapkan di sentra industri kita yang tersebar
di berbagai daerah. Semua ini untuk menyiasati inefisiensi yang terjadi
di UMKM,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Teddy, infrastruktur yang dibangun sejalan dengan
tujuan memangkas biaya logistik. Jika ini yang terjadi maka kementerian
terkait tinggal menduplikasi ke berbagai sentral industri di seluruh
Indonesia. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Saya yakin kementerian yang dikomandoi Teten mestinya bisa berperan
banyak di sini, mengkoordinasikan berbagai pihak terkait. Setidaknya
kita bisa mengimbangi, walau mungkin tidak bisa bersaing langsung dengan
Tiongkok yang sudah berpengalaman,” tuturnya.
Untuk diketahui, Tiongkok telah mengembangkan hal ini sejak 40 tahun
lalu, pada zaman Deng Xio Ping yang mulai mengembangkan efisiensi tadi.
Indonesia juga seharusnya bisa melakukan berbagai cara mengembangkan
jiwa kewirausahaan dan efisiensi tersebut dengan koordinasi yang kuat.
Sumber : Suara Pembaruan
