*
*
*Bukan Jaga importir pangan tapi Jadi importir pangan.*
On 15-11-19 20:31, kh djie wrote:
Jaga importr pangan..... ?
Pada tanggal Jum, 15 Nov 2019 pukul 20.00 'j.gedearka'
[email protected] <mailto:[email protected]> [GELORA45]
<[email protected] <mailto:[email protected]>> menulis:
Bagaimana bisa menjaga pangan?
Di Eropa (Belanda) tanah pertanian tidak diubah jadi perumahan/kantor.
Di Tiongkok padang pasir diubah jadi hijau dan pertanian.
Di Indonesia tanah pertanian termasuk yang suburpun dirombak jadi
perumahan/perkantoran,
Disamping itu hutan pun diromabak jadi.......
Nah bagaimana mau jaga pangan? Ya, satu-satunya jalan ya Import
pangan.
AA
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1672-jaga-pangan
*Jumat 15 November 2019, 05:30 WIB *
/*Jaga Pangan*/
*Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group | podium
<https://mediaindonesia.com/podiums>*
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1672-jaga-pangan>
<https://twitter.com/intent/tweet?text=Jaga%20Pangan%0D%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1672-jaga-pangan%0D%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20via%20@mediaindonesia>
Jaga Pangan
<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x-/podiums/2019/11/293e0b7eb0ff2035e1d92206490f0239.jpg>
/MI/
Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta para kepala daerah
menjadi ujung tombak pembangunan pertanian. Itu termasuk menjaga
agar jangan sampai terus terjadi alih fungsi lahan. Terutama luas
lahan persawahan harus dijaga karena berkaitan keamanan pangan
nasional.
Pembangunan pertanian memang harus menjadi perhatian utama kita
bersama. Semua pembangunan yang kita lakukan tidak akan ada
artinya tanpa terciptanya keamanan pangan. Ketika kebutuhan perut
tidak bisa terpenuhi, tidak mungkin kita akan bisa melakukan
pembangunan.
Semua negara memberikan perhatian khusus kepada pembangunan
pertanian. Tiongkok sebagai negara yang paling banyak penduduknya
di dunia bahkan membuat strategi keamanan pangan hingga 25 tahun
ke depan. Prioritas mereka bagaimana membuat kebutuhan pangan 1,4
miliar rakyat mereka setiap hari bisa terpenuhi.
Presiden Xi Jinping memimpin langsung pelaksanaan pembangunan
pertanian. Belum lama ini Tiongkok mengakuisisi perusahaan
pertanian Swiss, Syngenta, dengan nilai US$43 miliar. Tiongkok
berani membeli perusahaan penghasil bibit unggul hingga pestisida
dengan harga yang mahal karena mereka harus meningkatkan
produktivitas pertanian di negara itu.
Dengan hanya 8% lahan yang bisa ditanami, Tiongkok menghadapi
persoalan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat mereka. Jumlah
penduduk mereka sekarang ini 19% dari total penduduk di muka Bumi.
Pengalaman ratusan tahun lalu mengajarkan, ketika produksi pangan
tidak mencukupi, akan mudah terjadi kekacauan dan bahkan muncul
pemberontakan. Dinasti kerajaan di Tiongkok runtuh karena
persoalan pangan.
Kita tidak boleh juga alpa pada persoalan ini. Jumlah penduduk
kita terus bertambah. Tidak lama lagi jumlahnya bisa mencapai 300
juta jiwa. Kalau lahan pertanian terus dibiarkan beralih fungsi,
satu saat kita akan menghadapi persoalan pangan.
Tepat kalau Menteri Pertanian memfokuskan untuk menghentikan alih
fungsi lahan. Sudah sekitar 600 ribu hektare lahan pertanian di
Jawa yang beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan.
Karawang yang dulu dikenal sebagai lumbung pangan nasional
sekarang sudah berganti wajah.
Sebagai bupati yang 10 tahun memimpin Kabupaten Gowa dan 10 tahun
pula menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo paham
bagaimana kepala daerah seharusnya memainkan peran sebagai
pemimpin di sektor pertanian. Ia mampu menjadikan Sulsel sebagai
lumbung padi nasional.
Kuncinya terletak kepada keberpihakan kepada petani. Harus ada
insentif khusus yang diberikan agar petani mau mempertahankan
lahan mereka. Salah satu yang akan diterapkan Syahrul ialah
memberikan bantuan sarana produksi bagi petani yang mau terus
menjaga lahannya.
Keberpihakan kepada petani tidaklah salah. Semua negara industri
juga melakukan hal yang sama. Di Jerman, pemerintah memberikan
subsidi penerimaan sampai 50% dari hasil produksi yang bisa dapatkan.
Dengan pendapatan sampai 150% setiap kali panen, mereka bukan
hanya terpacu untuk menjalani profesi mereka, melainkan juga
membuat pendapatan mereka tidak kalah dengan warga lain yang
memilih jalan menjadi industriawan.
Kita harus membuat cetak biru tentang pembangunan pertanian sampai
25 tahun ke depan agar terbangun konsensus bersama. Bahwa
penyediaan kebutuhan pangan merupakan kewajiban kita bersama. Kita
tidak boleh iri hati ketika negara memberikan perhatian lebih
kepada petani.
Mulai sekarang kita harus cermat untuk menghitung luas lahan yang
dipakai untuk pertanian. Bahkan kita harus menghitung berapa
produksi yang bisa didapatkan dan berapa kebutuhan pangan yang
harus disediakan untuk sekarang dan masa datang.
Data itu kita perlukan agar bisa dipikirkan intervensi teknologi
apa yang harus kita lakukan. Seperti dilakukan Tiongkok, kita
harus memikirkan bagaimana meningkatkan produktivitas untuk setiap
hektare lahan pertanian yang ada.
Kita tidak boleh main-main lagi dengan data pertanian. Jangan
biarkan pertanian hanya menjadi ajang untuk terjadinya praktik
korupsi. Subsidi pupuk atau subsidi bibit dibesar-besarkan tanpa
ada dampak yang nyata kepada peningkatan produksi. Kita sudah
sepakat untuk menggunakan data Badan Pusat Statistik yang terakhir
sebagai acuan bahwa luasan lahan sawah yang kita miliki hanya 7,1
juta hektare.
Kita harus tumbuh bersama-sama dengan kehidupan para petani. Hanya
dengan petani-petani yang hidupnya lebih makmur dan sejahtera,
kita bisa mengharapkan terjaganya luasan lahan pertanian dan
terciptanya keamanan pangan.
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1672-jaga-pangan>
<https://twitter.com/intent/tweet?text=Jaga%20Pangan%0D%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1672-jaga-pangan%0D%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20via%20@mediaindonesia>
