https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1855-cpns-dan-penataan-birokrasi
/*CPNS dan Penataan Birokrasi*/
Penulis: *Media Indonesia* Pada: Kamis 21 November 2019, 05:05 WIB
Editorial MI <https://mediaindonesia.com/editorials>
<https://www.facebook.com/share.php?u=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1855-cpns-dan-penataan-birokrasi>
<https://twitter.com/home/?status=https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1855-cpns-dan-penataan-birokrasi>
MAGNET untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri
sipil (PNS) rupanya masih kuat. Yang cukup mengagetkan, kuatnya magnet
itu bahkan mampu menarik minat kaum milenial. Padahal, menjadi PNS
identik dengan pencarian kemapanan, sebaliknya milenial kerap disebut
sebagai generasi yang antikemapanan. Dua karakter yang sebetulnya
berseberangan.
Namun, fakta berkata lain. Pada seleksi calon pegawai negeri sipil
(CPNS) 2019 di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, jumlah
pendaftar hingga kemarin, menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN)
sudah mencapai 3,25 juta orang. Diperkirakan, saat semua pendaftaran
ditutup, jumlah orang yang membuat akun untuk mendaftar CPNS bisa
menyentuh 4,5 juta orang seperti tahun lalu. Tentunya sebagian besar
pendaftar itu ialah mereka yang dikategorikan sebagai milenial.
Lantas apa makna dari angka-angka itu? Kita bisa melihatnya dari
beberapa sudut. Pertama, masih menyemutnya pencari kerja ke kantor
pemerintah boleh jadi merupakan peringatan bahwa negara sesungguhnya
masih lemah dalam hal penyediaan tenaga kerja, terutama penciptaan iklim
bagi investasi swasta. Negara juga bisa dianggap tidak memiliki langkah
konkret menciptakan lebih banyak entrepreneur di Tanah Air.
Alhasil, orang pun masih berbondong-bondong, berlomba-lomba menjadi
pegawai negeri karena di sana menjanjikan kemudahan. Betul, sebagian
pendaftar pasti ada yang punya niat tulus menjadi ASN untuk mengabdi
kepada negara dan masyarakat. Akan tetapi, siapa pula yang bisa
membantah bahwa sebagian yang lain ingin menjadi ASN untuk sekadar
mencari 'keamanan' karena bakal memperoleh gaji dan pensiun dari negara.
Harus diakui, selama ini sebagai ujung tombak birokrasi, pegawai negeri
belum muncul sebagai kekuatan yang menggerakkan perubahan atau
pertumbuhan. Dalam banyak hal, birokrasi justru menjadi penghambat.
Birokrasi kerap kali bukan melayani, malah membebani.
Karena itu, Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo agar memperbaiki
sekaligus mengoptimalkan sistem rekrutmen CPNS tahun ini sebagai langkah
awal memulai penataan birokrasi di tingkat kepegawaian pemerintah.
Dari sudut pandang ini, kita mestinya bisa memupuk optimisme bahwa
tingginya animo publik dalam seleksi CPNS, terutama kaum muda dan
milenial, akan menjadi modal kuat bagi negara mereformasi kusutnya
birokrasi. Kepada siapa lagi kita berharap soal penciptaan birokrasi
yang simpel, efektif, efisien, tak berbelit, penuh inovasi, dan berbasis
digital kalau bukan kepada anak-anak muda?
Dengan proses seleksi CPNS yang baik, tanpa KKN, plus standar kelulusan
yang tinggi, seharusnya para ASN muda yang dihasilkan nanti punya
standar kualifikasi yang juga tinggi untuk melakukan perubahan-perubahan
birokrasi. Jangan sampai sistem rekrutmen malah mematikan potensi
mereka. Yang mestinya mampu membuat perubahan, justru terjangkiti virus
birokrasi zaman lalu yang lelet dan menyebalkan.
Rekrutmen CPNS yang hampir ada setiap tahun juga harus dijaga betul agar
negeri ini tidak terperosok ke dalam apa yang disebut sebagai negara
pegawai, negara yang sebagian besar kerja dan potensinya diabdikan bagi
para pegawai yang terus membengkak. Dengan jumlah mereka yang besar, PNS
atau ASN harus menjadi pendobrak birokrasi yang mampat, bukan malah
menjadi benalu.
Di luar itu, ledakan jumlah calon PNS mestinya menyadarkan pemerintah
untuk terus mendorong pembukaan lapangan kerja di luar sektor negara.
Sesungguhnya, ketika penataan birokrasi dapat dilakukan bersamaan dengan
penciptaan lapangan kerja, pada saat itulah salah satu titik hambat
terbesar dari pertumbuhan akan terurai.
