Kemdagri Hargai Survei Respons Publik soal Kabinet Jokowi
------------------------------------------------------------------------
....
<https://sp.beritasatu.com/politik/kemdagri-hargai-survei-respons-publik-soal-kabinet-jokowi/587126/#>
Suara Pembaruan
Senin, 25 November 2019 - 09:47
<https://sp.beritasatu.com/politik/kemdagri-hargai-survei-respons-publik-soal-kabinet-jokowi/587126/#>
....
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin duduk bersama Mentri saat
memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka,
Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.
*Jakarta, Beritasatu.com*– Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)
Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Bahtiar menegaskan, pemerintah
menghargai hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) terkait
respons publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju (KIM) bentukan Joko
Widodo (Jokowi)- Ma'ruf Amin. Meski begitu, survei tersebut tentu tidak
mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
“Kita hargai survei, survei ini isinya persepsi yang diukur adalah
orang-orang tertentu saja, bisa jadi yang ditanya adalah orang yang tak
memahami ketatanegaraan atau yang tak memahami manajemen pemerintahan.
Jadi survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari
masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” kata Bahtiar, Senin (25/11/2019).
Menurut Bahtiar, Presiden Jokowi dalam menentukan jajaran KIM, melalui
penelitian mendalam. Figur yang dipilih oleh Presiden sesuai kebutuhan,
tantangan lingkungan, dan tujuan ke depan. Bahtiar menyatakan, sosok
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bukan saja sekedar
mantan anggota Polri profesional dan mantan Kapolri. Tito terbiasa
mengelola keamanan, ketertiban masyarakat dalam negeri.
Tito pernah menjabat kapolda, dan bersinergi dengan pemerintah daerah
(pemda). Bahtiar menuturkan, Tito juga merupakan seorang ilmuwan
bergelar profesor dan PhD. Tito memiliki pemahaman konseptual tentang
apa dan bagaimana mengelola negara.
Tito pun mempunyai pemahaman Internasional, apa dan bagaimana interaksi
antar negara dan masyarakat dunia. Aspek pemerintahan dalam negeri yang
dibina Kemdagri, lanjut Bahtiar, hanya aspek kecil bagian dari tata
kelola negara. Wawasan Tito berkelas internasional sekaligus memahami
secara spesifik budaya lokal.
“Pak Tito memahami sistem politik pemerintahan dan memahami sistem
pemerintahan daerah hingga hal-hal detail di lapangan, termasuk cara
mengatasinya. Terpilihnya Pak Tito dijadikan peluang bagi Kemdagri untuk
melakukan reformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam
negeri,” ujar Bahtiar.
Pelaksana tugas direktur jenderal politik dan pemerintahan umum tersebut
menyatakan, Tito akan mengubah perilaku birokrasi pemerintahan dalam
negeri. Selain itu juga menata sistem politik dalam negeri yang
kompatibel dengan akar budaya bangsa, serta mampu mempercepat pelayanan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Menggerakkan roda secara cepat, memperbaiki sistem pelayanan Investasi,
peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), dan mempercepat lapangan
kerja. Jika objektif, Pak Tito baru dua bulan di Kemdagri langsung
membuat terobosan yang luar biasa membangun sinergi pemerintah pusat dan
pemda, termasuk forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah),” imbuh
Bahtiar.
Bahtiar mengungkapkan, Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju
Pemerintah Pusat dan Forkopimda telah dilaksanakan di Sentul
International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, pada 13
November 2019. Semua pihak, menurut Bahtiar, memuji suksesnya acara
tersebut, dan dampaknya pada perubahan hubungan-hubungan serta tata
kelola pemerintahan pusat dan daerah. Sebelumnya, IPO mengadakan survei
pada 30 Oktober- 2 November 2019.
Survei tersebut hanya melibatkan 800 responden untuk mendapatkan
pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang
didudukinya. Hasilnya, Tito Karnavian menduduki posisi tiga terbawah
sebagai orang yang dianggap kurang pas menduduki posisi mendagri. Hasil
survei tak representatif dan tidak mewakili keseluruhan masyarakat
Indonesia.
Sumber : Suara Pembaruan
