ANALISIS
Bukan Ahok Kunci Keberhasilan Pertamina, Tapi Jokowi
*Yuli Yanna Fauzie*, CNN Indonesia | Selasa, 26/11/2019 09:50 WIB
Bagikan :
Bukan Ahok Kunci Keberhasilan Pertamina, Tapi JokowiPengamat menilai
Ahok bukan kunci keberhasilan Pertamina. Sebab, komisaris hanya
bertindak mengawasi direksi. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Basuki Tjahaja Purnama (*Ahok
<https://www.cnnindonesia.com/tag/ahok>*) resmi menduduki kursi
Komisaris Utama PT *Pertamina
<https://www.cnnindonesia.com/tag/pertamina>*(Persero). Ahok ditunjuk
oleh Menteri BUMN Erick Thohir lewat persetujuan Tim Penilai Akhir (TPA)
yang diketuai Presiden Joko Widodo (*Jokowi
<https://www.cnnindonesia.com/tag/jokowi>*).
Jokowi, secara terang benderang, mengungkap ingin Ahok menjadi pengawas
internal perusahaan migas pelat merah itu. Ahok diharapkan mampu
menurunkan impor minyak, membangun kilang-kilang minyak, dalam rangka
menyehatkan defisit neraca dagang.
Pengamat Energi, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Resources
Studies (IRESS) Marwan Batubara dengan tegas menilai tidak bisa
mewujudkan mimpi sukses Pertamina hanya lewat Ahok. Sejatinya, kunci
perbaikan kinerja Pertamina ada di tangan Jokowi.
Alasannya, Ahok hanya duduk di kursi komisaris. Bukan direksi. Peran
komisaris terbatas pada pengawasan di luar lingkungan direksi dan
memberi masukan terhadap kebijakan. "Peran Ahok tidak akan lebih besar
dari direksi. Jangan dibalik, seolah peran komisaris jadi lebih
strategis daripada direksi. Tidak," ujarnya kepada/CNNIndonesia.com
<https://cnnindonesia.com/>/, Selasa (26/11).
Lihat juga:
Tangan Terbuka dari OB dan Satpam Sambut Ahok di Pertamina
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191125170027-92-451342/tangan-terbuka-dari-ob-dan-satpam-sambut-ahok-di-pertamina/>
Belum lagi, keseriusan mengejar target produksi substitusi bahan bakar
minyak (BBM) dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit mentah
(CPO) atau biodiesel. Memang, kebijakan ini sudah ditempu pemerintah,
namun defisit neraca dagang dan transaksi berjalan sudah terlanjur bengkak.
Alasan lain, Marwan mengisyaratkan Ahok tidak cukup memenuhi syarat
untuk duduk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Mengutip Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, orang yang menjabat di kursi komisaris
merupakan sosok yang memiliki integritas dan kapabilitas di bidang tersebut.
Ini, menurut dia, tak terpenuhi dari Ahok. Ia mengingatkan dengan kasus
dugaan korupsi yang menyasar realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta ketika Ahok menjabat Gubernur. "Dia belepotan dengan masalah
korupsi, tapi mendapat perlindungan KPK dan Polri," terang Marwan.
Selain itu, ia melanjutkan Ahok juga tak berhasil memenuhi amanah
Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada BUMN.
Hal ini tercermin dari ketidaktransparan Ahok dalam mengelola dana
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya masuk ke Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun justru dikelola secara
mandiri di Ahok Centre.
Alasan lain, Marwan melanjutkan Ahok akan kesulitan memberantas mafia
migas, sebab pemerintah bersikap acuh tak acuh dengan persoalan ini. Ia
mencontohkan era menteri ESDM Sudirman Said saat membuka penyelewengan,
tidak ditindaklanjuti oleh Jokowi.
"Kalau memang mafia migas ada, itu berarti direksi yang ditunjuk tidak
pernah becus dan ini muara tanggung jawabnya ada di presiden dan menteri
yang menunjuk direksi itu. Berarti, yang membiarkan mafia itu ya
presiden sendiri. Tak perlu seolah-olah buttuh peran Ahok untuk
membersihkan bila hanya butuh ketegasan presiden," kata Marwan.
Terakhir, Ahok diperkirakan kesulitan mencapai target pembangunan kilang
minyak untuk mengerek lifting lantaran keuangan Pertamina kacau. Disebut
kacau karena negara berutang kepada Pertamina sekitar Rp41 triliun pada
2017-2018.
Lihat juga:
Istana Minta Ahok Ubah Pertamina dan Tekan Impor Minyak
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191125150720-92-451287/istana-minta-ahok-ubah-pertamina-dan-tekan-impor-minyak/>
Utang itu berasal dari selisih subsidi BBM ke publik dengan nilai
keekonomian penjualan minyak. Meski utang akan dibayarkan pemerintah,
namun kebijakan tersebut membuat keuangan perusahaan terganggu sampai
saat ini.
"Ini membuat perusahaan sulit memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan
kilang karena diminta menjalankan program politik pencitraan. Jadi, ini
semua kuncinya ada di pemerintah, ada di presiden, bukan Ahok," imbuh
Marwan.
Belum lagi, Serikat Pekerja (SP) Pertamina yang menolak kehadiran Ahok.
Dikhawatirkan, penolakan membuat iklim bisnis tak kondusif bagi
perusahaan di tengah tuntutan untuk menjadi lebih baik.
Pengamat Energi dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai sosok
Ahok tidak serta merta bisa memperbaiki Pertamina bila tidak ada
dukungan penuh dari pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung
jawab pada kinerja perusahaan. Apalagi, jabatan yang diberikan kepada
Ahok cuma sebatas komisaris.
Lihat juga:
Cuma Satu Karangan Bunga Sambut Ahok di Kantor Pertamina
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191125133934-92-451212/cuma-satu-karangan-bunga-sambut-ahok-di-kantor-pertamina/>
"Komisaris dan direksi sebenarnya merupakan sosok yang terbatas bila
pemerintah seolah menanti dobrakan dari Ahok menjadikan Pertamina lebih
baik. Seharusnya, perannya lebih strategis, misalnya menteri," jelasnya.
Misalnya, ketika pemerintah berharap Ahok bisa menekan impor minyak,
tidak mungkin dikejar bila lifting migas rendah. Artinya, diperlukan
kebijakan pembangunan kilang. Meski demikian, patut diketahui,
pembangunan kilang bukan lah kebijakan perusahaan.
Pertamina, katanya, hanya sebagai eksekutor dari target yang ditetapkan
pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Selagi, pemerintah tidak serius mengejar target RPJMN, maka Pertamina
pun pada akhirnya hanya mengikuti pemerintah saja.
"Begitu pula bila berharap ada pemberantasan mafia migas. Petral memang
sudah dibubarkan, tapi Pertamina masih begini-begini saja karena
pemerintah juga tidak berusaha menutup celah yang lain," tegas Redi.
Lihat juga:
Ahok Resmi Jadi Komut, Pertamina Langsung Rombak Direksi
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191125121850-92-451185/ahok-resmi-jadi-komut-pertamina-langsung-rombak-direksi/>
Namun, nasi sudah menjadi bubur. Ahok sudah terlanjur ditunjuk jadi
komisaris utama, maka yang perlu dilakukan hanyalah pembuktian. Begitu
pula dengan pihak-pihak yang masih menentang, seperti Serikat Pekerja
Pertamina.
"Ya sudahlah, silakan pak Ahok bekerja, serikat bekerja lakukan apa yang
bisa diberikan ke Pertamina dan demi merah putih. Justru ini ajang
pembuktian pak Ahok," tuturnya.
Sementara, bila serikat masih bersikeras menolak, menurutnya, lebih baik
ditempuh jalur gugatan ke pengadilan agar surat keputusan dibatalkan.
Hal ini jauh lebih baik ketimbang hanya protes atas penunjukan Ahok.
*(bir)*
