Pengamat: Jadikan "Jakarta Kampung" sebagai Kritik Membangun
------------------------------------------------------------------------
....
<https://sp.beritasatu.com/megapolitan/pengamat-jadikan-jakarta-kampung-sebagai-kritik-membangun/587773/#>
Suara Pembaruan
Kamis, 28 November 2019 - 11:44
<https://sp.beritasatu.com/megapolitan/pengamat-jadikan-jakarta-kampung-sebagai-kritik-membangun/587773/#>
....
Kawasan kumuh di pinggir rel kereta api.
*Jakarta, Beritasatu.com*- Pernyataan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Tito Karnavian yang menyebutkan bahwa Jakarta lebih mirip
kampung dibanding Shanghai dinilai para pengamat tata kota sebagai
peringatan dan juga teguran keras bagi Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan agar dapat menata kota dengan lebih cepat dan lebih baik lagi.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menuturkan,
sebelum Tito menyebutkan demikian, mantan Wakil Presiden Republik
Indonesia Jusuf Kalla (JK) pernah lebih dulu mengatakan bahwa Jakarta
memiliki dua wajah. Wilayah Sudirman-Thamrin adalah wajah Singapura.
Sedangkan bergeser ke wilayah perkampungannya maka Jakarta menjadi wajah
Bangladesh, di mana masih banyak terdapat kampung kumuh.
"Pak JK pernah mengatakan demikian. Jakarta butuh/urban renewal/. Ibu
kota negara di negara lain sudah lebih dulu melakukan itu. Seperti
Singapura, Canberra. Jakarta masih mengunakan desain masa kolonial yang
hingga kini masih dinikmati di era para millenial," ujar Yayat
kepada/SP/, Kamis (28/11/2019).
Shanghai sendiri penataannya relatif mudah karena kepemilikan tanah atau
aset di sana dikuasai oleh negara. Sehingga jika ingin membuat program
apapun, dapat dengan mudah dilakukan. Seperti misalnya eksekusi tata
ruang dan pengendalian tanah serta kampung kumuh. Sedangkan di Jakarta
berbeda.
Sebagai sebuah kota yang sudah berusia tua, pemerintah Tiongkok juga
tidak main main dalam menata Shanghai, mereka totalitas dan eksekusi
dengan sempurna di lapangan. "/Nggak/ada korupsi,/nggak/ada kebocoran
anggaran, apalagi defisit," kata Yayat.
Lebih lanjut diungkap Yayat, penataan kampung yang dijanjikan Gubernur
Anies sebanyak 22 kampung dan telah tercantum dalam Peraturan Gubernur
hingga kini tidak terdengar lagi kabarnya. Pun demikian dengan
pembangunan rumah susun.
Warga Jakarta pun semakin sulit mendapatkan akses memiliki rumah karena
untuk memiliki rumah dengan DP nol saja penghasilannya harus Rp 4-7
juta. Sedangkan masih banyak pekerja di Jakarta yang dibayar sesuai
dengan Upah Minimum Kota sebesar lebih kurang Rp4,2 juta.
"Bagaimana bisa punya rumah kalau begini? Sedangkan rusun juga tidak
dibangun lagi karena tidak mau menggusur. Harus diakui bahwa urbanisasi
di Jakarta tak mendukung pada produk domestik bruto. Tekanan kelompok
urbannya terlalu tinggi," papar Yayat.
Hal senada juga diungkapkan Pengamat Perkotaan Nirwono Joga. Nirwono
menuturkan, berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional, maka 45 persen wilayah Jakarta itu kumuh.
Persentasenya tersebar yakni terbesar di Jakarta Utara sebesar 37
persen, Jakarta Barat 29 persen, Jakarta Selatan 18 persen.
"Hampir setengahnya kumuh. Sesuai dengan yang Pak JK katakan bahwa
Sudirman Thamrin itu perwujudan Singapura tapi bergeser ke area
perkampungannya maka seperti Bangladesh. Selama ini penataan dan alokasi
anggaran hanya terpusat untuk kawasan segitiga emas yakni
Sudirman-Thamrin," papar Nirwono.
Dirinya pun merasa heran karena perbaikan atau penataan Jembatan
Penyebrangan Orang (JPO) hanya fokus kepada JPO yang berada di wilayah
Sudirman-Thamrin. Sedangkan di wilayah lain seperti di Jalan Gatot
Soebroto atau Jalan Warung Buncit terkesan tidak dipedulikan.
Shanghai sendiri, lanjut Nirwono, adalah kota terbesar kedua di Tiongkok
setelah Beijing. Shanghai sendiri juga hanya difokuskan untuk kota
bisnis. Bukan untuk pemerintahan. Sehingga tak heran kota ini menjadi
demikian besar dan tertata dengan baik.
"Jakarta harusnya ya dibandingkan dengan Shanghai, Tokyo, New York.
Jangan mau dibandingkan dengan Surabaya yang lebih baik penataannya.
Jakarta ini kan kota metropolitan. Harusnya ya mencontoh kepada
kota-kota lain di dunia yang lebih baik penataannya," tutur Nirwono.
Dirinya pun berpesan kepada Gubernur Anies bahwa adalah hal mudah menata
Jakarta asalkan mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) yang ada dan tidak keluar dari apa yang
tertuang di dalamnya.
"Patuhi aturan sesuai RTRW dan RDTR. Jangan dilanggar. Menata kota harus
sesuai aturan hukum yang telah ada. Menurut saya memang ada baiknya
peringatan keras dari pemerintah pusat melalui Pak Tito ini kepada
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Memang harus demikian jika tak
ingin Jakarta semakin ketinggalan dengan kota kota besar di dunia
lainnya," tegas Nirwono.
Sumber : Suara Pembaruan
