Anggaran DP 0 Rupiah Dipangkas, DPRD DKI: Banyak Unit Kosong
Reporter:
Antara
Editor:
Ninis Chairunnisa
Jumat, 29 November 2019 08:08 WIB
Suasana Rusunami Samawa Program DP Nol Persen, Kelapa Village, Pondok
Kelapa, Jakarta Timur, pada Selasa, 15 Oktober 2019. Tempo/Adam
PrirezaSuasana Rusunami Samawa Program DP Nol Persen, Kelapa Village,
Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Selasa, 15 Oktober 2019. Tempo/Adam
Prireza
*TEMPO.CO, Jakarta*- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Andrian
mengungkap alasan anggaran rumahDP 0 rupia
<https://www.tempo.co/tag/dp-0-rupiah>h sebagai salah satu program
prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020 dipotong. Menurut
dia, penyebabnya karena masih banyak unit kosong.
"Mungkin salah satu alasan itu di-hold karena ada rusunawa tersedia
6.000 unit," kata Justin saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis, 28
November 2019.
Justin mengatakan dari sejumlah unit rumah susun sederhana atau rusun
itu ditemukan banyak yang kosong dan tak berpenghuni di Klapa Village,
Jakarta Timur. Sementara itu, pembangunan rusunawa masih terus dilakukan.
Justin pun mengatakan selama masa reses, ia menemukan masih banyak
masyarakat yang merasa sosialisasi rumah DP 0 rupiah masih kurang. "Pas
saya reses, masyarakat banyak yang tak tahu, misalnya mekanismenya,"
ujar politikus Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Sementara itu, menanggapi pemotongan anggaran pada program prioritasnya,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hal tersebut masih dapat
dikondisikan. "Ya masih dalam pembicaraan tunggu sampai final RAPBD.
Nanti mudah-mudahan bisa dibahas semuanya," kata dia.
ADVERTISEMENT
DPRD DKI sebelumnya memangkas beberapa anggaran dalam Kebijakan Umum
Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2020 yang
dianggap tidak terlalu penting. Contohnya adalah anggaran rumah DP 0 Rp
menjadi Rp 500 miliar yang pada pengajuan KUA PPAS dianggarkan sebesar
Rp 2 triliun.
Pada rapat paripurna kedua disetujui besaran anggaran untuk rumahDP 0
rupiah <https://www.tempo.co/tag/dp-0-rupiah>menjadi Rp1 triliun.
Akhirnya, anggaran disepakati Rp 500 miliar dalam penandatanganan nota
kesepakatan (MoU) KUA-PPAS APBD 2020 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat,
Kamis lalu.
