Bener ajakan melihat apa yg akan terjadi, ttp dgn ttp loh: nantinya. Hanya saja komentar ente ini tendensius sekali ya hehehe. Mengajak melihat apa yg terjadi ttp pake’ “setelah upacara sopan-santun para pejabat ini.” Hehehehe.
Gak usah dipojok2kan, radikalisme Islam itu sudah ada sejak dulu kala. Gak usah gaduh, tenang saja. Nesare From: [email protected] <[email protected]> Sent: Friday, November 29, 2019 12:52 PM To: GELORA45 <[email protected]> Subject: Re: [GELORA45] Kemenag: FPI penuhi persyaratan rekomendasi Kenapa pejabat-pejabat yang radikal memojokkan Islam mendadak pada sopan begini? Karena ditelanjangi habis-habisan sama dubes Arab Saudi tempoharikah? Apa berarti pihak kerajaan selama ini sengaja mencegah HRS ke luar dari Arab Saudi karena betul keselamatannya terancam? Siapa yang mengancam? Sebaiknya kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah upacara sopan-santun para pejabat ini. --- SADAR@... wrote: Jakarta (ANTARA) - Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan mengatakan ormas Front Pembela Islam (FPI) sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.14 Tahun 2019. "Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019 sudah dipenuhi FPI sehingga kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar atau SKT-nya," kata M Nur Kholis lewat siaran psrs yang diterima di Jakarta, Kamis. Menurut dia, ada beberapa persyaratan yang diatur dalam PMA tersebut, antara lain dokumen pendukung yang mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili dan NPWP. Selain itu, FPI memenuhi persyaratan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. "Persyaratan tersebut sudah dipenuhi FPI, termasuk pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Surat pernyataan kesetiaan tersebut sudah dibuat FPI di atas meterai," katanya. Baca juga: <https://www.antaranews.com/berita/1182671/perpanjangan-skt-fpi-mahfud-sebut-pemerintah-masih-mendalami> Perpanjangan SKT FPI, Mahfud sebut pemerintah masih mendalami Baca juga: <https://www.antaranews.com/berita/1182627/langkah-maju-menag-fpi-nyatakan-setia-pancasila> Langkah maju, Menag: FPI nyatakan setia Pancasila Baca juga: <https://www.antaranews.com/berita/1179496/izin-ormas-fpi-masih-dikaji-ini-kata-mendagri> Izin Ormas FPI masih dikaji, ini kata Mendagri Nur Kholis mengatakan surat rekomendasi itu dirilis sebagai bagian dari kepatuhan atas pelayanan publik Kemenag. Sekjen mengatakan setiap organisasi masyarakat yang setia pada pilar bangsa mempunyai hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, termasuk menyampaikan pendapat. Namun, kata dia, semua harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menjadi kewajiban Kementerian Agama sebagai instansi pembina untuk merangkul semuanya. "Siapapun yang setia NKRI, Pancasila dan UUD 1945, harus diterima, dirangkul, dibina dan diajak kerja sama agar bisa ikut membangun bangsa," kata dia. Jika ada pelanggaran hukum, kata dia, maka persoalan diserahkan kepada aparat. "Itulah kenapa pada klausul rekomendasi juga disebutkan bahwa jika ada penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, rekomendasi ini bisa dicabut sesuai peraturan perundang-undangan," katanya. Nur Kholis mengatakan kewenangan Kementerian Agama hanyalah menerbitkan rekomendasi. Rekomendasi itu salah satu syarat yang harus dipenuhi ormas jika akan memperpanjang SKT. "Rekomendasi Kemenag sudah diserahkan ke Kemendagri. Adapun penerbitan SKT, itu menjadi kewenangan mutlak Kementerian Dalam Negeri," katanya.* Baca juga: <https://www.antaranews.com/berita/1177392/panitia-berharap-habib-rizieq-hadiri-reuni-akbar-212> Panitia berharap Habib Rizieq hadiri Reuni Akbar 212 Baca juga: <https://www.antaranews.com/berita/1157727/fpi-minta-pemerintah-kiriman-surat-klarifikasi-ke-otoritas-arab-saudi> FPI minta pemerintah kiriman surat klarifikasi ke otoritas Arab Saudi Baca juga: <https://www.antaranews.com/berita/1134208/fpi-tetap-adakan-musda-meski-ditolak-sejumlah-ormas-di-tegal> FPI tetap adakan musda meski ditolak sejumlah ormas di Tegal Kementerian Agama, kata dia, ke depan akan fokus pada upaya moderasi beragama. Semua ormas akan diajak, tidak terkecuali FPI, jika sudah mendapat izin dari Kemendagri, agar bersama-sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Pewarta: Anom Prihantoro Editor: Erafzon Saptiyulda AS
