https://sp.beritasatu.com/nasional/kpk-ingatkan-stafsus-jokowimaruf-laporkan-hartanya/588746/
*KPK Ingatkan Stafsus Jokowi-Ma'ruf Laporkan Hartanya* *Suara Pembaruan* <https://sp.beritasatu.com/nasional/kpk-ingatkan-stafsus-jokowimaruf-laporkan-hartanya/588746/#> Selasa, 03 Desember 2019 - 20:00 <https://sp.beritasatu.com/nasional/kpk-ingatkan-stafsus-jokowimaruf-laporkan-hartanya/588746/#> [image: ...]*Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial (kiri ke kanan) CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra, Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi, Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara, Peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung, Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Ma'ruf ketika diperkenalkan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis 21 November 2019.* *Jakarta, Beritasatu.com* - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan stafsus Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Para stafsus Jokowi dan Ma'ruf Amin ini wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka kepada KPK paling lama tiga bulan setelah dilantik. "KPK menunggu pelaporan LHKPN dari para staf khusus, staf ahli baik di lingkungan Kepresidenan, Wakil Presiden ataupun Kementerian yang jabatannya setara Eselon I atau terdapat aturan khusus di Kementerian masing-masing tentang wajib lapor LHKPN," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (3/12/2019). Diketahui, Presiden Jokowi mengenalkan tujuh staf khususnya yang berasal dari kalangan milenial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11/2019) lalu. Ketujuh staf khusus presiden tersebut, yakni, Adamas Belva Syah Devara, Putri Indahsari Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Billy Mambrasar, Angkie Yudistia, dan Aminuddin Ma'ruf. Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjuk delapan orang staf khusus. Mereka yakni, Mohamad Nasir, sebagai Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi; Satya Arinanto, membidangi masalah hukum; Sukriansyah S. Latief, Staf Khusus Wapres Bidang Infrastruktur dan Investasi. Nama lain yaitu Lukmanul Hakim, sebagai Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan; Muhammad Imam Aziz, sebagai Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan; Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga. Dua nama berikutnya adalah Masduki Baidlowi, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi serta Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Umum. Febri menjelaskan, KPK telah rampung membahas mengenai sejumlah pejabat baru di lingkungan Kepresidenan, Wakil Presiden ataupun Menteri Kabinet, yaitu yang menjabat sebagai Staf Khusus atau Staf Ahli. Dari pembahasan itu disimpulkan, sepanjang posisi para stafsus dan staf ahli tersebut setara Eselon I, maka termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara. Hal ini berdasarkan Pasal 2 angka 7 dan Penjelasan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN. "Sehingga wajib melaporkan LHKPN ke KPK," kata Febri. Febri mengingatkan pelaporan harta kekayaan merupakan bagian dari kerja pencegahan korupsi. Untuk itu, perlu dilakukan bersama dengan dukungan semua pihak. "Penyampaian laporan secara benar dan tepat waktu merupakan bentuk komitmen yang bisa ditunjukkan oleh para penyelenggara negara pada publik," katanya. Febri mengatakan, pelaporan LHKPN saat ini sudah jauh lebih mudah dengan menggunakan mekanisme pelaporan elektronik. Para Penyelenggara Negara dapat mengakses website https://elhkpn.kpk.go.id/. Di situs tersebut disediakan video penjelasan LHKPN dan video tutorial agar setiap penyelenggara negara yang ingin mengetahui tentang LHKPN dapat dengan mudah memahaminya. "Jika masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Call Center KPK melalui telepon di 198 dan juga dapat datang ke pelayanan LHKPN di KPK. Kami akan mendampingi proses pelaporan tersebut," katanya. Dengan kemudahan ini, KPK berharap para penyelenggara negara, termasuk stafsus Jokowi-Ma'ruf memiliki kesadaran dan kepatuhan menyerahkan LHKPN selaku penyelenggara negara. "Keterbukaan terhadap kekayaan yang dimiliki penyelenggara pegara merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita pada publik, sekaligus sebagai komitmen pencegahan korupsi," tegasnya. Sumber : Suara Pembaruan
