Rumah DP Rp 0 Gagal Jadi Unggulan DKI
------------------------------------------------------------------------
....
<https://sp.beritasatu.com/megapolitan/rumah-dp-rp-0-gagal-jadi-unggulan-dki/588994/#>
Suara Pembaruan
Kamis, 05 Desember 2019 - 06:32
<https://sp.beritasatu.com/megapolitan/rumah-dp-rp-0-gagal-jadi-unggulan-dki/588994/#>
....
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tower Samawa yang menjadi
rumah hunian pertama Program Samawa Rumah DP 0 Rupiah di lokasi hunian
Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Sabtu (31/8/2019).
*Jakarta, Beritasatu.com*- Sejak diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan pada 31 Agustus 2019 silam, Rusunami Klapa Village, masih sepi.
Dari total 780 unit yang tersedia, hanya 100 unit yang terjual. Padahal
program rumah dengan uang muka (/down payment//DP) Rp 0 menjadi program
unggulan DKI.
Dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang
rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2020, di DPRD DKI, Rabu
(4/12/2019), persoalan rumah DP Rp0 banyak disinggung, dimulai dari
prosedur pengajuan yang berbelit-belit hingga peruntukannya tidak tepat
sasaran.
Fraksi PDI-P menilai program Rusunami DP Rp 0 tidak selaras dengan visi
penyediaan hunian terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR), karena kualifikasinya lebih kepada masyarakat menengah ke atas
dengan pendapatan per bulan Rp 7 juta.
Adanya pemangkasan dana talangan uang muka rumah DP Rp0 sebesar Rp 1,5
triliun dari alokasi Rp 2 triliun dalam rancangan anggaran 2020,
diharapkan mendorong pemerintah untuk menyediakan rusunawa untuk MBR.
"Pemprov juga tidak serius melakukan pembangunan rumah susun sewa kepada
masyarakat berpenghasilan rendah dengan tarif sewa terjangkau. Hal ini
disebabkan karena terlalu fokus kepada program Rumah DP Nol Rupiah,"
kata politisi PDI-P Jhonny Simanjuntak.
Fraksi Partai Gerindra menyayangkan pemangkasan talangan uang muka
sebesar Rp1,5 triliun untuk rumah DP Rp0. Langkah tersebut menunjukan
DKI tidak konsisten terhadap program unggulannya sendiri.
Terlebih lagi, rusunami DP Rp0 baru terbangun 780 unit, masih jauh dari
realisasi yang diharapkan sebanyak 2000 unit pada tahun 2020 nanti.
Mengenai pemangkasan talangan uang muka, Gerindra meminta DKI mencari
skema pendanaan yang lain untuk menutup itu.
Fraksi PKS berharap pemangkasan talangan yang muka tidak mempengaruhi
pengembangan program rusunami DP Rp0. Dana talangan sebesar Rp2 triliun
dipangkas Rp1,5 triliun lantaran rancangan Kebijakan Umum
Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 sempat
defisit.
Namun demikian, PKS meminta DKI memperbaiki prosedur pengajuan dan
proses kepemilikan rumah yang menjadikan Rusunami Klapa Village masih
sepi. Fraksi PKS meyakini belum terisinya Rusunami Klapa Village
disebabkan tidak tegasnya prosedur pengajuan baik pada tahap Unit
Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) maupun di Bank DKI.
Hal ini turut disinggung oleh Fraksi Demokrat yang meminta gubernur
untuk memperbaiki prosedur pengajuan mengingat ke depan terdapat rencana
untuk membangun rusunami DP Rp 0 di wilayah lain.
Secara terpisah, Kadis Perumahan dan Pemukiman DKI, Kelik Indriyanto
menuturkan, rendahnya pembelian unit Rusunami Klapa Village disebabkan
pembeli tidak memenuhi syarat administrasi dari Bank DKI, bukan
dikarenakan hunian itu sepi peminat.
Dia menyebutkan banyaknya pembeli yang gugur lantaran hasil pemeriksaan
dari bank menunjukan calon pembeli masih memiliki tunggakan lain seperti
kendaraan maupun alat elektronik.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga mengatakan, program rusunami DP Rp0
tidak realistis sejak awal bahkan riskan menjadi beban DKI. Terlebih
menggunakan dana talangan uang muka dari APBD yang mengharuskan pembeli
menggantinya.
"Program perumahan harus realistis, tepat sasaran, sesuai kemampuan,
sehingga tidak akan terjadi kredit macet. Setiap konsumen harus berpikir
matang dan bijak menggunakan uang dan peluang agar tidak bermasalah di
kemudian hari," kata Nirwono.
Sumber : Suara Pembaruan
