Yang bikin pusing itu kalau terjadi kerusuhan di HK lebih 6 bulan
terakhir ini, ... Diawal mula gerakan kerusuhan terdengar perusuh2 yang
bertahan sampai lebih jam 12 malam baru bisa dapatkan 1000 dollar/hari,
lalu yang berani menyerang mukuli polisi, lempar bom molov dan
pengrusakan jadi 2000dollar! Pantas saja mereka setiap kali beraksi
selalu mennarik ulur waktu lebih panjang, sampai lewat jam 12 tengah malam!
Tapi, akhirnya kemarin ini Parlemen HK jadi ramai pada berteriak bahkan
pendukung kerusuhan itu protes, menolak keluarkan duit kas pemerintah,
.... ketika dimintai duit untuk bayar lembur polisi lebih 1M dollar
selama 6 bulan lebih ini! Baru nyahooo, ...! Belum lagi harus keluarkan
renovasi 3 Universitas, MTR, beresin trotoar, perlengkapan lampu
lalulintas dlb., yang diobrak-abrik hancur rusak oleh perusuh2 itu, ...!
Apa nggak pusing menteri keuangan harus keluarkan duit yang diluar
perhitungan???
On 15/12/2019 下午11:48, ajeg [email protected] [GELORA45] wrote:
SMI pusing karena institusi induknya tiba-tiba menguji kehebatannya
sebagai menteri terbaik di saat harus menghitung anggaran untuk gaji
menteri, wamen, staf khusus, wantimpres dst. Belum lagi sederet kartu
sakti, sehingga kartu untuk kaum transisi (kartu penganggur sakti)
harus ditunda. Bahkan terancam batal.
SMI pusing, kenapa institusi induk mempersoalkan kemampu an pemerintah
untuk menjamin kaum transisi. Kenapa tidak lihat kemampuan pemerintah
menggaji staf khusus yang kaum mapan itu! Bukan main baiknya bu
menteri. Yang terbaik.
Hehe...
--- lusi_d@... wrote:
Nah bagaimana kalau dibandingkan antara Sri Mulyani dengan pengalaman
langsung RR yang dia jelaskan langsung ini?
https://www.youtube.com/results?search_query=%23ErickThohir
Kan tidak perlu pusing tokh.
Beginn der weitergeleiteten Nachricht:
Von: nesare
Ya jelas pusing lah. Wong duitnya gak ada koq.
Emangnya ente bisa suruh RR kasih jaminan social ke rakyat miskin itu?
Kalau bisa, kenapa dari dulu gak dilakukan?
Oh ya dulu belum ada hutang dan infrastruktur loh, jadi duitnya kan
lebih banyak!
Nesare
From: ajeg
Diminta World Bank, Tiba-tiba Sri Mulyani Pusing!
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
11 December 2019 19:13
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
merespons usulan usulan Bank Dunia yang meminta pemerintah Indonesia
bisa memberikan jaminan sosial ke 40%-70% rumah tangga rentan miskin.
Kendati demikian, Sri Mulyani kebingungan, bagaimana caranya untuk bisa
mengimplementasikan usulan tersebut.
"Di dalam usulan World Bank untuk bisa meng-cover 40%-70% rumah tangga,
kita harus menghitung dari mana uang itu berasal?" ujarnya di Energy
Building, Rabu (11/12/2019).
"Bank Dunia memang memiliki privilege untuk ber bicara seperti itu. Tapi
pemerintah pusing bagaimana mengimplementasikannya" kata Sri Mulyani
melanjutkan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sudah
mampu melindungi 20% rumah tangga yang rentan miskin melalui berbagai
insentif dan program penjaminan sosial.
"Kita pelajari. Guarantee minimum dengan banyaknya inisiatif Presiden
untuk memberikan berbagai macam intervensi atau support. Seperti Kartu
Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah, Kartu Sembako, Kartu
Indonesia Sehat, PKH. Saya rasa kita udah punya yang disebut building
blocknya," jelas Sri Mulyani.
Untuk diketahui, Lead Economist World Bank for Indonesia, Federico Gil
Sander mengatakan, jaminan sosial pada dasarnya harus mampu mendukung
masyara kat yang sedang dala transisi agar tidak rentah jatuh miskin.
"Itu termasuk transisi dari menganggur jadi pekerja, dari penduduk
miskin atau rentan miskin atau menjadi lebih sejahtera dari penduduk
muda menjadi penduduk tua, dan sebagainya," ujar Federico dalam
kesempatan yang sama.
Selain itu juga jaring pengamanan sosial, disarankan agar bisa
menjangkau penduduk yang kian beralih dari pekerjaan formal ke
pekerjaan informal. Jaminan perlindungan sosial itu, harus mampu
mengakomodir perubahan sosial karena kian meningkatnya kalangan kelas
menengah.
Jaringan jaminan perlindungan sosial itu bisa berupa dalam bentuk
asuransi, tabungan, dan jasa yang dapat melindungi masyarakat dari
shock segala risiko ketidakpastian, seperti resesi atau krisis eko nomi.
"Jaminan minimum dapat dicapai melalui berbagai macam program atau
dengan meningkatkan intervensi dari individu. Modal yang diberikan juga
sebaiknya beragam sehingga bermanfaat secara fiskal, politik, dan
administratif," ujar Federico.
(dru)
