Eksportirnya bisa negara (melalui pemerintah) boleh juga swasta. 
Yang terpenting, seperti di segala urusan, kan mengikuti aturan main / UU dan 
berjalannya pengawasan. Sambil, tentu saja, membangun balai-balai budidaya 
sendiri. 
Langkah ini lebih jelas arahnya dalam membangun kemandirian / kedaulatan, 
sukur-sukur kemajuan, ketimbang cuma mengelus-elus lobster di laut lepas tapi 
penyelundupan benur ke luar terjadi terus-menerus. 
Tinggal kita lihat, apa kali ini hobi Jokowi menderegulasi perizinan / larangan 
betul-betul membawa manfaat untuk orang banyak atau berujung antiklimaks 
seperti biasa.
--- ilmesengero@... wrote:
Siapa yang ekspor? Negara atau privat?
On Tue, Dec 17, 2019 at 5:48 PM ajegwrote:
Persoalannya, kenapa selama ini Susi cuma asyik ngeloni benur lobster di laut 
bebas dan tidak berani membudidayakannya? 
Membangun balai budidaya lobster (seperti di Vietnam) mestinya tidak seberat 
resiko membangun kilang minyak, yang bukan mustahil terbentur restu dari 
gerombolan 7 sisters.
-
Presiden Jokowi Jawab Kritik Susi soal Ekspor Benih Lobster
Selasa, 17 Desember 2019 | 14:32 WIBPenulis: IhsanuddinEditor: Kristian Erdianto
KUTAI KARTANEGARA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjawab kritik mantan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti soal rencana pemerintah membuka 
ekspor bibit lobster.
Jokowi mengatakan, keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk 
mencabut larangan ekspor bibit lobster harus dilihat dari efek kemanfaatan dan 
lingkungannya.
"Yang paling penting, menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan 
mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu," ujar 
Presiden Jokowi saat ditanya wartawan seusai meresmikan Tol 
Balikpapan-Samarinda di Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (17/12/2019).
Jokowi mengingatkan, ekspor bibit lobster harus memperhatikan faktor 
keseimbangan.
Artinya, nilai tambah untuk dalam negeri harus diperoleh dan lingkungan juga 
tidak rusak.
"Jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin, diekspor, juga enggak benar," kata 
Jokowi.
Namun, Jokowi juga menilai, pemerintah tidak bisa hanya melarang ekspor benih 
lobster.
Sebab, banyak nelayan tergantung dengan ekspor benih lobster ini.
"Keseimbangan itu paling penting, bukan hanya bilang jangan (ekspor)," kata dia.
Oleh karena itu, menurut Jokowi, pemerintah bersama para pakar masih mengkaji 
aturan terkait ekspor benih lobster ini.
Jokowi yakin akan mendapatkan formula terbaik dari kajian tersebut.
"Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, 
agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara awur-awuran, tapi 
juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujarnya.
Sebagai penggagas aturan yang melarang ekspor baby lobster, eks Menteri KKP 
Susi Pudjiastuti sebelumnya menyatakan keberatan jika akhirnya ekspor dibuka 
kembali.
Saat masih menjabat Menteri KKP, kala itu Susi mengaku khawatir besarnya ekspor 
benih lobster ke Vietnam akan membuat kerusakan ekologi.
Baca juga: Edhy Prabowo soal Ekspor Benih Lobster: Baru Bicara Rencana Saja 
Sudah Macam-macam...
Tingginya permintaan benih lobster dari Vietnam membuat benih lobster 
dieksploitasi lewat penangkapan besar-besaran.
Padahal, kata Susi, jika benih lobster atau benur dibiarkan hidup di laut 
bebas, bisa bernilai sangat tinggi saat lobster dewasa ditangkap nelayan pada 
masa mendatang.
Pasca-kritikan Susi, Edhy Prabowo menegaskan bahwa pihaknya baru mengkaji soal 
wacana membuka ekspor benih lobster.
  

Kirim email ke