-- j.gedearka <[email protected]>
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1704-otak-udang enin 23 Desember 2019, 05:30 WIB Otak Udang Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | podium Otak Udang MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group OTAK udang ialah sebutan kiasan untuk orang yang sukar mengerti atau bodoh maksimal. Kata otak selalu dikaitkan dengan kepala. Bisa jadi, karena ada otak, kepala selalu dibuang saat pengolahan udang. Khawatir bodoh makan kepala udang. Nyatanya, menurut Prof Purwantiningsih dari IPB, kepala dan kulit udang mengandung senyawa kimia, yaitu kitin yang bisa diubah menjadi kitosan. Manfaat kitosan di bidang biomedis ialah sebagai material untuk pengantar obat ke target atau mengendalikan pelepasan obat sesampainya ke target. Limbah kepala dan kulit udang memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk menjadi sesuatu yang sangat berharga. Butuh waktu dan kesabaran. Berharga bagi mereka yang menghormati proses, sukar dimengerti oleh mereka yang berotak udang. Persoalan proses itulah sesungguhnya yang menyertai polemik lobster, sebutan udang yang hidup di laut. Polemik di dunia internasional terkait keadaban, teknik memasak lobster didahului dengan proses perebusan hidup-hidup. Pemerintah Swiss melarang merebus lobster hidup-hidup. Lobster mesti dibunuh dahulu, disarankan dengan cara disetrum. Peraturan ini efektif berlaku per 1 Mei 2018 di Selandia Baru, Norwegia, dan Austria. Beberapa negera seperti Jerman, Australia, dan Italia sudah lebih dulu membuat peraturan yang sama. Polemik soal lobster di negeri ini tidak terkait dengan keadaban, tapi soal ‘udang di balik batu’ benih lobster. Pada mulanya dilarang menangkap dan mengekspor benih lobster. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/2015 jo Nomor 56/2016. Pertimbangan utama yang menjadi latar belakang hadirnya dua peraturan itu, sebagaimana diungkapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ialah melindungi mata pencaharian manusia, mata pencaharian nelayan dengan menjaga sumber daya lobster cukup, dan lestari. Jadi, prioritasnya manusia, bukan hewannya. Atas nama kepentingan manusia pula, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengumumkan bakal membuka keran ekspor benih lobster. Susi dan Edhy pun terlibat polemik terbuka yang kiranya tak elok dari sisi etika. Keduanya ngotot-ngototan, merasa paling benar di ruang publik. Soal etika, elok kiranya belajar dari Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan Mendikbud Anies Baswedan. Ia secara sadar memilih tak ikut mengomentari kebijakan penghapusan ujian nasional oleh Mendikbud Nadiem Makarim. “Saya menghormati Menteri Pendidikan. Sebagai mantan menteri pendidikan, saya tidak ikut mengomentari. Kan etikanya begitu,” ujar Anies. Pemegang kekuasaan pemerintahan ialah presiden. Menteri yang ialah pembantu presiden itu sesungguhnya hanya menjalankan kebijakan bosnya. Dengan demikian, melarang atau membolehkan mengekspor benih lobster pada dasarnya kebijakan presiden. Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait benih lobster sangat jelas, yaitu negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Daripada polemik terbuka menerabas etika, sebaiknya Susi menemui Edhy untuk berdiskusi atau Edhy mengundang Susi untuk berdialog. Apalagi, saat serah terima jabatan, Edhy mengatakan kepada Susi, “Rumah (Kementerian KKP) ini ialah rumahnya Ibu. Bagi saya, menteri KKP tetap Ibu Susi, saya ialah pengganti Ibu." Pujian itu ternyata pemanis bibir. Benarkah melarang atau membolehkan menangkap dan mengekspor benih lobster menguntungkan nelayan? Penelitian Furqan dkk dari IPB bisa menjadi rujukan. Penelitian dilakukan di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Hasil penelitian itu dimuat di jurnal IPB Oktober 2017. Fokus penelitian ialah dukungan nelayan benih lobster terhadap kebijakan Permen KKP 01/2015 jo Permen KKP 56/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 93% nelayan sangat tidak mendukung adanya pelarangan penangkapan benih lobster dan sebanyak 7% nelayan menjawab tidak mendukung. Fakta lain ialah Serikat Nelayan Indonesia menyatakan kebijakan ekspor benih lobster bisa merugikan nelayan kecil dan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Karena itu, Serikat Nelayan Indonesia menolak wacana ekspor benih lobster. Nelayan itu ibarat pelanduk mati di tengah-tengah polemik Susi dan Edhy. Saatnya suara nelayan didengar pemerintah. Mereka memang berprofesi sebagai penangkap lobster, tetapi yakinlah mereka bukan orang yang dikiaskan otak udang. Nelayan paham bahwa menjual lobster lebih menguntungkan daripada menjual benihnya. Itulah kearifan yang bersemai dalam jiwa nelayan yang tidak dipunyai elite.
