PDIP Kesal Kasus Jiwasraya Dikaitkan Pilpres 2019
Minggu , 29 Desember 2019 | 17:44
PDIP Kesal Kasus Jiwasraya Dikaitkan Pilpres 2019
Sumber Foto dok/ist
Jiwasraya
POPULER
Mandiri Perpanjang Operasional 324 Cabang Pada 31 Desember
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/11532/bank_mandiri_perpanjang_operasional_324_cabang_pada_31_desember>Sore
Ini "Contraflow" Diberlakukan di Tol Japek Arah Jakarta
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/11536/sore_ini_contraflow_diberlakukan_di_tol_japek_arah_jakarta>PDIP
Kesal Kasus Jiwasraya Dikaitkan Pilpres 2019
<http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/11533/pdip_kesal_kasus_jiwasraya_dikaitkan_pilpres_2019>
Listen to this
JAKARTA - Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengaku
kesal kasus Jiwasraya dipolitisasi dan dikaitkan Pemilihan Presiden
(Pilpres) 2019 lalu. Dia mengatakan tuduhan yang beredar tersebut tidak
berdasar dan ngawur.
Deddy menyatakan hal itu di Jakarta, Minggu (29/12/2019) merespons
spekulasi dugaan keterkaitan pilpres dengan kasus Jiwasraya sebab Harry
Prasetyo selaku mantan Direktur Keuangan Jiwasraya pernah masuk
lingkaran istana sebagai staf Kepresidenan.
Dia meminta tudingan tersebut dipertanggungjawabkan dan membuka data
atas tuduhan tersebut. Menurutnya, jika memang ada data yang sah, maka
pihak yang dituduh harus siap diproses secara hukum."Itu kesimpulan yang
kekanak-kanakan, tidak ngerti, ngomong langsung lompat ke konklusi. Itu
misleading dan harus dipertanggungjawabkan," kata Deddy.
Ia mengatakan kasus Jiwasraya bukan permasalahan baru meski boroknya
baru terurai akhir-akhir ini. Politikus DPR tersebut mengatakan bahwa
sejak 2006 Jiwasraya sudah mengalami defisit sebesar Rp 3,2 triliun.
Menurutnya, kasus Jiwasraya berlarut disebabkan oleh ketidakjelian
banyak pihak. Bencana Jiwasraya sejatinya sudah dimulai sejak 1998
dengan langkah korporasi yang salah."Dari informasi yang saya dengar
mereka (Jiwasraya) mencairkan deposito valas (valuta asing) ke Rupiah
padahal kurs terjun bebas, remuk dia di situ," ujarnya seperti
dikutip/cnnindonesia.com./
Deddy meminta agar fokus publik dapat diarahkan secara objektif kepada
lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) serta Akuntan Publik. Dirinya mengaku heran
manipulasi yang selama ini dilakukan tidak terdeteksi berbagai lembaga
tersebut.
"Kita baru alarm saat mengalami defisit, likuiditas 3,6 triliun. Baru
muncul ke publik Desember 2006, itu kemudian mereka mengalami masalah
lagi tahun 2008 jadi ini persoalan panjang sekali," ia menjelaskan.
Sejak saat itu, kata Deddy, Jiwasraya telah melakukan manipulasi laporan
keuangan atau window dressing. Hal ini dilakukan agar status Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dapat diterbitkan oleh Akuntan Publik. Borok baru
diketahui sejak direksi Jiwasraya meminta Pricewaterhouse Coopers (PWC)
melakukan audit tahun ini.
*Pansus Jiwasraya*
Anggota DPR Komisi XI Didi Irawadi menambahkan, parlemen saat ini tengah
berembuk untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Pembahasan
akan dilakukan setelah reses pada 6 Januari mendatang.
Pansus ini dibentuk sebagai proses pertanggungjawaban politik pemerintah
kepada rakyatnya. Pasalnya kasus Jiwasraya ini menelan uang rakyat
sebesar Rp 13,7 triliun.
Menurut Didi, hadirnya Pansus ialah untuk mengawal penegakan hukum kasus
tersebut. Dia menginginkan kasus Jiwasraya dibongkar di hadapan seluruh
pihak untuk menghindari spekulasi."Kita mendukung Pansus karena kita
ingin buka-bukaan. Kasihan juga kalau pemerintah sekarang dikaitkan
dengan kasus Jiwasraya. Tidak boleh ada fitnah," katanya.
Kasus Jiwasraya yang telah berlarut menjadikan penuntasan kasus ini
membutuhkan sinergi dari beberapa pihak. Didi dalam paparannya
mengatakan selain Pansus, kolaborasi kerja antara Kejaksaan Agung, Polri
dan KPK akan dibutuhkan.
Anggota Fraksi dari Partai Demokrat itu menyatakan tidak ingin ada pihak
yang saling menyalahkan sebab kerugian yang dialami Jiwasraya sudah
terjadi sejak tahun 2006.
Senada, Deddy anggota Fraksi PDIP mengungkapkan bahwa puncak kasus
Jiwasraya ini disebabkan oleh produk JS Saving Plan yang dimulai sejak
2013 dan jatuh tempo pada 2018.
"JS Saving Plan diluncurkan, tiap tahun boleh dapat keuntungan, 2018
jatuh tempo paling besar, ibarat bisul pecahnya 2018. Ini Pansus agar
segera dibentuk, tidak boleh ada dugaan yang tidak baik karena kalau
saling menyalahkan, 2018 itu puncaknya," ia menambahkan.(*E-2*)
