Apakah AS sirik atas kemajuan Indonesia karena itu menambah tarif bea masuk
barang dari indonesia? Kan katanya AS sirik atas kemajuan Tiongkok makanya bea
masuk barang dari Tiongkok dinaikkan. Hehehe... Sent from my Verizon, Samsung
Galaxy smartphone
-------- Original message --------From: "Sunny ambon [email protected]
[GELORA45]" <[email protected]> Date: 2/24/20 5:02 AM (GMT-08:00) To:
Subject: [GELORA45] Kadin Minta Pemerintah Lobi AS Agar RI Tetap Dapat GSP
https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/13813/kadin_minta_pemerintah_lobi_as_agar_ri_tetap_dapat_gsp
Kadin Minta Pemerintah Lobi AS Agar RI Tetap Dapat GSPSenin , 24 Februari
2020 | 17:4AKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P
Roeslani meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat
(AS) agar fasilitas pengurangan bea masuk atau Generalized System of
Preferences (GSP) dapat dipertahankan.Rosan mengatakan hal tersebut terkait
kebijakan Kantor Perwakilan Dagang AA atau US Trade Representative (USTR) di
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang tidak lagi memasukkan Indonesia sebagai
negara berkembang.“Belum tahu (GSP dihapuskan atau tidak) tapi kita harapkan
ada lobi-lobi dari pemerintah agar GSP ini bisa dipertahankan atau separuh
dipertahankan atau berubah dari segi tarif,” katanya di Jakarta, Senin
(24/2/2020).Rosan menuturkan pemerintah juga bisa menerapkan sistem imbal balik
kepada AS agar mendapat bea masuk lebih ringan, seperti meminta AS untuk
membeli garmen lebih banyak dan sebagai balasannya maka Indonesia mengimpor
kapas lebih banyak.“Mungkin saja karena perdagangan AS kan enggak hanya fair
trade, tapi resiprokal antara kedua belah pihak. Contohnya minta AS beli garmen
kita lebih banyak lalu, kita ambil kapas dari AS lebih banyak juga,”
jelasnya.Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo IV Persero Farid Padang
mengatakan dalam menghadapi GSP yang akan dihilangkan, maka pemerintah melalui
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat mengeluarkan insentif pajak
bagi eksportir.“Caranya adalah Dirjen Bea Cukai atau Dirjen Pajak mengeluarkan
insentif pajak untuk eksportir,” katanya.Farid menyebutkan opsi lainnya adalah
dengan mengenakan atau meningkatkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap
produk AS sebagai bentuk kompensasi dari bea masuk yang selama ini hilang 10-20
persen, karena Indonesia masuk G20.“Bisa saja jumlah impor dari AS yang selama
ini datang yang devisa untuk dia, lalu kita melakukan itu juga karena dia
melakukan itu. Bukan berarti perang tapi kita juga bangga bahwa kita masuk
dalam G20,” katanya..Selain itu, menurut Farid pemerintah juga harus cekatan
dan segera mencari pasar lain untuk menggantikan AS seperti berbagai negara di
Eropa dan Afrika Selatan serta Bangladesh.“Tadinya ekspor komoditas ke AS kita
harus cari yang baru sehingga mungkin di sana tidak memberlakukan itu supaya
kita bisa memperoleh bea masuk seperti di sana,” katanya.Direktur Keberatan
Banding dan Peraturan (KBP) Ditjen Bea Cukai Rahmat Subagio mengatakan
penghilangan fasilitas GSP bagi Indonesia merupakan sebuah risiko sehingga
pemerintah harus efisien dan meminimalkan pengeluaran.“Itu risiko kita
ditingkatkan dari negara maju pasti dulunya bea masuk di nol kan sekarang kena.
Kita harus efisien karena enggak bisa atur negara lain jadi kita harus bisa
meminimalkan biaya yang dikeluarkan di sini,” jelasnya.Rahmat melanjutkan
pihaknya kini sedang mengembangkan National Logistic Ecosystem (NLE) untuk
menurunkan biaya logistik agar para eksportir dapat lebih bersaing.“Kita
sekarang buat namanya NLE untuk menurunkan biaya logisitk agar bisa bersaing di
sana. Kalau mengenai insentif kita hanya eksekusi karena semuanya di
Kementerian Perdagangan,” katanya. (E-3)
